logo✖

Disdukcapil Kota Bekasi Imbau Warga Aktifkan IKD untuk Akses Perlinsos Digital Pemerintah Bantah MBG Langgar HAM, Komnas HAM Dinilai Terlalu Menggeneralisasi Polemik Ijazah Gibran: Mahfud Dorong Penelusuran Dokumen dan Peran KPU Perselisihan Kepala DLH Bekasi dengan Wartawan Berujung Laporan Polisi Orang Tua di Batujaya Keluhkan Pembelian Modul, Korwildik Tegaskan Tidak Wajib

Topik Parawisata

Dokumen kesepakatan Pansus DPRD Kabupaten Bekasi yang beredar memicu sorotan publik. Praktisi hukum Eriefendi, SH mempertanyakan etika, transparansi, dan akuntabilitas wakil rakyat dalam setiap pengambilan keputusan.

Politik & Pemerintahan

Dokumen Kesepakatan Pansus DPRD Bekasi Beredar, Praktisi Hukum Pertanyakan Etika dan Akuntabilitas Wakil Rakyat

Politik & Pemerintahan | Sabtu, 11 Juli 2026 - 10:22 WIB

Sabtu, 11 Juli 2026 - 10:22 WIB

BEKASI | GEMPAR.CO – Beredarnya sebuah dokumen bertajuk “Berita Acara Kesepakatan” yang mengatasnamakan Panitia Khusus (Pansus) 14 DPRD Kabupaten Bekasi memicu perhatian publik. Dokumen…