logo✖

Benarkah Karawang Kekurangan SMP, atau Tata Kelola Pendidikan yang Perlu Dievaluasi? Penyidikan Kasus Korupsi MBG Mulai Menyasar Pengambil Keputusan Strategis Jaksa Agung Usulkan Pidum dan Pidsus Disatukan dalam Satu Struktur Operasi BPK Temukan 17 Permasalahan dalam Pengelolaan APBD Purwakarta Tahun 2025 SPMB Jawa Barat: Ketika Transparansi Menjadi Barang Langka

Artikel Kebijakan Pemerintah

Kemensos membenahi data penerima bansos secara nasional menyusul temuan bahwa sekitar 45 persen penerima PKH diduga tidak lagi memenuhi kriteria. Pemerintah mengoptimalkan DTSEN untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. (Ilustrasi: GEMPAR.CO)

Kebijakan Pemerintah

Kemensos Benahi Data Penerima Bansos, Temuan 45 Persen Penerima PKH Diduga Tak Lagi Layak

Kebijakan Pemerintah | Senin, 1 Juni 2026 - 08:52 WIB

Senin, 1 Juni 2026 - 08:52 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendataan penerima bantuan sosial (bansos) setelah adanya temuan yang menunjukkan masih terjadinya…

Aktivitas bongkar muat energi di terminal minyak dan LPG. Pemerintah resmi menerbitkan Perpres Nomor 26 Tahun 2026 yang memberikan kewenangan kepada Badan Layanan Umum (BLU) sektor energi untuk melakukan impor minyak bumi, BBM, dan LPG guna memperkuat ketahanan energi nasional serta menjaga stabilitas pasokan di tengah dinamika pasar global.

Kebijakan Pemerintah

BLU Kini Bisa Impor Minyak dan LPG, Prabowo Terbitkan Perpres Ketahanan Energi Nasional

Kebijakan Pemerintah | Minggu, 31 Mei 2026 - 08:17 WIB

Minggu, 31 Mei 2026 - 08:17 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM),…