Artikel Politik & Pemerintahan

Maraknya OTT kepala daerah kembali menjadi alarm serius bagi tata kelola pemerintahan. Tingginya biaya politik dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu praktik korupsi.

Politik & Pemerintahan

Marak OTT Kepala Daerah, Sahroni Soroti Biaya Politik Tinggi sebagai Akar Korupsi

Politik & Pemerintahan | Rabu, 22 Juli 2026 - 10:19 WIB

Rabu, 22 Juli 2026 - 10:19 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO — Fenomena operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang terus terjadi sepanjang 2026 kembali memantik perhatian publik. Hingga pertengahan tahun,…

Puan Maharani mempertanyakan urgensi pengiriman 25 kepala daerah ke Singapura untuk program capacity building di tengah kebijakan penghematan anggaran.

Politik & Pemerintahan

Puan Soroti Pengiriman 25 Kepala Daerah ke Singapura, Efisiensi Anggaran Dipertanyakan

Politik & Pemerintahan | Rabu, 22 Juli 2026 - 10:05 WIB

Rabu, 22 Juli 2026 - 10:05 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Kebijakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengirim 25 kepala daerah ke Singapura untuk mengikuti program peningkatan kapasitas (capacity building) menuai sorotan….

Pemprov Jabar dan DPRD tengah mengkaji pemberlakuan kembali SPP di SMA/SMK negeri. Wacana ini hanya ditujukan bagi keluarga mampu, sementara siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin tetap diusulkan bebas biaya.

Politik & Pemerintahan

SPP SMA/SMK Negeri di Jabar Berpotensi Diberlakukan Kembali, Pemerintah Kaji Skema Khusus bagi Keluarga Mampu

Politik & Pemerintahan | Selasa, 14 Juli 2026 - 17:00 WIB

Selasa, 14 Juli 2026 - 17:00 WIB

BANDUNG | GEMPAR.CO – Wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat kembali mengemuka. Pemerintah Provinsi Jawa…

Dokumen kesepakatan Pansus DPRD Kabupaten Bekasi yang beredar memicu sorotan publik. Praktisi hukum Eriefendi, SH mempertanyakan etika, transparansi, dan akuntabilitas wakil rakyat dalam setiap pengambilan keputusan.

Politik & Pemerintahan

Dokumen Kesepakatan Pansus DPRD Bekasi Beredar, Praktisi Hukum Pertanyakan Etika dan Akuntabilitas Wakil Rakyat

Politik & Pemerintahan | Sabtu, 11 Juli 2026 - 10:22 WIB

Sabtu, 11 Juli 2026 - 10:22 WIB

BEKASI | GEMPAR.CO – Beredarnya sebuah dokumen bertajuk “Berita Acara Kesepakatan” yang mengatasnamakan Panitia Khusus (Pansus) 14 DPRD Kabupaten Bekasi memicu perhatian publik. Dokumen…

Foto: Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang dalam agenda pembentukan pansus Raperda strategis dan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD 2025. (Istimewa)

Politik & Pemerintahan

DPRD Karawang Tetapkan Tiga Raperda Strategis, Bupati Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2025

Politik & Pemerintahan | Jumat, 12 Juni 2026 - 13:44 WIB

Jumat, 12 Juni 2026 - 13:44 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menetapkan sejumlah agenda strategis dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Sidang Utama…