SUMENEP | GEMPAR.co – Moh. Abbas, guru honorer di SMP Negeri 1 Ambunten, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengaku mulai kehilangan harapan setelah bertahun-tahun mengabdi namun belum juga mendapatkan kepastian status kepegawaian.
Pria yang telah mengajar selama 15 tahun itu kini dihadapkan pada kebijakan penghapusan tenaga honorer yang akan berlaku penuh mulai 2027 sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selama 13 tahun, Abbas mengajar sebagai guru Bimbingan Konseling (BK). Dua tahun terakhir, ia dipercaya mengampu mata pelajaran Bahasa Madura dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Namun pengabdian panjang tersebut belum mampu membawanya lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Iya berhenti. Biar sekalian tidak sentuh-sentuh lagi,” ujar Abbas saat ditemui di Sumenep, Jumat (9/5/2026).
Abbas mengaku merasa terpukul ketika melihat sejumlah mantan muridnya justru telah diterima sebagai PPPK Paruh Waktu.
“Malu juga ketemu murid yang sudah PPPK paruh waktu,” katanya.
Beberapa tahun terakhir, Abbas terus mencoba mengikuti seleksi PPPK. Namun upayanya belum membuahkan hasil. Ia bahkan kembali mendaftar melalui jalur PPPK Paruh Waktu, tetapi tetap tidak lolos.
Padahal, menurut dia, berbagai persyaratan telah dipenuhi, mulai dari masa kerja panjang, masih aktif mengajar, hingga memiliki sertifikat pendidik.
“Tapi katanya tidak ada formasi. Mayoritas tidak masuk,” ujarnya.
Abbas menilai proses rekrutmen PPPK Paruh Waktu masih menyisakan ketidakadilan bagi guru honorer senior. Sebab, kata dia, terdapat tenaga honorer dengan masa pengabdian lebih singkat yang justru berhasil diterima.
“Ada yang baru mengabdi tiga tahun, belum punya sertifikat pendidik, sudah masuk PPPK Paruh Waktu. Bahkan ada murid saya dulu yang diterima,” ungkapnya.
Menurut Abbas, sebagian besar guru yang lolos PPPK Paruh Waktu berasal dari jenjang sekolah dasar (SD), sedangkan banyak guru SMP belum terakomodasi.
Saat ini, sekitar 464 guru honorer di Kabupaten Sumenep masih menunggu kepastian status dari pemerintah pusat.
Abbas mengatakan Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pendidikan sebenarnya telah mengusulkan pengangkatan ratusan guru honorer menjadi PPPK Paruh Waktu kepada Kementerian PAN-RB sejak Oktober 2025 lalu.
Namun hingga kini belum ada kepastian terkait hasil usulan tersebut.
“Waktu itu yang tidak semua diusulkan oleh pemerintah kabupaten memang formasi guru. Dari sekitar 490 tinggal 464. Organisasi Perangkat Daerah lain hampir semua diusulkan dengan alasan kebutuhan,” katanya.
Kondisi tersebut membuat banyak guru honorer mulai pesimistis terhadap masa depan profesi mereka.
“Kalau tidak ada kepastian, lebih baik berhenti saja. Mungkin jadi guru ngaji saja, lebih berkah,” ujar Abbas.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Moh Iksan mengatakan pihaknya terus mengupayakan agar guru honorer di daerahnya dapat terakomodasi dalam skema PPPK Paruh Waktu.
“Kami tetap berupaya agar mereka bisa terakomodasi. Tetapi kewenangannya ada di kementerian,” kata Iksan.
Laporan: Arif Nursyahputra | Editor: Redaksi GEMPAR.co
