Oleh: Mulyadi | Pemimpin Redaksi
HUKUM pidana sejatinya tidak hanya berbicara tentang menghukum seseorang. Di balik setiap putusan pemidanaan, terdapat pertarungan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan harapan masyarakat terhadap tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
Dalam praktik peradilan, publik kerap menilai kualitas hukum bukan dari bunyi undang-undang, melainkan dari putusan hakim di ruang sidang. Ketika pelaku kejahatan dihukum ringan, masyarakat mempertanyakan keadilan. Sebaliknya, ketika hukuman dianggap terlalu berat, muncul perdebatan tentang hak asasi dan kemanusiaan.
Di titik itulah putusan pemidanaan menjadi wajah nyata dari sistem hukum sebuah negara.
Melalui , negara sebenarnya mulai mencoba membangun paradigma baru pemidanaan. Hukum tidak lagi semata-mata dipahami sebagai alat balas dendam negara terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sarana koreksi, rehabilitasi, dan pemulihan sosial.
Karena itu, lahirlah berbagai alternatif pidana selain penjara, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, hingga pendekatan keadilan restoratif yang mulai diperkuat dalam sejumlah perkara tertentu.
Namun pertanyaannya, apakah perubahan regulasi otomatis menghadirkan keadilan?
Jawabannya tentu tidak sesederhana itu.
Masalah utama penegakan hukum di Indonesia sering kali bukan terletak pada kurangnya aturan, melainkan konsistensi penerapan hukum itu sendiri. Publik masih menyaksikan adanya disparitas putusan dalam perkara yang hampir serupa. Ada terdakwa yang dihukum berat, sementara lainnya memperoleh hukuman ringan dengan pertimbangan yang sulit dipahami masyarakat awam.
Fenomena tersebut memunculkan persepsi bahwa hukum masih tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Persepsi ini berbahaya karena dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Padahal, kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama negara hukum.
Hakim memang memiliki independensi dalam memutus perkara. Namun independensi bukan berarti putusan bebas dari kritik publik. Dalam negara demokratis, putusan pengadilan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sosial, dan akademik.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa hakim tidak bekerja berdasarkan opini media sosial atau tekanan massa. Hakim terikat pada alat bukti, fakta persidangan, dan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam .
Karena itu, membangun sistem pemidanaan yang sehat bukan hanya tugas pengadilan. Aparat penegak hukum, jaksa, advokat, akademisi, media massa, hingga masyarakat sipil memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga marwah keadilan.
Media sendiri memegang peran penting dalam mengawal transparansi proses hukum. Pers tidak boleh menjadi alat penghakiman sepihak, tetapi juga tidak boleh kehilangan keberanian dalam mengkritisi ketimpangan penegakan hukum.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan hukum pidana bukan sekadar banyaknya orang dipenjara. Hukum dikatakan berhasil ketika mampu menciptakan rasa keadilan, melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, dan menghadirkan kepastian hukum tanpa diskriminasi.
Sebab putusan pemidanaan bukan hanya tentang menghukum seseorang. Putusan itu adalah cermin bagaimana negara memperlakukan keadilan bagi seluruh rakyatnya.*
