Oleh: Mulyadi, Pemimpin Redaksi GEMPAR.CO
POLEMIK Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jawa Barat kembali menyingkap persoalan lama yang belum pernah benar-benar terselesaikan dalam tata kelola pendidikan. Pergantian nomenklatur dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi SPMB ternyata belum mampu menghapus keraguan publik terhadap proses seleksi yang menentukan masa depan ribuan siswa setiap tahun.
Masyarakat tentu berharap perubahan kebijakan tidak sekadar berganti nama, melainkan menghadirkan perbaikan yang nyata. Namun berbagai keluhan yang muncul pascapengumuman hasil seleksi menunjukkan bahwa persoalan mendasar masih berkutat pada isu yang sama: transparansi, akuntabilitas, dan kepastian informasi.
Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Karena itu, negara memiliki kewajiban memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang adil dan setara untuk mengakses pendidikan. Proses penerimaan murid baru tidak boleh hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keterbukaan.
Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak orang tua yang kesulitan memahami mekanisme seleksi dan dasar penetapan hasil penerimaan. Sebagian mempertanyakan posisi peringkat anak mereka, sementara yang lain mempertanyakan alasan peserta tertentu diterima, sedangkan peserta lain dengan capaian yang dianggap lebih baik justru tidak lolos. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini seharusnya dapat dijawab secara terbuka dan mudah dipahami.
Sayangnya, yang muncul justru kebingungan. Ketika informasi tidak tersedia secara memadai, ruang spekulasi akan terbuka lebar. Di titik inilah kepercayaan publik mulai tergerus. Padahal, kepercayaan merupakan fondasi utama keberhasilan setiap kebijakan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan perlu memahami bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif. Transparansi adalah instrumen penting untuk menjaga legitimasi kebijakan. Semakin tertutup suatu proses, semakin besar pula potensi munculnya kecurigaan, bahkan ketika proses tersebut sebenarnya telah berjalan sesuai aturan.
Kritik yang berkembang saat ini tidak semata-mata menyoroti hasil seleksi. Publik mempertanyakan mengapa data peringkat tidak mudah diakses, mengapa mekanisme verifikasi tidak dijelaskan secara rinci, dan mengapa ruang sanggah belum mampu menjawab seluruh keresahan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan komunikasi publik yang harus segera dibenahi.
Pemerintah tidak cukup hanya menyatakan bahwa sistem telah berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah harus mampu membuktikannya melalui keterbukaan data yang dapat diakses dan diuji oleh publik. Setiap peserta berhak mengetahui alasan objektif di balik keputusan yang memengaruhi masa depan pendidikannya.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menyadari bahwa persoalan SPMB bukan semata masalah teknis. Persoalan ini berkaitan langsung dengan rasa keadilan masyarakat. Ketika seorang siswa gagal memperoleh kursi di sekolah yang diharapkan, sementara informasi mengenai proses seleksi tidak tersedia secara jelas, maka kekecewaan yang muncul dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap institusi.
Lebih jauh, polemik yang terus berulang setiap tahun menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita masih terlalu berfokus pada mekanisme seleksi dibanding pemerataan kualitas pendidikan. Selama kesenjangan mutu antar sekolah masih terjadi, masyarakat akan terus berlomba masuk ke sekolah-sekolah yang dianggap unggulan. Akibatnya, setiap kebijakan penerimaan murid baru akan selalu berpotensi memicu konflik dan kontroversi.
Karena itu, solusi jangka panjang tidak cukup hanya dengan memperbaiki aplikasi pendaftaran atau mengganti istilah kebijakan. Pemerintah harus berani mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan secara nyata. Sekolah negeri di berbagai wilayah harus memiliki standar mutu yang relatif setara sehingga masyarakat tidak lagi memandang beberapa sekolah sebagai satu-satunya jalan menuju masa depan yang lebih baik.
SPMB Jawa Barat seharusnya menjadi momentum untuk membangun tata kelola pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan. Pemerintah perlu membuka proses seleksi secara jelas, menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif, serta memastikan akses informasi yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan SPMB tidak diukur dari lancarnya sistem digital atau cepatnya proses pendaftaran. Keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada kemampuan pemerintah menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab ketika transparansi menjadi barang langka, kepercayaan publik akan semakin sulit dipertahankan. Dan ketika kepercayaan itu hilang, kebijakan sebaik apa pun akan selalu dipandang dengan penuh kecurigaan.▪︎
