Asisten I Penasihat Khusus Presiden: Penguatan Pelayanan Haji dan Ekonomi Syariah Penting bagi Stabilitas Nasional

Selasa, 12 Mei 2026 - 10:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Asisten I Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Dr. H. Adi Warman, S.H., M.H., M.B.A., menyampaikan sambutan dalam peluncuran layanan Pro Hajj Signature oleh Bank Muamalat Indonesia bersama NRA Travel di Ballroom BJ Habibie, Muamalat Tower, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

Asisten I Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Dr. H. Adi Warman, S.H., M.H., M.B.A., menyampaikan sambutan dalam peluncuran layanan Pro Hajj Signature oleh Bank Muamalat Indonesia bersama NRA Travel di Ballroom BJ Habibie, Muamalat Tower, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

JAKARTA | GEMPAR.co – Penguatan pelayanan haji dan pengembangan ekonomi syariah dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional serta memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pelayanan umat. Hal tersebut disampaikan Asisten I Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Dr. H. Adi Warman, S.H., M.H., M.B.A., saat menghadiri peluncuran layanan Pro Hajj Signature yang digelar oleh Bank Muamalat Indonesia bersama NRA Travel di Ballroom BJ Habibie, Muamalat Tower, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Direktur Pelayanan Haji Khusus Kementerian Haji dan Umrah, jajaran direksi Bank Muamalat Indonesia, pimpinan NRA Travel, alim ulama, tokoh masyarakat, hingga sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Adi Warman menegaskan bahwa sektor ekonomi syariah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan penguatan ketahanan nasional.

“Persatuan, stabilitas, dan optimisme nasional menjadi modal penting bagi Indonesia. Karena itu, penguatan sektor ekonomi syariah juga memiliki dimensi strategis terhadap ketahanan nasional,” ujarnya.

Ia menyebut Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat ekonomi syariah dunia mengingat jumlah penduduk muslim yang besar serta tingginya potensi industri halal nasional. Karena itu, menurutnya, pelayanan haji dan umrah harus terus diperkuat melalui tata kelola yang profesional, transparan, amanah, dan berorientasi pada pelayanan umat.

Adi Warman juga menilai peluncuran layanan Pro Hajj Signature bukan sekadar menghadirkan produk baru, melainkan bagian dari modernisasi pelayanan ibadah haji agar semakin terpercaya dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga keuangan syariah, regulator, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional yang sehat dan berkelanjutan.

“Ketika kepercayaan publik tumbuh dan pelayanan berjalan baik, maka stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional juga akan semakin kuat,” katanya.

Sementara itu, pihak Bank Muamalat Indonesia bersama NRA Travel menyampaikan bahwa layanan Pro Hajj Signature dirancang sebagai layanan haji premium berbasis syariah dengan mengedepankan aspek kenyamanan, keamanan, serta kualitas pelayanan jamaah.

Peluncuran berlangsung dalam suasana hangat dan religius, sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan industri haji serta ekonomi syariah nasional.

Laporan: Bosari SP
Editor: Redaksi GEMPAR.co

Berita Terkait

Sejarah Panjang Bupati Karawang dari Masa ke Masa
Hari Perawat Sedunia 2026: Dedikasi Tanpa Batas para Penjaga Kemanusiaan

Berita Terkait

Selasa, 12 Mei 2026 - 20:08 WIB

Hari Perawat Sedunia 2026: Dedikasi Tanpa Batas para Penjaga Kemanusiaan

Selasa, 12 Mei 2026 - 10:17 WIB

Asisten I Penasihat Khusus Presiden: Penguatan Pelayanan Haji dan Ekonomi Syariah Penting bagi Stabilitas Nasional

Berita Terbaru

Peredaran rokok ilegal diduga masih bebas diperjualbelikan di salah satu gerai ATM BRI Link di wilayah Kabupaten Karawang. Praktik ini dinilai merugikan negara karena tidak membayar cukai resmi serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Laporan Khusus

Rokok Ilegal Diduga Dijual Bebas di ATM BRI Link Payung Sari

Rabu, 13 Mei 2026 - 20:50 WIB

KMP mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta melakukan audit substantif terhadap proyek PLTS di sejumlah puskesmas.

Laporan Khusus

KMP Desak Inspektorat Audit Proyek PLTS Puskesmas di Purwakarta

Rabu, 13 Mei 2026 - 16:39 WIB