Demokrat Bantah Keterkaitan AHY dengan Sony Sonjaya dalam Program SPPG

Avatar photo

- Redaksi

Rabu, 10 Juni 2026 - 07:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Partai Demokrat menegaskan Ketua Umum AHY tidak pernah mengenal, berkomunikasi, maupun meminta bantuan kepada mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Partai Demokrat menegaskan Ketua Umum AHY tidak pernah mengenal, berkomunikasi, maupun meminta bantuan kepada mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

JAKARTA | GEMPAR.CO – Partai Demokrat membantah berbagai tudingan yang mengaitkan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, khususnya dalam pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bantahan tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyusul beredarnya sejumlah narasi di media sosial yang menyebut adanya hubungan maupun keterlibatan AHY dengan Sony Sonjaya dalam program yang berada di bawah koordinasi BGN tersebut.

Menurut Herzaky, AHY tidak memiliki hubungan pribadi maupun komunikasi dengan Sony Sonjaya. Ia menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak pernah bertemu ataupun berinteraksi dengan yang bersangkutan dalam kapasitas apa pun.

“Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya,” kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/6/2026).

Demokrat juga membantah adanya dugaan bahwa AHY pernah mengusulkan, memberikan rekomendasi, meminta bantuan, atau mencari dukungan kepada Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun program lain yang dijalankan oleh BGN.

Herzaky menegaskan, seluruh tuduhan yang mengarah pada keterlibatan AHY dalam pengaturan maupun dukungan terhadap program tersebut tidak didukung fakta yang dapat diverifikasi.

“AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya.

Selain itu, Demokrat turut menyoroti beredarnya unggahan yang memuat frasa “dua orang kolonel usulan AHY”. Menurut Herzaky, narasi tersebut tidak menjelaskan secara jelas siapa yang dimaksud dengan AHY maupun siapa pihak yang disebut sebagai dua kolonel tersebut.

Namun demikian, jika frasa tersebut diarahkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono, Demokrat memastikan tuduhan itu tidak memiliki dasar fakta.

“Jika yang dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apa pun. Karena itu, frasa ‘dua orang kolonel usulan AHY’ dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran,” tegasnya.

Meski membantah berbagai tuduhan yang berkembang, Demokrat menyatakan tetap menghormati kebebasan pers dan kerja-kerja jurnalistik yang profesional. Partai tersebut juga mengingatkan pentingnya prinsip verifikasi, akurasi, dan keberimbangan dalam setiap pemberitaan maupun penyebaran informasi di ruang publik.

Pernyataan resmi Demokrat ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan program pemenuhan gizi nasional, termasuk pengelolaan SPPG. Sejumlah pihak menilai setiap informasi yang beredar mengenai program pemerintah perlu diuji berdasarkan data dan fakta yang valid agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran maupun spekulasi di tengah masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat informasi yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara AHY dan Sony Sonjaya sebagaimana tudingan yang beredar. Polemik tersebut pun masih menjadi perhatian publik seiring berkembangnya berbagai informasi terkait pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.

GEMPAR.CO akan terus memantau perkembangan isu ini serta menyajikan informasi yang telah melalui proses verifikasi sesuai prinsip jurnalistik yang berlaku.


Laporan: Dani Sofyan 

Follow WhatsApp Channel gempar.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPR Setujui RAPBN 2027, Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun
Lapas Cibinong Masuk Babak Baru, Ombudsman Siap Buka Temuan di DPR
Klaster Mewah Lapas Cibinong Berujung Pencopotan Kalapas dan Empat Pejabat
DBHP Purwakarta 2025 Dipertanyakan: Selisih Rp46,87 Miliar, Jejak Tunggakan Rp19,74 Miliar
Klaster Mewah Lapas Cibinong Berubah Setelah Disidak Ombudsman, Menteri Imipas Janji Investigasi 7 Hari
Ombudsman Bongkar Temuan di Lapas Cibinong: Ada 10 Bangunan Mirip Hunian, Akses Tak Terkunci hingga Dugaan Pungutan
Uang Dikembalikan, Perkara Selesai? Dugaan Penyimpangan BOS Rp879 Juta di Karawang Tetap Perlu Diusut
KPK Dalami Sejumlah Proyek Pemkab Bekasi yang Diduga Terkait Ipda Yayat

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 04:58 WIB

DPR Setujui RAPBN 2027, Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun

Senin, 28 September 2026 - 15:12 WIB

Lapas Cibinong Masuk Babak Baru, Ombudsman Siap Buka Temuan di DPR

Senin, 28 September 2026 - 07:25 WIB

Klaster Mewah Lapas Cibinong Berujung Pencopotan Kalapas dan Empat Pejabat

Jumat, 25 September 2026 - 20:55 WIB

DBHP Purwakarta 2025 Dipertanyakan: Selisih Rp46,87 Miliar, Jejak Tunggakan Rp19,74 Miliar

Jumat, 25 September 2026 - 19:20 WIB

Klaster Mewah Lapas Cibinong Berubah Setelah Disidak Ombudsman, Menteri Imipas Janji Investigasi 7 Hari

Berita Terbaru

Pemkot Bandung rencanakan sentra wisata kuliner di setiap kecamatan untuk mendorong PKL naik kelas.

Jawa Barat

Pemkot Bandung Siapkan Sentra Wisata Kuliner di Setiap Kecamatan

Sabtu, 10 Okt 2026 - 16:31 WIB