KARAWANG | GEMPAR.CO – Komitmen Bupati Karawang Aep Syaepuloh untuk menyediakan Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis bagi seluruh siswa SD dan SMP mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Namun di balik kebijakan tersebut, muncul sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka agar pelaksanaannya memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Bupati Karawang telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk mempercepat penyusunan regulasi sebagai dasar pelaksanaan program tersebut. Artinya, hingga saat ini pemerintah daerah masih menyusun formulasi kebijakan, termasuk dasar hukum dan mekanisme pembiayaannya.
Pertanyaan Besar: Dari Mana Anggaran LKS Gratis Berasal?
Program yang menyasar seluruh siswa SD dan SMP tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu, publik berhak mengetahui sumber pendanaan yang akan digunakan.
Beberapa alternatif yang secara hukum dapat dipertimbangkan pemerintah daerah antara lain:
- dialokasikan melalui APBD Kabupaten Karawang;
- dianggarkan dalam Belanja Operasional Satuan Pendidikan sesuai kewenangan daerah;
- atau menggunakan skema lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah perlu menjelaskan secara resmi pos anggaran yang digunakan agar tidak menimbulkan multitafsir maupun potensi persoalan hukum pada tahap pelaksanaannya.
Apakah Dana BOS Bisa Digunakan?
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada dasarnya digunakan untuk membiayai operasional satuan pendidikan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.
Apabila program LKS gratis dibiayai melalui APBD, maka harus terdapat penganggaran yang jelas dalam dokumen keuangan daerah serta mekanisme penyaluran yang akuntabel.
Sebaliknya, apabila pemerintah bermaksud mengaitkannya dengan dana BOS, maka pelaksanaannya wajib mengacu pada petunjuk teknis BOS yang berlaku. Penggunaan dana di luar ketentuan berpotensi menjadi temuan dalam pemeriksaan pengawasan maupun audit.
Larangan Pungutan di Sekolah
Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus menegaskan larangan pungutan yang membebani peserta didik pada sekolah negeri.
Karena itu, apabila program LKS gratis telah diberlakukan, maka pemerintah juga perlu menjelaskan:
- apakah sekolah negeri masih diperbolehkan menjual LKS tambahan;
- bagaimana mekanisme apabila guru menggunakan buku latihan dari penerbit tertentu;
- bagaimana pengawasan terhadap komite sekolah agar tidak terjadi pungutan berkedok sumbangan;
- serta sanksi bagi sekolah yang tetap mewajibkan pembelian LKS kepada orang tua.
Kejelasan aturan tersebut dinilai penting agar tujuan program benar-benar menghapus beban biaya pendidikan, bukan sekadar mengganti mekanisme pembayarannya.
Pengadaan Harus Transparan
Selain sumber anggaran, aspek yang juga perlu mendapat perhatian ialah mekanisme pengadaan LKS.
Apabila pengadaan dilakukan secara terpusat menggunakan APBD, pemerintah perlu memastikan prosesnya mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk prinsip efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Di sisi lain, apabila sekolah diberikan kewenangan memilih penyedia, pemerintah harus menyiapkan pedoman teknis agar tidak terjadi perbedaan harga maupun kualitas LKS antar sekolah.
GEMPAR.CO Akan Terus Mengawal
Program LKS gratis merupakan kebijakan yang berpotensi memberikan manfaat besar bagi masyarakat apabila dirancang dengan baik.
Namun demikian, demi menjamin akuntabilitas penggunaan uang negara, GEMPAR.CO menilai pemerintah perlu membuka informasi kepada publik mengenai:
- dasar hukum program;
- sumber anggaran;
- besaran kebutuhan anggaran;
- jumlah sasaran penerima;
- mekanisme pengadaan LKS;
- sistem distribusi ke sekolah;
- mekanisme pengawasan;
- larangan pungutan setelah program berjalan; dan
- evaluasi pelaksanaan setiap tahun.
Keterbukaan informasi tersebut penting agar kebijakan LKS gratis benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat sekaligus memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh peserta didik SD dan SMP di Kabupaten Karawang.
Laporan: Redaksi GEMPAR.CO
