PURWAKARTA | GEMPAR.CO – Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus mendorong pertumbuhan investasi dan pengembangan kawasan industri. Aktivitas industri yang semakin berkembang membuka peluang kerja sekaligus memperkuat perputaran ekonomi daerah.
Namun, pertumbuhan tersebut menghadirkan persoalan yang perlu mendapat perhatian. Apakah masyarakat Purwakarta sudah memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi pelaku utama dan penerima manfaat dari pertumbuhan industri di daerahnya sendiri?
Pertanyaan itu berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Industri membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga menguasai keterampilan teknis, teknologi, komunikasi, pemecahan masalah, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.
Data 2024 menunjukkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Purwakarta mencapai 8,14 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas menjalani pendidikan belum sampai sembilan tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SMP.
Pada saat yang sama, sekitar 68,28 persen penduduk Purwakarta berada dalam kelompok usia produktif 15–64 tahun.
Kondisi itu memberi Purwakarta modal demografi yang besar. Namun, pemerintah perlu memastikan masyarakat mampu mengubah modal demografi tersebut menjadi produktivitas dan kesejahteraan.
Industri Tumbuh, Kompetensi Harus Mengikuti
Pertumbuhan investasi memang membuka lapangan kerja. Namun, investasi tidak otomatis meningkatkan posisi tawar tenaga kerja lokal.
Perusahaan terus meningkatkan penggunaan teknologi dan memperketat kebutuhan kompetensi. Kondisi itu membuat perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian spesifik, sertifikasi, pengalaman dan kemampuan bekerja dengan sistem produksi modern.
Jika masyarakat lokal tidak mengikuti perubahan tersebut, mereka berisiko hanya mengisi pekerjaan dengan tingkat kompetensi yang relatif rendah. Sementara itu, perusahaan akan mencari tenaga kerja dengan kualifikasi lebih tinggi untuk mengisi posisi teknis, profesional hingga manajerial.
Karena itu, pemerintah tidak cukup menghitung jumlah warga yang memperoleh pekerjaan. Pemerintah juga perlu mengukur kualitas pekerjaan dan perkembangan karier tenaga kerja lokal.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena masyarakat lokal seharusnya tidak hanya menjadi tenaga kerja pada level operasional. Mereka harus memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi teknisi, supervisor, tenaga ahli dan profesional.
Pemerintah Perlu Membuka Data
Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu menyediakan data yang mampu menunjukkan dampak industrialisasi terhadap masyarakat lokal.
Publik perlu mengetahui berapa persen pekerja industri yang berasal dari Purwakarta, berapa banyak tenaga kerja lokal yang menduduki posisi teknis, serta berapa banyak yang telah mencapai tingkat supervisor dan manajemen.
Pemerintah juga perlu mencatat jumlah pekerja lokal yang memiliki sertifikasi kompetensi, jumlah lulusan SMA/SMK yang terserap industri, serta jumlah pekerja yang mengikuti program peningkatan keterampilan.
Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai apakah pertumbuhan industri benar-benar meningkatkan kapasitas SDM lokal.
Tanpa data yang terukur, pemerintah akan kesulitan menjawab pertanyaan mengenai dampak investasi terhadap mobilitas sosial masyarakat.
Bonus Demografi Membutuhkan Strategi
Purwakarta memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar. Kondisi tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi jika pemerintah mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat.
Namun, pemerintah tidak dapat mengandalkan jumlah penduduk produktif semata. Bonus demografi membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan mampu memenuhi kebutuhan industri.
Jika peningkatan kualitas SDM berjalan lebih lambat daripada pertumbuhan kebutuhan industri, persaingan memperoleh pekerjaan akan semakin ketat.
Karena itu, pemerintah harus mengubah orientasi kebijakan dari sekadar menciptakan lapangan kerja menjadi menyiapkan masyarakat agar mampu memperoleh pekerjaan berkualitas dan membangun karier jangka panjang.
Industri Harus Menjadi Mitra Pembangunan SDM
Aktivis kebijakan publik Ir. Zaenal Abidin, MP. meminta pemerintah daerah memperkuat hubungan antara industri dan pembangunan SDM.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh melihat industri hanya sebagai sumber investasi dan lapangan pekerjaan. Pemerintah harus mendorong perusahaan ikut meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.
“Saatnya melakukan lompatan inovatif: mengonversi pertumbuhan industri menjadi infrastruktur peningkatan kualitas SDM lokal. Industri harus menjadi bagian dari solusi pembangunan manusia Purwakarta, bukan hanya pertumbuhan ekonomi,” ujar Zaenal Abidin.
Ia mendorong pemerintah membangun ekosistem yang menghubungkan pemerintah daerah, dunia industri, SMK, perguruan tinggi, lembaga pelatihan kerja dan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu menyusun program pendidikan dan pelatihan berdasarkan kebutuhan industri. Langkah tersebut dapat mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja lokal.
Program pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi, magang industri, upskilling, reskilling, beasiswa pendidikan tinggi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri dapat memperkuat strategi tersebut.
Jangan Biarkan Warga Lokal Hanya Mengisi Posisi Operasional
Industrialisasi seharusnya mendorong mobilitas sosial masyarakat.
Pemerintah perlu memastikan warga lokal memiliki kesempatan untuk meningkatkan posisi dan pendapatan melalui peningkatan kompetensi. Masyarakat harus memperoleh ruang untuk berkembang dari operator menjadi teknisi, supervisor, tenaga ahli hingga profesional.
Jika perusahaan terus berkembang tetapi tenaga kerja lokal tidak mengalami peningkatan kompetensi dan jenjang karier, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pengembangan SDM.
Investasi yang berkeadilan tidak hanya mengukur jumlah modal yang masuk. Pemerintah juga harus mengukur peningkatan kapasitas masyarakat setelah investasi berjalan.
Mengubah Ukuran Keberhasilan Investasi
Purwakarta perlu mengubah ukuran keberhasilan pembangunan industri. Pemerintah tidak cukup menggunakan nilai investasi, jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja sebagai indikator utama.
Pemerintah juga harus mengukur produktivitas, kompetensi, tingkat upah, sertifikasi, jenjang karier serta akses tenaga kerja lokal terhadap pendidikan lanjutan.
Dengan RLS 8,14 tahun, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
Pemerintah dapat menetapkan target yang jelas, seperti meningkatkan RLS, memperluas akses pendidikan tinggi, meningkatkan jumlah tenaga kerja bersertifikat, serta memperbesar jumlah pekerja lokal yang menduduki posisi teknis dan profesional.
Siapa yang Menikmati Pertumbuhan Industri?
Pertanyaan mengenai industrialisasi Purwakarta akhirnya tidak berhenti pada berapa besar investasi yang masuk.
Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang menikmati hasil investasi tersebut?
Apakah masyarakat Purwakarta memperoleh pekerjaan yang layak? Apakah pekerja lokal mendapatkan kesempatan meningkatkan keterampilan? Apakah generasi muda mampu masuk ke posisi teknis dan profesional? Apakah industri ikut meningkatkan kualitas hidup masyarakat?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi. Justru sebaliknya, pertanyaan tersebut diperlukan untuk memastikan investasi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Zaenal Abidin menilai Purwakarta memiliki peluang besar untuk mengubah industrialisasi menjadi kekuatan pembangunan manusia.
“Purwakarta memiliki modal demografi yang besar. Tetapi bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus produktivitas. Pendidikan tinggi, pengalaman industri, dan pembentukan kompetensi kerja generasi muda harus menjadi bagian dari agenda strategis pembangunan Purwakarta,” katanya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan pertumbuhan industri bergerak lebih cepat daripada peningkatan kualitas SDM.
“Jangan sampai pertumbuhan industri berjalan cepat, sementara peningkatan kualitas SDM berjalan lebih lambat. Kalau itu terjadi, kita harus bertanya apakah masyarakat Purwakarta benar-benar menjadi subjek pembangunan atau hanya menjadi penonton dari pertumbuhan ekonomi di daerahnya sendiri,” tegasnya.
Purwakarta kini menghadapi pilihan strategis. Pemerintah dapat terus mengejar investasi dan memperluas kawasan industri, tetapi pada saat yang sama harus mempercepat pembangunan manusia.
Sebab, investasi akan menghasilkan manfaat jangka panjang apabila masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk mengambil bagian dalam rantai ekonomi, meningkatkan kompetensi dan memperoleh posisi yang semakin baik.
Pabrik dapat berdiri dalam waktu relatif singkat. Namun, pemerintah membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun manusia yang terdidik, terampil dan berdaya saing.
Karena itu, pertumbuhan industri harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas SDM. Dengan cara tersebut, masyarakat Purwakarta tidak sekadar menjadi penonton dari pertumbuhan ekonomi, tetapi menjadi pelaku utama yang ikut menentukan masa depan daerahnya.
Laporan: Heri Juhaeri
