Artikel Kebijakan

Foto: Konferensi pers Badan Gizi Nasional terkait penegasan verifikasi SPPG gratis dan upaya penindakan terhadap dugaan penipuan yang mengatasnamakan Program Makan Bergizi Gratis.

Kebijakan

BGN Tegaskan Verifikasi SPPG Gratis, Masyarakat Diminta Waspadai Modus Penipuan

Kebijakan | Minggu, 31 Mei 2026 - 08:37 WIB

Minggu, 31 Mei 2026 - 08:37 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan dan verifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi…

Pemkab Karawang mengusulkan LP2B baru seluas 86.170 hektare demi menjaga status lumbung padi nasional. Namun di tengah komitmen tersebut, alih fungsi lahan sawah produktif diduga masih terus terjadi, termasuk untuk pembangunan usaha peternakan ayam di kawasan LP2B.

Kebijakan

Pemkab Karawang Usulkan LP2B Baru 86.170 Hektare, Klaim Jaga Lumbung Padi Nasional Tuai Sorotan

Kebijakan | Kamis, 28 Mei 2026 - 04:01 WIB

Kamis, 28 Mei 2026 - 04:01 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Pemerintah Kabupaten Karawang mengusulkan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) baru seluas 86.170 hektare sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional…

Komunitas Madani Purwakarta (KMP) menegaskan negara wajib menyediakan akses publik yang adil dan layak bagi rakyat, bukan menjadikan mobilitas masyarakat sebagai objek pungutan berkali-kali.

Kebijakan

KMP Kritik Wacana Jalan Berbayar di Jabar: Negara Jangan Jadikan Mobilitas Rakyat Sebagai Komoditas

Kebijakan | Rabu, 20 Mei 2026 - 18:16 WIB

Rabu, 20 Mei 2026 - 18:16 WIB

PURWAKARTA | GEMPAR.co – Wacana penerapan jalan berbayar secara luas di Jawa Barat menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP), Zaenal…

Bupati Karawang Aep Syaepuloh memastikan tidak ada pelanggaran pembangunan perumahan maupun wisata di kawasan hutan konservasi dan lahan Perhutani. Pernyataan itu disampaikan menanggapi instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait penghentian penerbitan izin di kawasan hutan.

Kebijakan

Dedi Mulyadi Minta Stop Izin Perumahan di Kawasan Hutan, Bupati Karawang Pastikan Tak Ada Pelanggaran

Kebijakan | Jumat, 15 Mei 2026 - 08:01 WIB

Jumat, 15 Mei 2026 - 08:01 WIB

ARAWANG | GEMPAR.co – Bupati Karawang, Aep Syaepuloh memastikan tidak ada pembangunan perumahan maupun lokasi wisata di kawasan hutan konservasi atau lahan milik Perhutani…

Ilustrasi: Mulai hari ini, warga Jakarta diwajibkan memilah sampah rumah tangga dalam empat kategori sebagai bagian dari program baru Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan yang ditegaskan Gubernur Pramono Anung ini diharapkan menjadi langkah nyata mengurangi beban sampah ibu kota dan membangun budaya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga.

Kebijakan

Pramono Tegas! Mulai Hari Ini Warga Jakarta Wajib Pilah Sampah

Kebijakan | Minggu, 10 Mei 2026 - 01:07 WIB

Minggu, 10 Mei 2026 - 01:07 WIB

JAKARTA | GEMPAR.co – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan program wajib pilah sampah rumah tangga mulai Minggu, 10 Mei 2026. Kebijakan ini menjadi…