BGN Tegaskan Verifikasi SPPG Gratis, Masyarakat Diminta Waspadai Modus Penipuan

Avatar photo

- Redaksi

Minggu, 31 Mei 2026 - 08:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | GEMPAR.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan dan verifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipungut biaya alias gratis. Penegasan tersebut disampaikan menyusul maraknya kasus penipuan yang mengatasnamakan pembangunan dan operasional dapur SPPG di berbagai daerah.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengatakan pihaknya tidak pernah menunjuk perantara, calo, maupun pihak tertentu yang dapat menjamin seseorang memperoleh titik lokasi SPPG dengan imbalan sejumlah uang.

“Seluruh proses pengajuan dan verifikasi SPPG yang sah tidak pernah dipungut biaya oleh BGN,” tegas Sony dalam keterangan resminya, Jumat (29/5/2026).

Menurutnya, BGN berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan Program MBG dengan mendukung penuh langkah penegakan hukum terhadap berbagai dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang mengatasnamakan pembangunan SPPG.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Modus yang digunakan pelaku diduga dengan menawarkan titik lokasi SPPG, pembangunan fasilitas dapur, hingga menjanjikan dapur siap beroperasi. Untuk meyakinkan korban, pelaku meminta sejumlah uang dengan dalih pengurusan proyek dan percepatan proses persetujuan.

Sony menjelaskan, sejumlah korban akhirnya mendatangi BGN setelah proyek yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi dan dana yang telah diserahkan tidak kembali. Setelah dilakukan klarifikasi, para korban disarankan menempuh jalur hukum melalui aparat penegak hukum.

BGN menegaskan bahwa sejak awal pelaksanaan Program MBG, masyarakat telah berulang kali diingatkan agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengaku dapat mempercepat proses persetujuan atau menjamin operasional SPPG dengan imbalan tertentu.

“Seluruh proses dilakukan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Lebih lanjut, BGN mengingatkan bahwa seluruh informasi resmi terkait pembangunan SPPG, mulai dari persyaratan teknis, standar bangunan, kapasitas dapur hingga tata letak fasilitas, dapat diakses melalui kanal resmi pemerintah dan BGN.

Masyarakat juga diminta untuk selalu melakukan verifikasi informasi sebelum menyerahkan uang atau menjalin kerja sama dengan pihak yang mengatasnamakan Program MBG.

BGN mengimbau masyarakat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi penipuan yang menggunakan nama Program Makan Bergizi Gratis maupun Badan Gizi Nasional.

“BGN tidak pernah memungut biaya dalam proses pengajuan dan verifikasi SPPG. Jika ada pihak yang meminta pembayaran dengan mengatasnamakan BGN, masyarakat patut waspada dan segera melaporkannya,” pungkas Sony.


Laporan: Slamet Riyadi 

Follow WhatsApp Channel gempar.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPR Setujui RAPBN 2027, Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun
Lapas Cibinong Masuk Babak Baru, Ombudsman Siap Buka Temuan di DPR
Klaster Mewah Lapas Cibinong Berujung Pencopotan Kalapas dan Empat Pejabat
DBHP Purwakarta 2025 Dipertanyakan: Selisih Rp46,87 Miliar, Jejak Tunggakan Rp19,74 Miliar
Klaster Mewah Lapas Cibinong Berubah Setelah Disidak Ombudsman, Menteri Imipas Janji Investigasi 7 Hari
Ombudsman Bongkar Temuan di Lapas Cibinong: Ada 10 Bangunan Mirip Hunian, Akses Tak Terkunci hingga Dugaan Pungutan
Uang Dikembalikan, Perkara Selesai? Dugaan Penyimpangan BOS Rp879 Juta di Karawang Tetap Perlu Diusut
KPK Dalami Sejumlah Proyek Pemkab Bekasi yang Diduga Terkait Ipda Yayat

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 04:58 WIB

DPR Setujui RAPBN 2027, Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun

Senin, 28 September 2026 - 15:12 WIB

Lapas Cibinong Masuk Babak Baru, Ombudsman Siap Buka Temuan di DPR

Senin, 28 September 2026 - 07:25 WIB

Klaster Mewah Lapas Cibinong Berujung Pencopotan Kalapas dan Empat Pejabat

Jumat, 25 September 2026 - 20:55 WIB

DBHP Purwakarta 2025 Dipertanyakan: Selisih Rp46,87 Miliar, Jejak Tunggakan Rp19,74 Miliar

Jumat, 25 September 2026 - 19:20 WIB

Klaster Mewah Lapas Cibinong Berubah Setelah Disidak Ombudsman, Menteri Imipas Janji Investigasi 7 Hari

Berita Terbaru

Pemkot Bandung rencanakan sentra wisata kuliner di setiap kecamatan untuk mendorong PKL naik kelas.

Jawa Barat

Pemkot Bandung Siapkan Sentra Wisata Kuliner di Setiap Kecamatan

Sabtu, 10 Okt 2026 - 16:31 WIB