Nilai kerugian tersebut tercantum dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang telah diserahkan BPK kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang.
Berdasarkan hasil perhitungan BPK, kerugian negara dalam penyaluran KPR fiktif kepada PT Bumi Arta Sedayu selama periode 2021–2024 mencapai Rp721.687.355.345,11.
Kepala Kejari Karawang, Dedy Irwan Virantama, mengatakan penanganan perkara tersebut dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan kepastian hukum.
Sejak perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, tim penyidik telah melakukan serangkaian langkah hukum untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran kredit tersebut.
Penyidik mengumpulkan dan menelaah dokumen terkait pengajuan, persetujuan hingga pencairan KPR. Selain itu, sejumlah saksi telah dipanggil dan diperiksa untuk memperoleh alat bukti yang sah.
“Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian unsur kerugian keuangan negara merupakan bagian penting yang harus didukung oleh perhitungan yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dedy, Sabtu (31/10/2026).
BPK Serahkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara
Dedy menjelaskan, Kejari Karawang berkoordinasi dengan BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Penyerahan laporan hasil perhitungan kerugian negara tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyidikan. Selanjutnya, penyidik akan mengevaluasi seluruh alat bukti, memperkuat konstruksi perkara, serta menyelesaikan pemberkasan.
Dengan adanya hasil perhitungan tersebut, penyidik memiliki tambahan dasar untuk mendalami unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada pihak-pihak terkait.
Penyidik Telusuri Aset untuk Pemulihan Kerugian Negara
Selain mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, Kejari Karawang juga melakukan penelusuran aset yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Langkah ini ditempuh untuk mengoptimalkan upaya pemulihan kerugian keuangan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Penyidik telah melakukan penelusuran aset yang terkait dengan perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan agar kerugian keuangan negara dapat dipulihkan secara optimal,” ujar Dedy.
Penanganan perkara dugaan korupsi KPR fiktif ini menjadi perhatian publik mengingat nilai kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp721 miliar.
Proses penyidikan selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang mekanisme penyaluran kredit, pihak-pihak yang terlibat, serta pertanggungjawaban hukum atas dugaan penyimpangan tersebut.
Sumber: Tribun Bekasi, 31/10/2026.
Laporan: Redaksi
