BEKASI | GEMPAR.CO – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, menerbitkan Surat Edaran Nomor 800.1.2.2/3319/RSUD-CB/2026 tentang Netralitas dan Komitmen Pelayanan Publik sebagai respons atas informasi yang beredar terkait dugaan pengaitan proses rekrutmen pegawai dengan janji politik dalam pemilihan kepala desa (Pilkades).
Surat edaran yang ditandatangani Direktur RSUD Cabangbungin, dr. Hj. Erni Herdiani, M.H., MARS, pada 12 Juni 2026 itu menegaskan bahwa RSUD Cabangbungin merupakan institusi pelayanan publik yang menjalankan tugas secara profesional, independen, dan netral.
Dalam surat tersebut, manajemen rumah sakit menyatakan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis maupun dukungan terhadap calon, kelompok, atau kepentingan politik tertentu.
Selain itu, RSUD Cabangbungin menegaskan tidak pernah memberikan kewenangan kepada pihak mana pun untuk menjanjikan pekerjaan atau penerimaan tenaga kerja atas nama rumah sakit.
“RSUD Cabangbungin tidak pernah memberikan kewenangan kepada pihak manapun untuk menjanjikan pekerjaan atau penerimaan tenaga kerja atas nama RSUD Cabangbungin,” demikian bunyi salah satu poin dalam surat edaran tersebut.
Manajemen rumah sakit juga menjelaskan bahwa seluruh proses penerimaan pegawai dan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, ketentuan yang berlaku, serta melalui mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam surat itu juga disebutkan bahwa apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan RSUD Cabangbungin untuk menjanjikan pekerjaan kepada masyarakat atau untuk kepentingan tertentu, tindakan tersebut merupakan perbuatan pribadi yang tidak mewakili kebijakan maupun sikap resmi rumah sakit.
Klarifikasi Atas Informasi yang Beredar
Penerbitan surat edaran tersebut dilakukan setelah RSUD Cabangbungin menerima informasi melalui Call Centre yang mengaitkan rekrutmen pegawai rumah sakit dengan janji politik dalam Pilkades.
Melalui surat tersebut, manajemen rumah sakit berupaya memberikan klarifikasi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai mekanisme penerimaan tenaga kerja di lingkungan RSUD Cabangbungin.
Pihak rumah sakit juga menyatakan komitmennya untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Selain itu, masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dan mengedepankan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi Rekrutmen Dinilai Penting
Pemerhati Kebijakan Publik, Eriefendi, menilai langkah RSUD Cabangbungin menerbitkan surat edaran merupakan upaya yang tepat untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.
Menurut dia, klarifikasi resmi dari institusi publik diperlukan untuk mencegah berkembangnya spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
“Netralitas merupakan prinsip yang harus dijaga oleh setiap institusi pelayanan publik. Karena itu, klarifikasi yang dilakukan RSUD Cabangbungin penting untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman di tengah masyarakat,” kata Eriefendi.
Meski demikian, ia menilai transparansi dalam proses rekrutmen pegawai tetap harus menjadi perhatian utama.
Menurut Eriefendi, keterbukaan informasi mengenai mekanisme penerimaan tenaga kerja dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya pihak-pihak yang mengatasnamakan institusi untuk menawarkan pekerjaan.
“Semua proses rekrutmen harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, masyarakat memiliki kepastian bahwa setiap penerimaan pegawai dilakukan secara objektif dan profesional,” ujarnya.
Hingga saat ini, surat edaran tersebut tidak menyebutkan pihak tertentu yang diduga mengaitkan rekrutmen pegawai RSUD Cabangbungin dengan janji politik. Namun, manajemen rumah sakit menegaskan bahwa setiap klaim atau janji pekerjaan yang mengatasnamakan RSUD Cabangbungin bukan merupakan bagian dari kebijakan resmi institusi.
Penerbitan surat edaran ini sekaligus menjadi penegasan komitmen RSUD Cabangbungin untuk menjaga netralitas birokrasi serta memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik praktis.
Laporan : Aceng Sobari
