Berita Nasional

Ilustrasi prosedur peralihan BPJS Mandiri ke PBI bagi masyarakat yang memenuhi syarat.

Nasional

Cara Pindah BPJS Mandiri ke PBI Gratis pada Oktober 2026, Ini Syarat dan Prosedurnya

Nasional | Sosial | Sabtu, 10 Oktober 2026 - 06:16 WIB

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 06:16 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO — Masyarakat yang mengalami kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri dapat mengajukan perubahan kepesertaan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Melalui…

Kemensos mengarahkan penerima dan calon penerima bansos melakukan registrasi melalui Portal Perlinsos Digital. Pendaftaran bansos 2027 diperpanjang hingga 31 Desember 2026.

Sosial

Kemensos Minta Penerima Bansos Registrasi Ulang, Pendaftaran 2027 Dibuka hingga 31 Desember

Sosial | Minggu, 4 Oktober 2026 - 17:49 WIB

Minggu, 4 Oktober 2026 - 17:49 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO — Kementerian Sosial (Kemensos) meminta masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan sosial (bansos) melakukan registrasi ulang melalui Portal Perlinsos Digital. Kebijakan…

Kepala BGN Sudaryono mengungkap temuan yayasan yang meminta setoran per ompreng kepada mitra dapur MBG, meski disebut tidak berkontribusi dalam operasional dapur.

Nasional

BGN Temukan Yayasan Minta Setoran per Ompreng ke Dapur MBG

Nasional | Minggu, 4 Oktober 2026 - 11:03 WIB

Minggu, 4 Oktober 2026 - 11:03 WIB

JAKARTA | GEMPQR.CO — Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan dugaan praktik pungutan oleh yayasan yang menaungi mitra dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yayasan…

Menteri Keuangan Suahasil Nazara dituntut memperkuat kebijakan cukai dan pemberantasan rokok ilegal. Di Karawang, penindakan terhadap rokok ilegal masih terus berlangsung.

Kebijakan Pemerintah

Menkeu Suahasil Nazara Diminta Perkuat Cukai Rokok dan Pemberantasan Rokok Ilegal

Kebijakan Pemerintah | Nasional | Sabtu, 3 Oktober 2026 - 17:15 WIB

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 17:15 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO — Pergantian Menteri Keuangan menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan cukai hasil tembakau sekaligus memperketat pemberantasan rokok ilegal. Menteri Keuangan Suahasil Nazara…

Presiden Prabowo Subianto melantik Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luki Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Nasional

Prabowo Lantik Luki Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman Jadi Wamenkeu

Nasional | Kamis, 1 Oktober 2026 - 17:47 WIB

Kamis, 1 Oktober 2026 - 17:47 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO — Presiden Prabowo Subianto melantik Luki Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Jakarta Pusat,…

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR RI membahas penyesuaian anggaran Kemendes PDT tahun 2027.

Kebijakan Pemerintah

Kemendes PDT Dapat Tambahan Rp1 Triliun, Pagu 2027 Tembus Rp2,785 Triliun

Kebijakan Pemerintah | Sabtu, 26 September 2026 - 13:14 WIB

Sabtu, 26 September 2026 - 13:14 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mendapat tambahan anggaran Rp1 triliun untuk tahun anggaran 2027. Tambahan tersebut membuat…

Caption:
Koordinator Nasional Kepala Desa AMJ menyampaikan aspirasi perpanjangan masa jabatan kepala desa kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Senayan, Jakarta.

Politik & Pemerintahan

DPR Terima Aspirasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Pilkades Diminta Disesuaikan Kondisi Daerah

Politik & Pemerintahan | Kamis, 10 September 2026 - 06:39 WIB

Kamis, 10 September 2026 - 06:39 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO — Aspirasi terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa kembali mengemuka. Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) menyampaikan aspirasi tersebut…

Caption:
Komisi III DPR RI membahas RUU Perampasan Aset yang memuat 13 jenis tindak pidana sebagai objek perampasan aset.

Politik & Pemerintahan

Komisi III DPR Tetapkan 13 Tindak Pidana dalam RUU Perampasan Aset

Politik & Pemerintahan | Senin, 31 Agustus 2026 - 06:30 WIB

Senin, 31 Agustus 2026 - 06:30 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Komisi III DPR RI resmi memasukkan 13 jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang…

DPRD Karawang menyetujui KUA-PPAS APBD 2027 dalam rapat paripurna.

Politik & Pemerintahan

DPRD Karawang Setujui KUA-PPAS 2027, APBD Masuk Tahap Pembahasan

Politik & Pemerintahan | Selasa, 25 Agustus 2026 - 12:43 WIB

Selasa, 25 Agustus 2026 - 12:43 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – DPRD Kabupaten Karawang menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna…

Ilustrasi – Program Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Karawang mendapat apresiasi sebagai langkah meringankan beban biaya pendidikan.

Kebijakan Pemerintah

Program LKS Gratis Perlu Menyentuh Sekolah Swasta agar Tidak Timbulkan Kesenjangan

Kebijakan Pemerintah | Kamis, 23 Juli 2026 - 21:02 WIB

Kamis, 23 Juli 2026 - 21:02 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang yang menggratiskan Lembar Kerja Siswa (LKS) bagi seluruh siswa SD dan SMP negeri mendapat apresiasi…

Maraknya OTT kepala daerah kembali menjadi alarm serius bagi tata kelola pemerintahan. Tingginya biaya politik dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu praktik korupsi.

Politik & Pemerintahan

Marak OTT Kepala Daerah, Sahroni Soroti Biaya Politik Tinggi sebagai Akar Korupsi

Politik & Pemerintahan | Rabu, 22 Juli 2026 - 10:19 WIB

Rabu, 22 Juli 2026 - 10:19 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO — Fenomena operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang terus terjadi sepanjang 2026 kembali memantik perhatian publik. Hingga pertengahan tahun,…

Dua fraksi di Komisi III DPR RI mendesak hukuman seberat-beratnya, termasuk hukuman mati, bagi tersangka kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampidsus.

Politik & Pemerintahan

Dua Fraksi DPR Desak Hukuman Mati untuk Tersangka Kasus Eks Jampidsus, Panja Pengawasan Resmi Dibentuk

Politik & Pemerintahan | Sabtu, 11 Juli 2026 - 22:22 WIB

Sabtu, 11 Juli 2026 - 22:22 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Gelombang desakan agar penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, dilakukan…

Dokumen kesepakatan Pansus DPRD Kabupaten Bekasi yang beredar memicu sorotan publik. Praktisi hukum Eriefendi, SH mempertanyakan etika, transparansi, dan akuntabilitas wakil rakyat dalam setiap pengambilan keputusan.

Politik & Pemerintahan

Dokumen Kesepakatan Pansus DPRD Bekasi Beredar, Praktisi Hukum Pertanyakan Etika dan Akuntabilitas Wakil Rakyat

Politik & Pemerintahan | Sabtu, 11 Juli 2026 - 10:22 WIB

Sabtu, 11 Juli 2026 - 10:22 WIB

BEKASI | GEMPAR.CO – Beredarnya sebuah dokumen bertajuk “Berita Acara Kesepakatan” yang mengatasnamakan Panitia Khusus (Pansus) 14 DPRD Kabupaten Bekasi memicu perhatian publik. Dokumen…

Pemerintah Kabupaten Karawang tengah mematangkan program beasiswa bagi anak petani sebagai upaya mencetak regenerasi petani muda yang berpendidikan dan siap menghadapi tantangan pertanian modern.

Kebijakan Pemerintah

Beasiswa Anak Petani Ditargetkan Mulai 2027, Pemkab Karawang Masih Matangkan Regulasi dan Skema Pendanaan

Kebijakan Pemerintah | Rabu, 1 Juli 2026 - 07:49 WIB

Rabu, 1 Juli 2026 - 07:49 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Pemerintah Kabupaten Karawang menargetkan program beasiswa bagi anak petani mulai direalisasikan pada tahun ajaran 2027. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah…

Komisi IX DPR RI membahas efisiensi MBG dan evaluasi penerima manfaat siswa SMA.

Kebijakan Pemerintah

DPR Setujui Efisiensi Program MBG, Tidak Semua Siswa SMA Bakal Menjadi Penerima Manfaat

Kebijakan Pemerintah | Senin, 29 Juni 2026 - 00:16 WIB

Senin, 29 Juni 2026 - 00:16 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Komisi IX DPR RI menyetujui usulan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu…

BGN Siapkan Skema Baru Insentif Dapur MBG
Insentif bagi dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan kinerja layanan.

Nasional

Insentif Dapur MBG Akan Disesuaikan dengan Jumlah Penerima Manfaat

Nasional | Selasa, 16 Juni 2026 - 12:41 WIB

Selasa, 16 Juni 2026 - 12:41 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengubah skema pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pelaksana Program Makan…

BGN menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur penyelenggara di Indonesia.

Nasional

BGN Hentikan Sementara Program MBG Saat Libur Sekolah, Seluruh Dapur Akan Diaudit

Nasional | Selasa, 16 Juni 2026 - 10:10 WIB

Selasa, 16 Juni 2026 - 10:10 WIB

JAKARTA, GEMPAR.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut diambil untuk melakukan…

Caption: Pemkab Karawang kembali meraih opini WTP untuk ke-11 kalinya berturut-turut setelah BPK menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

Politik & Pemerintahan

DPRD Karawang Tetapkan Tiga Raperda Strategis, Bupati Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2025

Politik & Pemerintahan | Jumat, 12 Juni 2026 - 13:44 WIB

Jumat, 12 Juni 2026 - 13:44 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menetapkan sejumlah agenda strategis dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Sidang Utama…

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Nasional

Prabowo Resmi Copot Silmy Karim dari Jabatan Wamen Imipas Usai Jadi Tersangka KPK

Nasional | Jumat, 5 Juni 2026 - 06:59 WIB

Jumat, 5 Juni 2026 - 06:59 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) setelah yang bersangkutan…

Kemensos membenahi data penerima bansos secara nasional menyusul temuan bahwa sekitar 45 persen penerima PKH diduga tidak lagi memenuhi kriteria. Pemerintah mengoptimalkan DTSEN untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. (Ilustrasi: GEMPAR.CO)

Kebijakan Pemerintah

Kemensos Benahi Data Penerima Bansos, Temuan 45 Persen Penerima PKH Diduga Tak Lagi Layak

Kebijakan Pemerintah | Senin, 1 Juni 2026 - 08:52 WIB

Senin, 1 Juni 2026 - 08:52 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendataan penerima bantuan sosial (bansos) setelah adanya temuan yang menunjukkan masih terjadinya…