Artikel Nasional

Ilustrasi – Program Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Karawang mendapat apresiasi sebagai langkah meringankan beban biaya pendidikan.

Kebijakan Pemerintah

Program LKS Gratis Perlu Menyentuh Sekolah Swasta agar Tidak Timbulkan Kesenjangan

Kebijakan Pemerintah | Kamis, 23 Juli 2026 - 21:02 WIB

Kamis, 23 Juli 2026 - 21:02 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang yang menggratiskan Lembar Kerja Siswa (LKS) bagi seluruh siswa SD dan SMP negeri mendapat apresiasi…

Maraknya OTT kepala daerah kembali menjadi alarm serius bagi tata kelola pemerintahan. Tingginya biaya politik dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu praktik korupsi.

Politik & Pemerintahan

Marak OTT Kepala Daerah, Sahroni Soroti Biaya Politik Tinggi sebagai Akar Korupsi

Politik & Pemerintahan | Rabu, 22 Juli 2026 - 10:19 WIB

Rabu, 22 Juli 2026 - 10:19 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO — Fenomena operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang terus terjadi sepanjang 2026 kembali memantik perhatian publik. Hingga pertengahan tahun,…

Puan Maharani mempertanyakan urgensi pengiriman 25 kepala daerah ke Singapura untuk program capacity building di tengah kebijakan penghematan anggaran.

Politik & Pemerintahan

Puan Soroti Pengiriman 25 Kepala Daerah ke Singapura, Efisiensi Anggaran Dipertanyakan

Politik & Pemerintahan | Rabu, 22 Juli 2026 - 10:05 WIB

Rabu, 22 Juli 2026 - 10:05 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Kebijakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengirim 25 kepala daerah ke Singapura untuk mengikuti program peningkatan kapasitas (capacity building) menuai sorotan….

Pemprov Jabar dan DPRD tengah mengkaji pemberlakuan kembali SPP di SMA/SMK negeri. Wacana ini hanya ditujukan bagi keluarga mampu, sementara siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin tetap diusulkan bebas biaya.

Politik & Pemerintahan

SPP SMA/SMK Negeri di Jabar Berpotensi Diberlakukan Kembali, Pemerintah Kaji Skema Khusus bagi Keluarga Mampu

Politik & Pemerintahan | Selasa, 14 Juli 2026 - 17:00 WIB

Selasa, 14 Juli 2026 - 17:00 WIB

BANDUNG | GEMPAR.CO – Wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat kembali mengemuka. Pemerintah Provinsi Jawa…

Dokumen kesepakatan Pansus DPRD Kabupaten Bekasi yang beredar memicu sorotan publik. Praktisi hukum Eriefendi, SH mempertanyakan etika, transparansi, dan akuntabilitas wakil rakyat dalam setiap pengambilan keputusan.

Politik & Pemerintahan

Dokumen Kesepakatan Pansus DPRD Bekasi Beredar, Praktisi Hukum Pertanyakan Etika dan Akuntabilitas Wakil Rakyat

Politik & Pemerintahan | Sabtu, 11 Juli 2026 - 10:22 WIB

Sabtu, 11 Juli 2026 - 10:22 WIB

BEKASI | GEMPAR.CO – Beredarnya sebuah dokumen bertajuk “Berita Acara Kesepakatan” yang mengatasnamakan Panitia Khusus (Pansus) 14 DPRD Kabupaten Bekasi memicu perhatian publik. Dokumen…

Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan uji materi terhadap syarat usia minimal 25 tahun bagi calon kepala desa tidak dapat diterima.

Mahkamah Konstitusi

MK Tolak Gugatan Batas Usia Calon Kepala Desa, Ketentuan Minimal 25 Tahun Tetap Berlaku

Mahkamah Konstitusi | Minggu, 5 Juli 2026 - 06:51 WIB

Minggu, 5 Juli 2026 - 06:51 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap ketentuan batas usia minimal calon kepala desa yang diajukan dua mahasiswa Universitas…

Pemerintah Kabupaten Karawang tengah mematangkan program beasiswa bagi anak petani sebagai upaya mencetak regenerasi petani muda yang berpendidikan dan siap menghadapi tantangan pertanian modern.

Kebijakan Pemerintah

Beasiswa Anak Petani Ditargetkan Mulai 2027, Pemkab Karawang Masih Matangkan Regulasi dan Skema Pendanaan

Kebijakan Pemerintah | Rabu, 1 Juli 2026 - 07:49 WIB

Rabu, 1 Juli 2026 - 07:49 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Pemerintah Kabupaten Karawang menargetkan program beasiswa bagi anak petani mulai direalisasikan pada tahun ajaran 2027. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah…

Mahkamah Konstitusi menegaskan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Mahkamah Konstitusi

MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat, Gugatan Mahasiswa Tak Diterima

Mahkamah Konstitusi | Rabu, 1 Juli 2026 - 04:57 WIB

Rabu, 1 Juli 2026 - 04:57 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Penegasan itu disampaikan…

DPR RI menyetujui empat langkah efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusulkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kebijakan Pemerintah

DPR Setujui Efisiensi Program MBG, Tidak Semua Siswa SMA Bakal Menjadi Penerima Manfaat

Kebijakan Pemerintah | Senin, 29 Juni 2026 - 00:16 WIB

Senin, 29 Juni 2026 - 00:16 WIB

JAKARTA |GEMPAR.CO – Komisi IX DPR RI menyetujui usulan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu poin…

Polemik Anggaran MBG di Sidang MK, Ahli DPR Soroti Lemahnya Tata Kelola Program

Mahkamah Konstitusi

Polemik Anggaran MBG di Sidang MK, Ahli DPR Soroti Lemahnya Tata Kelola Program

Mahkamah Konstitusi | Minggu, 28 Juni 2026 - 22:15 WIB

Minggu, 28 Juni 2026 - 22:15 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Polemik penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat dalam persidangan uji materi Undang-Undang APBN Tahun…

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengusulkan penyatuan bidang Pidana Umum (Pidum) dan Pidana Khusus (Pidsus) dalam satu struktur Jaksa Agung Muda Operasi.

Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Usulkan Pidum dan Pidsus Disatukan dalam Satu Struktur Operasi

Kejaksaan Agung | Kamis, 25 Juni 2026 - 06:13 WIB

Kamis, 25 Juni 2026 - 06:13 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Jaksa Agung ST Burhanuddin mewacanakan penyatuan bidang Pidana Umum (Pidum) dan Pidana Khusus (Pidsus) dalam satu struktur organisasi yang berada…

Foto: Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang dalam agenda pembentukan pansus Raperda strategis dan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD 2025. (Istimewa)

Politik & Pemerintahan

DPRD Karawang Tetapkan Tiga Raperda Strategis, Bupati Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2025

Politik & Pemerintahan | Jumat, 12 Juni 2026 - 13:44 WIB

Jumat, 12 Juni 2026 - 13:44 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menetapkan sejumlah agenda strategis dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Sidang Utama…

Kemensos membenahi data penerima bansos secara nasional menyusul temuan bahwa sekitar 45 persen penerima PKH diduga tidak lagi memenuhi kriteria. Pemerintah mengoptimalkan DTSEN untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. (Ilustrasi: GEMPAR.CO)

Kebijakan Pemerintah

Kemensos Benahi Data Penerima Bansos, Temuan 45 Persen Penerima PKH Diduga Tak Lagi Layak

Kebijakan Pemerintah | Senin, 1 Juni 2026 - 08:52 WIB

Senin, 1 Juni 2026 - 08:52 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendataan penerima bantuan sosial (bansos) setelah adanya temuan yang menunjukkan masih terjadinya…

Anggota DPR RI, Cindy Monica, menegaskan bahwa perempuan memiliki kemampuan, pengalaman, dan sensitivitas sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan kebijakan. Karena itu, ruang politik harus semakin terbuka dan memberikan kesempatan yang adil bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

Mahkamah Konstitusi

Putusan MK Dinilai Perkuat Hak Politik Perempuan, DPR Dorong Keterwakilan Lebih Inklusif

Mahkamah Konstitusi | Minggu, 31 Mei 2026 - 11:56 WIB

Minggu, 31 Mei 2026 - 11:56 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif mendapat…

Mahkamah Konstitusi menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara. Namun, Otorita IKN memastikan pembangunan Nusantara di Kalimantan Timur tetap berlanjut melalui dukungan APBN, KPBU, dan investasi swasta.

Mahkamah Konstitusi

Putusan MK Tak Hentikan IKN, Otorita Tegaskan Nusantara Terus Dibangun

Mahkamah Konstitusi | Minggu, 31 Mei 2026 - 09:09 WIB

Minggu, 31 Mei 2026 - 09:09 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara tidak menghentikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)….

Aktivitas bongkar muat energi di terminal minyak dan LPG. Pemerintah resmi menerbitkan Perpres Nomor 26 Tahun 2026 yang memberikan kewenangan kepada Badan Layanan Umum (BLU) sektor energi untuk melakukan impor minyak bumi, BBM, dan LPG guna memperkuat ketahanan energi nasional serta menjaga stabilitas pasokan di tengah dinamika pasar global.

Kebijakan Pemerintah

BLU Kini Bisa Impor Minyak dan LPG, Prabowo Terbitkan Perpres Ketahanan Energi Nasional

Kebijakan Pemerintah | Minggu, 31 Mei 2026 - 08:17 WIB

Minggu, 31 Mei 2026 - 08:17 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM),…

Guru honorer non-ASN dipastikan tetap mengajar hingga akhir 2026 sambil menunggu seleksi ASN bertahap dari pemerintah.

Nasional

Guru Honorer Masih Dibutuhkan, Pemerintah Batasi Masa Kontrak hingga Akhir 2026

Nasional | Senin, 11 Mei 2026 - 05:49 WIB

Senin, 11 Mei 2026 - 05:49 WIB

JAKARTA | GEMPAR.co – Pemerintah menegaskan bahwa tenaga guru non-ASN atau yang selama ini dikenal sebagai guru honorer masih tetap dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan…