BEKASI | GEMPAR.CO — Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memprioritaskan layanan kesehatan gratis dan pembangunan infrastruktur setelah resmi dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030. Ia menargetkan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi dapat mengakses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), dengan mengupayakan kembalinya daerah tersebut ke status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Asep menyampaikan target tersebut seusai pelantikan di Bandung, Jumat, 23 Oktober 2026. Ia menegaskan akan melanjutkan program pembangunan yang telah berjalan, termasuk visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera, dengan memusatkan perhatian pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini saya sudah dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif. Saya akan melanjutkan program-program Pak Ade Kuswara Kunang dengan tagline Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Tetapi, ada skala prioritas, di antaranya kesehatan dan infrastruktur,” ujar Asep.
Sebagai seorang dokter, Asep menempatkan akses pelayanan kesehatan sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Ia berharap persoalan biaya tidak lagi menghalangi masyarakat untuk mendapatkan pengobatan.
Menurut Asep, pemerintah daerah akan mengoptimalkan kepesertaan BPJS Kesehatan dan KIS agar masyarakat dapat memperoleh layanan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menargetkan perluasan cakupan tersebut mulai direalisasikan pada 2027.
“Ke depan, kemungkinan mulai 2027, saya ingin tidak ada lagi pasien atau masyarakat yang sakit harus membayar. Saya ingin semuanya ter-cover oleh BPJS atau Kartu Indonesia Sehat,” katanya.
Targetkan Kembali ke UHC Prioritas
Untuk mendukung program tersebut, Asep berupaya mempercepat kembalinya Kabupaten Bekasi ke status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Status ini diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh jaminan kepesertaan dan mengakses pelayanan kesehatan ketika membutuhkan pengobatan.
Asep menyebut pemerintah daerah menargetkan status tersebut dapat kembali diraih pada November 2026. Namun, ia belum memaparkan secara terperinci langkah teknis, kebutuhan anggaran, maupun jumlah penduduk yang harus diakomodasi untuk mencapai target tersebut.
“Insyaallah bulan depan kita akan menjadi UHC Prioritas. Jadi, siapa pun yang sakit harus bisa langsung mendapatkan layanan melalui BPJS. Kemarin kita belum berstatus prioritas, sekarang saya akan berupaya agar bulan depan bisa menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat tetap aktif. Menurut dia, masyarakat harus dapat mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan terdekat, termasuk puskesmas dan klinik.
“Semua masyarakat Kabupaten Bekasi yang sakit harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Mereka datang ke puskesmas ataupun klinik terdekat harus bisa dilayani. Karena itu, KIS atau BPJS-nya harus kita aktifkan terlebih dahulu agar masyarakat bisa berobat,” kata Asep.
Realisasi program tersebut akan bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam memastikan cakupan kepesertaan, mengaktifkan jaminan kesehatan warga yang memenuhi persyaratan, serta menjaga kesinambungan pembiayaan pelayanan kesehatan.
Penertiban Bangunan Liar Harus Memperhatikan Kondisi Warga
Selain kesehatan, Asep menyoroti pembangunan infrastruktur dan penataan wilayah, termasuk penertiban bangunan liar. Ia menilai pemerintah daerah harus berani menata kawasan, tetapi pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang terdampak.
Asep mengatakan pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif dan komunikasi sebelum mengambil tindakan penertiban. Namun, ia menegaskan penindakan tetap diperlukan apabila upaya dialog tidak mencapai kesepakatan.
“Bupati harus berani, tetapi organisasi kemasyarakatan dan masyarakat juga harus bersama-sama memahami. Selama ini saya mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Kalau sudah diajak bicara dengan baik tetapi tidak mau, tentu penertiban harus dilakukan,” ujarnya.
Meski demikian, Asep mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan nasib warga yang kehilangan tempat tinggal akibat penertiban. Ia ingin penataan wilayah berjalan seiring dengan penyelesaian persoalan sosial.
“Saya juga tidak ingin ketika bangunan digusur, masyarakat justru menjadi tunawisma. Ketika hujan mereka kehujanan, ketika lapar mereka kelaparan, itu juga menjadi beban pemerintah. Karena itu, saya akan bernegosiasi dengan masyarakat agar ada kesepahaman sebelum penertiban dilakukan,” katanya.
Pernyataan tersebut menempatkan pemerintah daerah pada dua kepentingan yang perlu berjalan beriringan, yakni menegakkan aturan tata ruang dan memastikan penertiban tidak menimbulkan persoalan sosial baru.
DPRD Dorong Konsolidasi Pembangunan
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menyambut pelantikan Asep sebagai bupati definitif. Ia berharap Asep mampu menjalankan amanah dan melanjutkan program pembangunan daerah hingga akhir masa jabatan.
Ade juga menilai berbagai masukan Gubernur Jawa Barat dalam pelantikan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, terutama dalam menyusun perencanaan dan menentukan prioritas pembangunan.
“Masukan-masukan tadi menjadi refleksi dan catatan bagi Dr. Asep untuk evaluasi ke depan. Perencanaan menjadi penting, dan fokus pembangunan perlu dikonsolidasikan, terutama penataan wilayah, infrastruktur, sekolah, dan puskesmas,” ujar Ade.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur dasar masih membutuhkan perhatian serius. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah menyelaraskan arahan gubernur dengan perencanaan teknis perangkat daerah agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ade mengatakan DPRD akan meminta agar berbagai catatan tersebut dibahas secara terperinci bersama dinas terkait sehingga dapat diterjemahkan menjadi prioritas pembangunan.
“Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa kita perlu fokus pada infrastruktur dasar. Ini selaras dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur. Nantinya, kami akan meminta agar catatan-catatan tersebut disinkronkan dan didetailkan secara teknis bersama dinas terkait sehingga menjadi prioritas pembangunan,” katanya.
Dengan masa jabatan yang masih harus dijalani hingga 2030, Asep menghadapi tantangan untuk menerjemahkan komitmen politik menjadi program yang terukur. Target perluasan jaminan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan penataan wilayah membutuhkan perencanaan yang jelas, dukungan anggaran, serta koordinasi lintas perangkat daerah.
Publik kini menantikan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memastikan program kesehatan gratis tidak berhenti pada pernyataan, tetapi benar-benar meningkatkan akses pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Reporter: Aceng Sobari
