CIANJUR | GEMPAR.CO — Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, meminta 120 aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mengembalikan bantuan sosial (bansos) yang mereka terima sepanjang 2025.
Permintaan tersebut menyusul temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kementerian Sosial tahun anggaran 2025. Dari 120 penerima yang menjadi objek temuan, satu orang berstatus PNS, sedangkan mayoritas lainnya merupakan PPPK penuh waktu dan paruh waktu.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Handika Firdaus, mengatakan sebagian besar penerima merupakan tenaga pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
Menurut dia, sebagian penerima telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial sebelum diangkat menjadi ASN. Perubahan status pekerjaan yang belum diperbarui dalam basis data diduga menjadi salah satu faktor bantuan tetap tersalurkan.
Akibatnya, mereka masih tercatat dalam kelompok masyarakat berdesil rendah yang menjadi salah satu dasar penentuan sasaran program bantuan sosial.
Dinas Sosial Kabupaten Cianjur bersama Inspektorat Daerah memfasilitasi pemanggilan dan klarifikasi terhadap para penerima. Pemerintah daerah juga melibatkan Kementerian Sosial untuk memverifikasi data sekaligus menangani proses pengembalian dana yang menjadi objek temuan pemeriksaan.
Handika menyebut proses verifikasi dan pengembalian bantuan telah berjalan. Namun, hingga Rabu, 28 Oktober 2026, baru 24 orang yang menyelesaikan proses tersebut.
Pemerintah Kabupaten Cianjur menargetkan seluruh penerima yang menjadi objek temuan dapat mengembalikan dana sesuai nominal yang mereka terima sebelum akhir 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sekaligus upaya memastikan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kriteria penerima yang ditetapkan pemerintah.
Kasus tersebut juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan sosial ketika terjadi perubahan status ekonomi, pekerjaan, atau kepegawaian. Pembaruan data diperlukan agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak terus disalurkan kepada pihak yang sudah tidak memenuhi kriteria.
Meski demikian, penetapan kewajiban pengembalian dana perlu didasarkan pada hasil verifikasi terhadap identitas penerima, periode penerimaan, besaran bantuan, serta ketentuan program yang berlaku. Status sebagai ASN perlu diperiksa bersama persyaratan masing-masing program bantuan untuk memastikan apakah penerima memang tidak lagi memenuhi kriteria.
Dengan demikian, penyelesaian temuan tidak hanya berfokus pada pengembalian dana, tetapi juga pada pembenahan data dan penguatan pengawasan agar persoalan serupa tidak berulang.
Reporter: Kusnadi
