BEKASI | GEMPAR.CO — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau kondisi pengairan persawahan di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).
Peninjauan dilakukan setelah persawahan di kawasan tersebut dilaporkan mengalami kekurangan air selama sekitar tujuh bulan. Sekitar 100 hektare lahan disebut terdampak kondisi tersebut.
Di sekitar lokasi terdapat aliran sungai yang berjarak sekitar dua kilometer dan disebut masih memiliki debit air. Namun, pasokan tersebut belum optimal mengalir melalui jaringan irigasi menuju persawahan.
Menteri Cek Kondisi Irigasi
Saat berada di lokasi, Dody melihat langsung kondisi saluran irigasi tersier. Jaringan tersebut disebut tidak berfungsi optimal, sementara sedimentasi menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani.
Dody kemudian menghubungi Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw. Ia meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) terdekat segera datang dan melihat kondisi di lapangan.
Peninjauan langsung tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan pengairan sesuai dengan kondisi yang dihadapi petani.
Petani Gunakan Pompa Sendiri
Dalam kunjungan itu, Dody berdialog dengan sejumlah petani. Salah satunya, Supandi, mengaku membeli mesin pompa dan selang menggunakan biaya pribadi untuk mengambil air dari sumber terdekat.
Mendengar keluhan tersebut, Dody menyampaikan permintaan maaf kepada petani.
“Saya minta maaf kepada Pak Supandi dan para petani di sini. Ini murni kelalaian kami. Seharusnya upaya menarik air menggunakan pompa dan selang sudah dilakukan jajaran kami sejak sebelumnya, bukan dibiarkan sampai petani harus membeli sendiri.”
Dody mengatakan penanganan semestinya dilakukan lebih cepat agar petani tidak menanggung sendiri kebutuhan pengairan.
Evaluasi Penanganan di Lapangan
Dody juga menyoroti pentingnya kesesuaian antara laporan yang diterima pimpinan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Ia mengingatkan jajarannya agar persoalan pengairan tidak hanya ditangani melalui laporan administratif, tetapi segera diselesaikan berdasarkan kondisi faktual.
Dalam kesempatan tersebut, Dody juga menyampaikan kemungkinan evaluasi terhadap personel yang dinilai tidak bekerja secara optimal.
“Kalau yang tidak perform, ganti saja. Plt-kan saja Kepala Balai atau PPK-nya.”
Pernyataan tersebut merupakan peringatan Menteri PU kepada jajarannya dan tidak serta-merta menunjukkan bahwa pejabat tertentu telah terbukti melakukan pelanggaran.
Pompa dan Saluran Diperbaiki
Setelah peninjauan, Kementerian PU menginstruksikan penanganan darurat di wilayah Karangharja.
Langkah tersebut meliputi pengerahan pompa air berkapasitas besar serta pembersihan sedimentasi pada saluran irigasi tersier.
PPK dan jajaran balai terkait diminta berada di lokasi untuk memastikan air dari sumber terdekat dapat dialirkan menuju persawahan.
Persoalan pengairan di Karangharja kini menjadi bagian dari evaluasi penanganan jaringan irigasi di lapangan. Selain solusi darurat, kondisi jaringan, pemeliharaan, dan pola pengawasan perlu diperhatikan agar pasokan air bagi petani dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Laporan: Aceng Sobari
