Oleh: Mulyadi | Pemimpin Redaksi
SURAT permintaan keterangan atau klarifikasi yang diterbitkan kepolisian merupakan bagian dari proses penegakan hukum dalam tahap penyelidikan. Dalam perspektif hukum pidana, surat tersebut bukanlah bentuk penetapan tersangka, melainkan langkah awal aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Dalam kasus dugaan pengeroyokan yang ditangani Polsek Petir, kepolisian memiliki kewenangan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui, melihat, atau berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan. Kewenangan tersebut diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Kepolisian.
Secara hukum, terdapat perbedaan mendasar antara:
- saksi,
- terlapor,
- terduga,
- dan tersangka.
Seseorang yang menerima surat klarifikasi belum tentu berstatus tersangka. Dalam tahap penyelidikan, polisi masih mengumpulkan bahan keterangan dan alat bukti untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana dan siapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Prinsip penting yang harus dijunjung adalah asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Artinya, setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Karena itu, masyarakat tidak boleh terburu-buru memberikan stigma atau penghakiman sosial kepada pihak yang dipanggil penyidik.
Pemanggilan oleh kepolisian adalah mekanisme hukum yang lazim dan merupakan bagian dari upaya mencari kebenaran materiil.
Di sisi lain, kepolisian juga memiliki kewajiban menjalankan proses hukum secara profesional dan proporsional. Penyidik harus memastikan bahwa setiap tindakan pemeriksaan dilakukan berdasarkan aturan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan tekanan atau kriminalisasi.
Dalam perkara dugaan pengeroyokan sendiri, pembuktian menjadi aspek penting. Penyidik harus menguji:
- ada atau tidaknya unsur kekerasan bersama-sama,
- keterlibatan masing-masing pihak,
- alat bukti,
- keterangan saksi,
- serta kronologi peristiwa secara utuh.
Tanpa alat bukti yang cukup, seseorang tidak dapat begitu saja ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam perspektif hukum, surat klarifikasi merupakan bentuk perlindungan prosedural. Melalui pemanggilan resmi, proses pemeriksaan menjadi tercatat, memiliki dasar administrasi yang jelas, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dimintai keterangan.
Karena itu, publik perlu memahami bahwa proses hukum tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi ataupun opini liar. Hukum harus bekerja melalui fakta, alat bukti, dan prosedur yang sah.
Pada akhirnya, keadilan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang dilaporkan, tetapi juga bagaimana proses hukum dijalankan secara objektif, transparan, dan menghormati hak setiap warga negara.*
