Tag Populer Breaking News

Putusan sela merupakan putusan yang menguji aspek prosedural dalam hukum acara pidana dan bukan putusan yang menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Opini Hukum

Putusan Sela Bukan Putusan Bebas: Menafsirkan Perkara dr. Tifauzia Tyassuma dalam Perspektif KUHAP

Opini Hukum | Sabtu, 25 Juli 2026 - 14:57 WIB

Sabtu, 25 Juli 2026 - 14:57 WIB

Oleh: Mulyadi, Pemimpin Redaksi PUTUSAN sela yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara dr. Tifauzia Tyassuma menjadi perhatian publik. Tidak sedikit masyarakat yang menafsirkan putusan…

Partai Gerakan Rakyat (PGR) resmi mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum sebagai partai politik.

Partai Politik

Partai Gerakan Rakyat Resmi Daftar ke Kemenkum, Bidik Jadi Peserta Pemilu 2029

Partai Politik | Sabtu, 25 Juli 2026 - 12:25 WIB

Sabtu, 25 Juli 2026 - 12:25 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Partai Gerakan Rakyat (PGR) resmi mendaftarkan diri sebagai partai politik ke Kementerian Hukum Republik Indonesia. Penyerahan berkas pendaftaran tersebut menjadi…

Kobaran api melahap kawasan Tokma, Kosambi, Karawang, pada Jumat malam. Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan duka cita atas musibah tersebut.

Breaking News

Bupati Karawang Sampaikan Duka atas Kebakaran Hebat di Tokma Kosambi

Breaking News | Sabtu, 25 Juli 2026 - 10:30 WIB

Sabtu, 25 Juli 2026 - 10:30 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan belasungkawa atas musibah kebakaran yang melanda kawasan Tokma, Kosambi, Kabupaten Karawang, pada Jumat (24/7) malam…

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah ditahan dan dititipkan di Rutan KPK selama 20 hari pertama terkait penyidikan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Kejaksaan Agung.

Proses Hukum

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Ditahan di Rutan KPK, Ini Penjelasan Resmi KPK

Proses Hukum | Sabtu, 25 Juli 2026 - 02:39 WIB

Sabtu, 25 Juli 2026 - 02:39 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan resmi terkait penitipan penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah,…

Musyawarah realisasi APBDes Desa Kutaampel menyepakati pemanfaatan sisa anggaran Tahun 2025 sebesar Rp17,83 juta untuk pembangunan jembatan di samping kantor desa.

Laporan Khusus

BPD Soroti Realisasi APBDes 2025 Desa Kutaampel, Sisa Anggaran Rp17,83 Juta Disepakati untuk Bangun Jembatan

Laporan Khusus | Sabtu, 25 Juli 2026 - 00:54 WIB

Sabtu, 25 Juli 2026 - 00:54 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 di Desa Kutaampel, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan setelah…

Roy Suryo dan Dokter Tifa usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Foto: Istimewa | Ilustrasi: GEMPAR.CO

Persidangan

Roy Suryo Nilai Putusan Sela Dokter Tifa Dapat Menjadi Acuan bagi Perkaranya di Kasus Ijazah Jokowi

Persidangan | Jumat, 24 Juli 2026 - 23:44 WIB

Jumat, 24 Juli 2026 - 23:44 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang menerima eksepsi Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dalam perkara dugaan…

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaitkan jurnalis, LSM, dan akademisi dengan istilah

Eksklusif

AJI dan LBH Pers Desak Prabowo Minta Maaf atas Istilah “Londo Ireng”, Pakar Nilai Kritik dan Pers Harus Tetap Dilindungi

Eksklusif | Jumat, 24 Juli 2026 - 19:32 WIB

Jumat, 24 Juli 2026 - 19:32 WIB

JAKARTA |GEMPAR.CO – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaitkan jurnalis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan akademisi dengan istilah “londo ireng” memicu polemik di ruang…

PN Jakarta Timur menyatakan surat dakwaan terhadap dr. Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa) batal demi hukum.

Persidangan

Dakwaan dr. Tifa Dinyatakan Batal Demi Hukum, PN Jakarta Timur Soroti Ketidakcermatan Jaksa Susun Dakwaan

Persidangan | Jumat, 24 Juli 2026 - 12:54 WIB

Jumat, 24 Juli 2026 - 12:54 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menyatakan surat dakwaan terhadap terdakwa dr. Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa) batal demi hukum. Putusan sela…

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menerbitkan surat resmi yang melarang SMA, SMK, dan SLB Negeri menjual maupun mengarahkan pembelian seragam sekolah, buku pelajaran, dan LKS kepada penyedia tertentu.

Pendidikan

Disdik Jabar Terbitkan Surat Larangan Penjualan Seragam dan Buku di SMA/SMK/SLB Negeri

Pendidikan | Jumat, 24 Juli 2026 - 09:39 WIB

Jumat, 24 Juli 2026 - 09:39 WIB

BANDUNG | GEMPAR.CO – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat menerbitkan surat resmi yang menegaskan larangan bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri melakukan…

Ilustrasi – Program Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Karawang mendapat apresiasi sebagai langkah meringankan beban biaya pendidikan.

Kebijakan Pemerintah

Program LKS Gratis Perlu Menyentuh Sekolah Swasta agar Tidak Timbulkan Kesenjangan

Kebijakan Pemerintah | Kamis, 23 Juli 2026 - 21:02 WIB

Kamis, 23 Juli 2026 - 21:02 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang yang menggratiskan Lembar Kerja Siswa (LKS) bagi seluruh siswa SD dan SMP negeri mendapat apresiasi…

Kepala SMPN 1 Tirtajaya membantah pihak sekolah menjual maupun mengoordinasikan penjualan seragam kepada siswa baru. Dalam klarifikasinya, sekolah menegaskan penjualan dilakukan oleh pihak konveksi dan tidak berkaitan dengan sekolah.

Klarifikasi

Kepala SMPN 1 Tirtajaya Bantah Sekolah Jual Seragam, Sebut Penjualan Dilakukan Konveksi

Klarifikasi | Kamis, 23 Juli 2026 - 19:52 WIB

Kamis, 23 Juli 2026 - 19:52 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Kepala SMP Negeri 1 Tirtajaya, Siti Omsu Kurniasih, membantah pemberitaan sebelumnya yang menyebut adanya pengoordinasian penjualan paket seragam kepada siswa…

Peluncuran program tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemkab Karawang.

Sekolah

Bupati Karawang Gratiskan LKS, Orang Tua Siswa Kini Tak Perlu Lagi Keluarkan Biaya Tambahan

Sekolah | Kamis, 23 Juli 2026 - 13:01 WIB

Kamis, 23 Juli 2026 - 13:01 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang resmi meluncurkan program Modul Belajar Siswa Gratis sebagai pengganti Lembar Kerja Siswa (LKS) bagi seluruh siswa…

DBH Pajak dan Retribusi Desa Kutaampel Tahun 2026 mencapai Rp605.714.000. Dana tersebut merupakan bagian dari pendapatan desa yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Khusus

DBH Pajak dan Retribusi Desa Kutaampel Tembus Rp605,7 Juta, Warga Diminta Awasi Penggunaannya

Laporan Khusus | Kamis, 23 Juli 2026 - 09:07 WIB

Kamis, 23 Juli 2026 - 09:07 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Pemerintah Desa Kutaampel, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, akan mengelola Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH PDRD) Tahun…

Kuntadi resmi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggantikan Febrie Adriansyah berdasarkan Keppres Nomor 87/TPA Tahun 2026.

Breaking News

Kuntadi Resmi Jadi Jampidsus, Presiden Prabowo Tetapkan Lewat Keppres Nomor 87/TPA Tahun 2026

Breaking News | Rabu, 22 Juli 2026 - 18:08 WIB

Rabu, 22 Juli 2026 - 18:08 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggantikan Febrie Adriansyah. Pengangkatan tersebut ditetapkan…

Proyek revitalisasi senilai Rp704.893.183 yang bersumber dari APBN di SDN Kutawargi I, Kecamatan  Rawamerta, Karawang, menjadi sorotan.

Infrastruktur

Proyek Revitalisasi SDN Kutawargi I Diduga Diborongkan ke Pihak Ketiga

Infrastruktur | Rabu, 22 Juli 2026 - 17:31 WIB

Rabu, 22 Juli 2026 - 17:31 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SDN Kutawargi I, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, menuai sorotan….

Dengan tekad mengabdi sepenuh hati, Junaedi menyatakan kesiapannya maju sebagai Calon Kepala Desa Karangjaya periode 2026–2034.

Profil

Junaedi Usung Semangat Perubahan, Siap Bangun Karangjaya yang Maju dan Sejahtera

Profil | Rabu, 22 Juli 2026 - 14:03 WIB

Rabu, 22 Juli 2026 - 14:03 WIB

BEKASI | GEMPAR.CO – Semangat perubahan dan pengabdian kepada masyarakat menjadi komitmen yang diusung Junaedi, warga Kampung Pulopipisan RT 01/RW 02, Desa Karangjaya, Kecamatan…

Maraknya OTT kepala daerah kembali menjadi alarm serius bagi tata kelola pemerintahan. Tingginya biaya politik dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu praktik korupsi.

Politik & Pemerintahan

Marak OTT Kepala Daerah, Sahroni Soroti Biaya Politik Tinggi sebagai Akar Korupsi

Politik & Pemerintahan | Rabu, 22 Juli 2026 - 10:19 WIB

Rabu, 22 Juli 2026 - 10:19 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO — Fenomena operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang terus terjadi sepanjang 2026 kembali memantik perhatian publik. Hingga pertengahan tahun,…

Puan Maharani mempertanyakan urgensi pengiriman 25 kepala daerah ke Singapura untuk program capacity building di tengah kebijakan penghematan anggaran.

Politik & Pemerintahan

Puan Soroti Pengiriman 25 Kepala Daerah ke Singapura, Efisiensi Anggaran Dipertanyakan

Politik & Pemerintahan | Rabu, 22 Juli 2026 - 10:05 WIB

Rabu, 22 Juli 2026 - 10:05 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Kebijakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengirim 25 kepala daerah ke Singapura untuk mengikuti program peningkatan kapasitas (capacity building) menuai sorotan….

Nanik S. Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dengan alasan kesehatan.

Laporan Khusus

Di Balik Mundurnya Nanik S. Deyang: Isu Kesehatan, Trauma Anggaran, dan Masa Depan Program MBG

Laporan Khusus | Rabu, 22 Juli 2026 - 09:23 WIB

Rabu, 22 Juli 2026 - 09:23 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Pengunduran diri Nanik S. Deyang dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan berbagai spekulasi. Selain menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan…

Persyaratan administrasi calon anggota BPD harus berpijak pada hukum, bukan tafsir panitia.

Opini Hukum

Panitia Pemilihan BPD Tidak Boleh Menambah Persyaratan di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Opini Hukum | Rabu, 22 Juli 2026 - 09:07 WIB

Rabu, 22 Juli 2026 - 09:07 WIB

Oleh: Tim Hukum GEMPAR.CO PROSES pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus diselenggarakan berdasarkan prinsip negara hukum. Setiap tahapan, mulai dari penjaringan bakal calon…