KARAWANG | GEMPAR.CO — Tanggul Sungai Citarum di Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, kembali mengalami longsor pada bagian yang dilaporkan warga. Kerusakan tersebut memicu kekhawatiran tanggul kembali jebol ketika hujan meningkatkan debit air sungai. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Telukbango, Husein, meminta pemerintah segera memeriksa dan memperbaiki tanggul untuk mencegah banjir yang dapat mengancam permukiman, lahan pertanian, dan tambak warga.
Husein mengatakan, BPD Telukbango bersama pemerintah desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan unsur terkait tengah berkoordinasi untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada pejabat berwenang.
Dalam pesan yang disampaikan pada Jumat (23/10/2026), ia mengingatkan pemerintah agar tidak menunda penanganan hingga kerusakan semakin parah.
Menurut Husein, kondisi tanggul perlu mendapat perhatian serius karena lokasi tersebut pernah mengalami jebol pada 2013. Ia khawatir kerusakan yang terjadi sekarang dapat meningkatkan risiko bencana apabila tidak segera ditangani.
Dampak Jebolnya Tanggul pada 2013
Kekhawatiran masyarakat tidak terlepas dari dampak jebolnya tanggul Citarum pada 2013. Warga menyebut peristiwa tersebut menyebabkan kerugian besar di sejumlah desa di wilayah Karawang.
Sektor pertanian menjadi salah satu yang terdampak. Ratusan hektare sawah di Desa Telukbango, Telukambulu, Karyabakti, Segarjaya, dan Segaran dilaporkan gagal panen. Dampak banjir juga meluas hingga Kecamatan Tirtajaya.
Sektor perikanan turut mengalami kerugian. Warga menyebut ratusan hektare tambak tidak menghasilkan panen karena ikan keluar saat banjir melanda.
Selain itu, sejumlah rumah dilaporkan roboh dan fasilitas pendidikan mengalami kerusakan. Buku-buku pelajaran terendam air, sementara beberapa bangunan sekolah disebut mengalami kerusakan berat.
Banjir juga mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat Telukbango. Warga menyebut kondisi kesehatan masyarakat ikut terdampak setelah bencana tersebut.
BPD Siapkan Audiensi dengan DPRD Karawang
Husein menegaskan, BPD Telukbango tidak ingin persoalan kerusakan tanggul berlarut-larut tanpa kepastian penanganan.
BPD bersama pemerintah desa, LPM, dan unsur masyarakat lainnya tengah mengupayakan koordinasi dengan pihak terkait. Jika pemerintah kabupaten belum merespons hingga akhir Oktober 2026, BPD berencana beraudiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Karawang.
“Jika bulan ini tidak direspons oleh pemerintah tingkat kabupaten, BPD Telukbango akan beraudiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Karawang agar tanggul segera diperbaiki,” demikian isi pesan koordinasi tersebut.
Audiensi itu diharapkan dapat mendorong percepatan pemeriksaan dan memperjelas langkah perbaikan yang akan dilakukan pemerintah.
Pemeriksaan Teknis Mendesak Dilakukan
Kerusakan tanggul membutuhkan pemeriksaan langsung untuk mengetahui tingkat kerusakan, kestabilan struktur, penyebab longsor, serta potensi kerusakan lanjutan.
Pemerintah Kabupaten Karawang perlu berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum sebagai instansi teknis pengelola sumber daya air di wilayah tersebut. Koordinasi diperlukan untuk memastikan kewenangan penanganan dan menentukan kebutuhan pengamanan sementara maupun perbaikan permanen.
Pemerintah juga perlu memastikan kondisi tanggul sebelum debit air meningkat. Langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko luapan sungai yang dapat mengancam keselamatan warga dan merusak sumber penghidupan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan terbaru, tingkat kerusakan tanggul, maupun jadwal perbaikannya.
Warga berharap pemerintah segera merespons laporan tersebut. Mereka tidak ingin menunggu tanggul kembali jebol dan banjir menimbulkan kerugian baru bagi masyarakat Telukbango.
GEMPAR.CO akan menelusuri perkembangan kondisi tanggul dan meminta penjelasan instansi berwenang mengenai langkah penanganan yang akan dilakukan.
Laporan: Iwan
