logo✖

Dinas Pendidikan Karawang Periksa Dua Guru SMPN 2 Pakisjaya, Bukti Digital Diverifikasi Bupati Karawang Tegaskan LKS dan Buku Modul Gratis, Kepala Sekolah yang Jual Bisa Dicopot Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, Proyek Jalan Usaha Tani di Rawamerta Disoal Warga Diiringi Ribuan Pendukung, Acep Saepudin Ajak Warga Bersatu Menangkan Perjuangan Tiga Periode LKS Gratis Karawang Disorot, Jiji Makriji Pertanyakan Klaim Anggaran Rp7 Miliar

Artikel Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan uji materi terhadap syarat usia minimal 25 tahun bagi calon kepala desa tidak dapat diterima.

Mahkamah Konstitusi

MK Tolak Gugatan Batas Usia Calon Kepala Desa, Ketentuan Minimal 25 Tahun Tetap Berlaku

Mahkamah Konstitusi | Minggu, 5 Juli 2026 - 06:51 WIB

Minggu, 5 Juli 2026 - 06:51 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap ketentuan batas usia minimal calon kepala desa yang diajukan dua mahasiswa Universitas…

Mahkamah Konstitusi menegaskan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Mahkamah Konstitusi

MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat, Gugatan Mahasiswa Tak Diterima

Mahkamah Konstitusi | Rabu, 1 Juli 2026 - 04:57 WIB

Rabu, 1 Juli 2026 - 04:57 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Penegasan itu disampaikan…

Polemik Anggaran MBG di Sidang MK, Ahli DPR Soroti Lemahnya Tata Kelola Program

Mahkamah Konstitusi

Polemik Anggaran MBG di Sidang MK, Ahli DPR Soroti Lemahnya Tata Kelola Program

Mahkamah Konstitusi | Minggu, 28 Juni 2026 - 22:15 WIB

Minggu, 28 Juni 2026 - 22:15 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Polemik penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat dalam persidangan uji materi Undang-Undang APBN Tahun…

Anggota DPR RI, Cindy Monica, menegaskan bahwa perempuan memiliki kemampuan, pengalaman, dan sensitivitas sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan kebijakan. Karena itu, ruang politik harus semakin terbuka dan memberikan kesempatan yang adil bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

Mahkamah Konstitusi

Putusan MK Dinilai Perkuat Hak Politik Perempuan, DPR Dorong Keterwakilan Lebih Inklusif

Mahkamah Konstitusi | Minggu, 31 Mei 2026 - 11:56 WIB

Minggu, 31 Mei 2026 - 11:56 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif mendapat…

Mahkamah Konstitusi menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara. Namun, Otorita IKN memastikan pembangunan Nusantara di Kalimantan Timur tetap berlanjut melalui dukungan APBN, KPBU, dan investasi swasta.

Mahkamah Konstitusi

Putusan MK Tak Hentikan IKN, Otorita Tegaskan Nusantara Terus Dibangun

Mahkamah Konstitusi | Minggu, 31 Mei 2026 - 09:09 WIB

Minggu, 31 Mei 2026 - 09:09 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara tidak menghentikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)….