Oleh: Mulyadi | Pemimpin Redaksi GEMPAR.co
PELAYANAN kesehatan sejatinya hadir untuk memberikan pertolongan, rasa aman, dan kepastian kepada masyarakat. Terlebih dalam situasi darurat, rumah sakit menjadi tempat terakhir yang diharapkan mampu memberikan penanganan cepat bagi pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Karena itu, ketika muncul keluhan masyarakat terkait pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD Rengasdengklok, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai hal sepele.
Keluarga pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi panik. Mereka tidak membawa pengetahuan medis, tidak pula memahami seluruh mekanisme administrasi pelayanan kesehatan. Yang mereka bawa hanyalah harapan agar anggota keluarganya segera mendapatkan pertolongan. Maka, ketika pelayanan dinilai terkendala prosedur administrasi SPGDT, publik tentu berhak mempertanyakan sejauh mana sistem pelayanan kesehatan benar-benar berpihak kepada keselamatan pasien.
Administrasi memang penting. Sistem rujukan dan prosedur pelayanan dibangun untuk menciptakan keteraturan dan efektivitas penanganan medis. Namun, seluruh mekanisme itu seharusnya menjadi alat pendukung pelayanan, bukan menjadi kesan penghambat pelayanan. Apalagi dalam situasi kegawatdaruratan, setiap menit memiliki nilai penting terhadap keselamatan pasien.
Keluhan seorang ibu pasien yang mengaku tidak memahami prosedur dan meminta penjelasan secara baik-baik menunjukkan adanya persoalan komunikasi yang perlu menjadi perhatian serius. Masyarakat awam membutuhkan pelayanan yang komunikatif dan humanis, terutama ketika mereka berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Penjelasan yang santun dan menenangkan sering kali sama pentingnya dengan tindakan medis itu sendiri.
Tenaga kesehatan tentu bekerja di bawah tekanan tinggi. Kondisi ruang IGD yang penuh, keterbatasan fasilitas, hingga tingginya jumlah pasien menjadi tantangan nyata di lapangan. Namun profesionalisme pelayanan justru diuji dalam situasi tersebut. Rumah sakit tidak cukup hanya mengandalkan sistem dan prosedur, tetapi juga harus memastikan seluruh petugas mampu menghadirkan empati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Jangan sampai masyarakat menangkap kesan bahwa pelayanan kesehatan lebih sibuk mengurus administrasi dibanding menyelamatkan pasien. Persepsi semacam itu dapat mengikis kepercayaan publik terhadap fasilitas kesehatan pemerintah yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat kecil.
Pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit perlu menjadikan setiap keluhan masyarakat sebagai bahan evaluasi menyeluruh. Sistem pelayanan kegawatdaruratan harus dibangun dengan prinsip cepat, tepat, komunikatif, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Sosialisasi mengenai prosedur SPGDT juga penting dilakukan agar masyarakat memahami mekanisme pelayanan kesehatan yang berlaku.
Namun di atas semua itu, pelayanan kesehatan tetap harus menempatkan sisi kemanusiaan sebagai fondasi utama. Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menilai rumah sakit dari fasilitas dan bangunannya, tetapi dari cara rumah sakit memperlakukan pasien dan keluarganya di saat paling genting dalam hidup mereka.
Keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai prosedur administrasi justru menjadi tembok yang memperlambat hadirnya pertolongan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis darurat.*
