KARAWANG | GEMPAR.CO – Dugaan minimnya transparansi dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi saluran irigasi milik Perum Jasa Tirta (PJT) II Unit Wilayah II di Kabupaten Karawang kembali menguat. Seorang pekerja di lapangan mengungkapkan bahwa pengawas PJT II memerintahkan pencabutan tiga papan informasi proyek yang sebelumnya baru dipasang di lokasi pekerjaan.
Tim GEMPAR.CO memperoleh keterangan tersebut saat melakukan konfirmasi langsung di lokasi proyek pada Jumat (3/7/2026). Pekerja yang meminta identitasnya dirahasiakan menyatakan papan proyek tidak hilang akibat pencurian ataupun dirusak oleh pihak lain.
“Dicabut lagi. Perintah pengawas,” ujar pekerja kepada wartawan.
Keterangan itu memunculkan dugaan bahwa pencabutan papan proyek dilakukan secara sengaja. Jika benar, tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai alasan pencabutan papan informasi yang menjadi sarana masyarakat memperoleh informasi mengenai proyek yang sedang berjalan.
Pencabutan papan proyek juga memunculkan dugaan adanya upaya membatasi akses publik terhadap informasi, termasuk informasi mengenai volume pekerjaan, nilai kontrak, pelaksana, jangka waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab proyek. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari Perum Jasa Tirta II dan pihak-pihak terkait.
Sebelumnya, proyek rehabilitasi saluran irigasi di Desa Batujaya dan Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, serta Desa Telukbuyung, Kecamatan Pakisjaya, menjadi sorotan karena dikerjakan lebih dari sepekan tanpa papan informasi. Setelah GEMPAR.CO memberitakan kondisi tersebut, pelaksana memasang papan proyek pada Rabu (1/7/2026). Namun, kurang dari satu hari kemudian, ketiga papan itu kembali tidak terlihat di lokasi pekerjaan.
Papan informasi proyek merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. Keberadaannya memungkinkan publik mengetahui identitas pekerjaan, nilai kontrak, masa pelaksanaan, pelaksana kegiatan, serta penanggung jawab proyek sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan.
Sebagai badan usaha milik negara yang mengelola sumber daya air untuk kepentingan publik, Perum Jasa Tirta II berkewajiban menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Hingga berita ini diterbitkan, GEMPAR.CO masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Perum Jasa Tirta II Unit Wilayah II, pengawas lapangan yang disebutkan pekerja, dan CV Satrya Kencana selaku pelaksana pekerjaan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan akan memuat penjelasan resmi dari seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Laporan: Tim Investigasi GEMPAR.CO
