JAKARTA | GEMPAR.CO – Pemerintah resmi membuka pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai mekanisme nasional penerimaan peserta didik pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK).
SPMB menjadi sistem yang menggantikan skema Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sebelumnya digunakan di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa kebijakan baru tersebut bertujuan memperkuat pemerataan akses pendidikan, meningkatkan transparansi proses seleksi, serta memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu.
Pelaksanaan SPMB mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Regulasi tersebut mengatur mekanisme penerimaan murid baru pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, termasuk persyaratan, jalur seleksi, pembinaan, pengawasan, hingga evaluasi pelaksanaannya.
Pemerintah menekankan bahwa proses penerimaan murid baru harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta bebas diskriminasi. Selain itu, sistem baru ini juga dirancang untuk memberikan perlindungan lebih besar kepada kelompok rentan, termasuk peserta didik dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas.
Empat Jalur Seleksi dalam SPMB 2026/2027
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyediakan empat jalur penerimaan yang dapat digunakan calon peserta didik sesuai dengan kondisi dan kriteria masing-masing. Jalur tersebut terdiri atas jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.
Jalur Domisili
Jalur domisili menjadi salah satu jalur utama dalam penerimaan murid baru. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan pemerataan pendidikan serta mengurangi kesenjangan kualitas sekolah di berbagai wilayah. Sistem ini juga diharapkan mampu menekan penumpukan siswa pada sekolah tertentu dan mempermudah akses pendidikan yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal peserta didik.
Jalur Afirmasi
Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu serta calon murid penyandang disabilitas.
Pemerintah memberikan prioritas kepada kelompok tersebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan akses pendidikan. Peserta yang mendaftar melalui jalur afirmasi wajib memiliki data yang terverifikasi dalam basis data sosial pemerintah serta melengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.
Jalur Prestasi
Jalur prestasi disediakan bagi peserta didik yang memiliki capaian akademik maupun nonakademik.
Seleksi pada jalur ini tidak mempertimbangkan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah tujuan. Penilaian dilakukan berdasarkan prestasi yang dimiliki siswa, baik berupa nilai akademik, penghargaan lomba, pencapaian olahraga, seni, maupun bidang lainnya sesuai ketentuan pemerintah daerah.
Namun demikian, jalur prestasi tidak berlaku untuk jenjang SD dan hanya diterapkan pada tingkat SMP dan SMA.
Jalur Mutasi
Jalur mutasi diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya mengalami perpindahan tugas pekerjaan atau mutasi kedinasan.
Selain itu, anak guru juga dapat memanfaatkan jalur ini untuk mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar. Pemerintah menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan pendidikan anak ketika keluarga harus berpindah domisili karena alasan pekerjaan.
Ketentuan Batas Usia Calon Murid
Selain jalur penerimaan, batas usia menjadi salah satu syarat utama yang wajib diperhatikan oleh orang tua saat mendaftarkan anak ke sekolah.
Pemerintah menetapkan seluruh ketentuan usia berdasarkan kondisi peserta didik pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
Jenjang TK
Untuk TK Kelompok A, anak harus berusia paling rendah empat tahun dan paling tinggi lima tahun.
Sementara itu, TK Kelompok B diperuntukkan bagi anak yang berusia paling rendah lima tahun dan paling tinggi enam tahun.
Jenjang SD Kelas 1
Pemerintah memprioritaskan anak yang telah berusia tujuh tahun untuk diterima di kelas 1 SD.
Namun, anak yang telah berusia enam tahun tetap dapat mengikuti proses penerimaan.
Dalam kondisi tertentu, anak berusia paling rendah lima tahun enam bulan dapat mendaftar apabila memiliki kecerdasan atau bakat istimewa serta kesiapan psikis yang dibuktikan melalui rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
Pemerintah juga kembali menegaskan bahwa sekolah tidak diperbolehkan menjadikan tes membaca, menulis, dan berhitung atau calistung sebagai syarat penerimaan peserta didik baru tingkat SD.
Kebijakan tersebut diterapkan untuk menghindari tekanan akademik berlebihan pada anak usia dini serta memastikan pendidikan dasar dapat diakses secara lebih inklusif.
Jenjang SMP Kelas 7
Calon peserta didik SMP wajib berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
Selain itu, peserta harus memiliki ijazah SD atau dokumen lain yang setara sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan dasar.
Jenjang SMA dan SMK Kelas 10
Untuk jenjang SMA maupun SMK, calon peserta didik harus berusia paling tinggi 21 tahun.
Peserta juga wajib menyelesaikan pendidikan tingkat SMP atau sederajat.
Khusus untuk SMK, sekolah dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai kebutuhan program keahlian yang dipilih calon siswa, termasuk tes kesehatan maupun persyaratan kompetensi tertentu.
Pendaftaran Dilakukan Secara Daring
Pelaksanaan SPMB 2026/2027 di berbagai daerah sebagian besar dilakukan melalui sistem daring yang terintegrasi dengan portal resmi pemerintah daerah maupun dinas pendidikan setempat.
Calon peserta didik harus membuat akun menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) sebelum mengunggah seluruh dokumen persyaratan.
Dokumen yang umumnya diperlukan meliputi kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah atau surat keterangan lulus, pas foto, dokumen pendukung jalur afirmasi, piagam prestasi, surat mutasi tugas orang tua, hingga rekomendasi psikolog bagi peserta SD yang berusia di bawah enam tahun.
Setelah proses verifikasi selesai, peserta dapat memilih jalur penerimaan dan sekolah tujuan sesuai ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing.
Pemerintah Daerah Diminta Antisipasi Persoalan Daya Tampung
Kemendikdasmen juga meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi persoalan daya tampung sekolah yang selama ini menjadi salah satu masalah utama dalam penerimaan peserta didik baru.
Pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan kapasitas sekolah secara akurat agar pelaksanaan SPMB berjalan lebih tertib dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara optimal.
Selain itu, seluruh tahapan seleksi harus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memantau proses penerimaan secara real time melalui sistem digital yang telah disediakan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah praktik manipulasi data, pungutan liar, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerimaan murid baru.
Dengan diberlakukannya SPMB 2026/2027, pemerintah berharap seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan yang lebih adil dalam mengakses pendidikan berkualitas. Orang tua pun diimbau memahami seluruh persyaratan, ketentuan usia, jalur penerimaan, serta jadwal yang ditetapkan pemerintah daerah agar proses pendaftaran berjalan lancar dan peluang diterima di sekolah tujuan semakin besar.
Laporan: Slamet Riyadi
