KARAWANG | GEMPAR.CO – Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi SMA di Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, menjadi perhatian publik. Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat memastikan hak pendidikan korban tetap terlindungi dan menegaskan bahwa guru yang diduga melakukan pelecehan telah diberhentikan dari tugas mengajar.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa guru terduga pelaku merupakan tenaga pendidik berstatus paruh waktu. Sebagai langkah awal, Disdik Jabar telah menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap yang bersangkutan sambil menunggu proses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, Purwanto meluruskan informasi yang berkembang mengenai status korban. Menurutnya, siswi tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah, melainkan dipindahkan ke sekolah lain berdasarkan kesepakatan antara orang tua dan pihak sekolah.
Keputusan pemindahan dilakukan melalui fakta integritas yang ditandatangani kedua belah pihak dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kondisi psikologis korban agar dapat melanjutkan pendidikan di lingkungan yang lebih nyaman.
Disdik Jabar juga telah meminta pihak sekolah segera memfasilitasi pemindahan korban ke sekolah yang lokasinya dekat dengan tempat tinggalnya. Langkah tersebut dilakukan agar proses belajar mengajar tetap berjalan tanpa menghilangkan hak korban sebagai peserta didik.
Kasus dugaan pelecehan seksual di Karawang ini memicu perhatian luas dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa korban kekerasan seksual seharusnya memperoleh perlindungan maksimal, baik secara hukum maupun dalam akses terhadap pendidikan.
Perlindungan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta bebas dari diskriminasi.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mewajibkan pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
Hingga kini, perkembangan proses hukum terhadap guru yang diduga melakukan pelecehan seksual masih menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi korban.
Kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap satuan pendidikan, penguatan sistem perlindungan anak, serta keberanian korban untuk melapor tanpa takut kehilangan hak pendidikan maupun mendapatkan stigma dari lingkungan sekitar.
Laporan: Reza Maulana
