Oleh: Mulyadi | Pemimpin Redaksi
TRANSFORMASI digital telah mengubah wajah ruang publik secara fundamental. Jika dahulu interaksi publik terbatas pada forum fisik atau surat pembaca, kini kolom komentar di media siber menjelma menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dukungan, bahkan luapan emosi secara langsung dan tanpa sekat.
Fenomena ini menjadi cerminan tumbuhnya demokrasi digital. Namun di sisi lain, keterbukaan tersebut menghadirkan tantangan serius: bagaimana menjaga kebebasan berekspresi agar tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab hukum.
Secara konstitusional, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh negara sebagai bagian dari hak asasi warga negara. Akan tetapi, kebebasan itu bukanlah hak absolut tanpa batas. Setiap pernyataan yang disampaikan di ruang publik, termasuk melalui platform digital, tetap berada dalam koridor hukum, norma sosial, dan etika publik.
Dalam konteks tersebut, keberadaan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi instrumen hukum yang menjaga keseimbangan antara hak berekspresi dan perlindungan terhadap pihak lain dari potensi kerugian akibat penyalahgunaan ruang digital.
GEMPAR.CO menegaskan bahwa setiap pengguna yang berpartisipasi dalam kolom komentar merupakan subjek hukum yang bertanggung jawab penuh atas isi pernyataannya. Prinsip ini sejalan dengan asas pertanggungjawaban pidana yang menempatkan unsur kesengajaan dan tanggung jawab individual sebagai dasar penilaian hukum atas suatu perbuatan.
Karena itu, komentar yang mengandung fitnah, ujaran kebencian, provokasi, penyebaran informasi bohong, maupun serangan terhadap identitas berbasis SARA tidak dapat dibenarkan dengan dalih kebebasan berekspresi.
Larangan terhadap konten bermuatan kebencian, ancaman, kekerasan verbal, hingga pornografi bukan semata aturan internal platform, melainkan bentuk kepatuhan terhadap hukum positif yang berlaku. Sejumlah perkara hukum dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa aktivitas digital memiliki konsekuensi hukum nyata, khususnya dalam perkara pencemaran nama baik dan penyebaran kebencian berbasis identitas.
Dari perspektif redaksional, kewenangan media untuk menyunting, menghapus, membatasi, bahkan memblokir akun tertentu merupakan bagian dari tanggung jawab pengelolaan ruang publik digital. Langkah tersebut bukan bentuk pembungkaman kritik, melainkan upaya preventif untuk menjaga kualitas diskusi publik agar tetap sehat, tertib, dan konstruktif.
Media tidak hanya memikul tanggung jawab moral kepada publik, tetapi juga tanggung jawab hukum atas setiap konten yang tampil di platformnya.
Publik juga perlu memahami bahwa kolom komentar bukanlah instrumen penggunaan hak jawab. Dalam sistem hukum pers nasional, hak jawab memiliki mekanisme resmi yang diatur secara khusus melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Ilustrasi: Penyalahgunaan kolom komentar sebagai sarana sengketa justru berpotensi memicu disinformasi dan memperkeruh ruang dialog publik.
Pada akhirnya, pengaturan terhadap ruang komentar adalah bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban hukum. Demokrasi yang sehat tidak hanya menjamin hak untuk berbicara, tetapi juga menuntut tanggung jawab atas setiap kata yang diucapkan dan dipublikasikan.
GEMPAR.CO mengambil sikap tegas: ruang digital harus tetap terbuka bagi kebebasan berpendapat, tetapi tidak tanpa batas. Sebab ketika kebebasan kehilangan tanggung jawab, hukum akan hadir sebagai konsekuensi yang nyata.*
