KARAWANG | GEMPAR.CO – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengingatkan masyarakat untuk segera melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), khususnya Buku 1, 2, dan 3, sebelum batas waktu pembayaran 30 September 2026.
Imbauan tersebut disampaikan agar masyarakat terhindar dari sanksi administrasi sekaligus ikut mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Karawang.
PBB-P2 merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang masuk dalam sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Penerimaan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membiayai berbagai program pemerintah.
Berbagai layanan yang dirasakan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, penerangan jalan, ruang publik, hingga program perlindungan sosial, turut membutuhkan dukungan penerimaan daerah.
Bukan Sekadar Kewajiban Tahunan
Bapenda Karawang menilai pembayaran PBB-P2 tepat waktu bukan sekadar kewajiban tahunan. Ketertiban pembayaran juga memberikan sejumlah manfaat administratif bagi pemilik atau penguasa tanah dan bangunan.
Bukti pembayaran PBB-P2 yang tersimpan dengan baik dapat menjadi dokumen pendukung ketika masyarakat membutuhkan berbagai layanan administrasi yang berkaitan dengan aset tanah dan bangunan.
Di antaranya untuk mendukung proses pengajuan kredit atau pinjaman dengan agunan, transaksi jual beli tanah dan bangunan, proses administrasi pertanahan, hingga berbagai keperluan administrasi aset lainnya.
Pembayaran secara rutin juga dapat membantu masyarakat menghindari akumulasi tunggakan yang berpotensi menimbulkan beban lebih besar ketika kewajiban tersebut baru diselesaikan setelah bertahun-tahun.
Selain itu, ketertiban pembayaran mendorong wajib pajak untuk memastikan data objek dan subjek pajak tetap sesuai, termasuk nama, alamat, luas tanah, maupun kondisi bangunan.
Lima Klasifikasi Buku PBB-P2
Dalam administrasinya, PBB-P2 dibagi ke dalam lima klasifikasi buku berdasarkan nilai ketetapan pajak.
Buku 1 mencakup ketetapan PBB-P2 sebesar Rp0 sampai dengan Rp100.000.
Buku 2 mencakup ketetapan lebih dari Rp100.000 sampai dengan Rp500.000.
Buku 3 mencakup ketetapan lebih dari Rp500.000 sampai dengan Rp2.000.000.
Buku 4 mencakup ketetapan lebih dari Rp2.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.
Sedangkan Buku 5 mencakup ketetapan lebih dari Rp5.000.000.
Untuk tahun 2026, Bapenda Karawang mengingatkan wajib pajak Buku 1, 2, dan 3 agar tidak menunda pembayaran hingga mendekati batas akhir.
Kepala Bapenda Karawang Sahali Kartawijaya mengimbau masyarakat segera menyelesaikan kewajibannya sebelum jatuh tempo.
“Masyarakat diimbau untuk tidak menunggu hingga hari terakhir pembayaran. Pelunasan PBB-P2 sebelum jatuh tempo akan menghindarkan wajib pajak dari sanksi administrasi berupa denda keterlambatan.”
Pembayaran Semakin Mudah
Bapenda Karawang juga menyediakan berbagai kanal pembayaran yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan melalui sejumlah kanal perbankan, kantor pos, layanan digital, e-commerce, QRIS, hingga virtual account.
Masyarakat juga dapat mengecek informasi PBB-P2 secara daring melalui laman cekpbb.karawangkab.go.id dengan menyiapkan Nomor Objek Pajak (NOP).
Wajib pajak disarankan memastikan kembali data objek pajak dan nilai tagihan sebelum melakukan pembayaran.
Setelah transaksi berhasil, bukti pembayaran sebaiknya disimpan sebagai arsip untuk memastikan kewajiban PBB-P2 tercatat dan memudahkan ketika dokumen tersebut kembali dibutuhkan.
“Jangan tunggu saat butuh baru mencari bukti lunas PBB-P2. Ayo bayar tepat waktu setiap tahun, agar ketika membutuhkan untuk kredit, jual beli, atau urusan administrasi aset, maupun layanan lainnya semuanya sudah siap,” kata Sahali.
Bapenda Karawang berharap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 terus meningkat. Selain memenuhi kewajiban perpajakan, pembayaran pajak daerah secara tepat waktu menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Karawang.
Pajak dibayar tepat waktu, administrasi aset lebih tertib, pembangunan daerah terus bergerak.
Laporan: Redaksi GEMPAR.CO
