BEKASI | GEMPAR.CO – Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karang Bahagia angkat bicara terkait pengaduan yang disampaikan Lembaga Perlindungan Konsumen Anom Kali Jaga Indonesia (LPK-AKI) kepada Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai dugaan belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bekasi.
Kepala SPPG Karang Bahagia, Amirudin, menegaskan bahwa dapur MBG yang dikelolanya telah memiliki sistem pengolahan limbah sesuai arahan teknis dari instansi pemerintah yang berwenang.
Menurut Amirudin, fasilitas IPAL berupa sistem chamber tiga bak dan filter telah dipasang sekitar dua bulan lalu setelah adanya masukan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Untuk IPAL, sesuai peraturan teknis sudah terpenuhi. Kami memiliki sistem chamber tiga bak dan filter. Instalasi tersebut dipasang sekitar dua bulan lalu setelah adanya masukan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup,” kata Amirudin kepada GEMPAR.CO.
Ia menjelaskan, limbah cair hasil aktivitas dapur terlebih dahulu diproses melalui sistem penyaringan sebelum dialirkan ke saluran pembuangan lingkungan.
“Air yang keluar sudah bening dan dialirkan ke saluran yang juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk membuang limbah cair rumah tangga warga setempat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi laporan LPK-AKI yang meminta Badan Gizi Nasional melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dapur MBG yang diduga belum memenuhi standar pengelolaan limbah sebagaimana diatur dalam ketentuan operasional program.
Dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diwajibkan memenuhi aspek higiene, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan guna menjamin keamanan pangan serta kesehatan masyarakat di sekitar lokasi operasional.
Selain itu, pengelolaan limbah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut mewajibkan setiap kegiatan yang menghasilkan limbah untuk melakukan pengelolaan sehingga tidak menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan.
Karena itu, efektivitas sistem pengolahan limbah menjadi salah satu aspek penting yang harus dipenuhi setiap dapur MBG, terlebih operasional dapur skala besar berpotensi menghasilkan limbah cair maupun limbah padat dalam jumlah signifikan setiap harinya.
Amirudin memastikan selama kurang lebih tujuh bulan dapur MBG Karang Bahagia beroperasi, pihaknya belum pernah menerima keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran limbah.
“Sejauh ini belum ada komplain dari masyarakat mengenai limbah cair yang kami buang ke saluran,” katanya.
Untuk pengelolaan limbah padat, lanjut Amirudin, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.
“Limbah padat diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kami membayar retribusi sekitar Rp2,5 juta dan langsung disetorkan ke kas daerah,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa seluruh dokumen administrasi yang menjadi syarat operasional dapur MBG, termasuk SLHS, telah dipenuhi.
“Terkait SLHS dan persyaratan lainnya, kami sudah memiliki sesuai ketentuan yang ditetapkan BGN,” ujarnya.
Kendati demikian, pihak SPPG tidak menunjukkan dokumen tersebut saat dimintai konfirmasi. Akibatnya, kebenaran klaim mengenai kepemilikan SLHS dan dokumen perizinan lainnya belum dapat diverifikasi secara langsung oleh media.
Sementara itu, terkait pengaduan resmi yang telah dikirimkan kepada Badan Gizi Nasional, Amirudin mengaku belum memperoleh informasi mengenai laporan tersebut.
“Kami belum mengetahui apabila ada surat pengaduan yang disampaikan ke BGN,” katanya.
Terlepas dari perbedaan pandangan antara pelapor dan pengelola dapur, sejumlah pihak menilai diperlukan pemeriksaan teknis yang objektif oleh instansi berwenang untuk memastikan kualitas air limbah yang dihasilkan benar-benar memenuhi baku mutu lingkungan.
Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memenuhi target pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga tetap sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan: Tim Investigasi GEMPAR.CO
