Oleh: Mulyadi, Pemimpin Redaksi
PERNYATAAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang yang memprediksi sekitar 10 ribu lulusan SD berpotensi tidak tertampung pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP tahun 2026 patut menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Angka tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya para orang tua yang berharap anak-anaknya dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan.
Namun, sebelum menyimpulkan bahwa Karawang mengalami krisis daya tampung sekolah menengah pertama, publik perlu melihat persoalan ini secara lebih utuh dan objektif. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah: apakah Karawang benar-benar kekurangan sekolah, atau justru menghadapi persoalan distribusi peserta didik dan tata kelola pendidikan yang belum optimal?
Data yang disampaikan Disdikbud menunjukkan jumlah lulusan SD tahun ini mencapai sekitar 39.420 siswa, sementara kapasitas lulusan SMP berada di angka sekitar 29.600 siswa. Dari data tersebut muncul selisih sekitar 10 ribu siswa yang disebut berpotensi tidak tertampung. Di sisi lain, Karawang saat ini memiliki sekitar 90 SMP negeri dan 124 SMP swasta yang tersebar di berbagai kecamatan.
Jika melihat jumlah sekolah yang tersedia, sebenarnya Karawang tidak dapat serta-merta dikatakan mengalami kekurangan lembaga pendidikan. Justru yang sering terjadi setiap tahun adalah penumpukan pendaftar pada SMP negeri tertentu, sementara sebagian SMP swasta masih berjuang mendapatkan peserta didik baru. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya berkaitan dengan jumlah sekolah, tetapi juga menyangkut persepsi masyarakat, kualitas layanan pendidikan, dan kebijakan penerimaan peserta didik.
Selama bertahun-tahun, sekolah negeri masih menjadi pilihan utama masyarakat karena dianggap lebih terjangkau dari sisi biaya dan memiliki kualitas yang lebih baik. Akibatnya, ribuan orang tua berlomba-lomba mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri favorit. Ketika kuota tidak mencukupi, muncul anggapan bahwa daya tampung sekolah di Karawang tidak memadai. Padahal dalam waktu yang sama, masih terdapat sekolah swasta yang memiliki ruang kelas kosong dan belum terisi secara maksimal.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang harus segera dievaluasi. Pemerintah daerah tidak cukup hanya membangun unit sekolah baru setiap tahun. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh sumber daya pendidikan yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Jangan sampai sekolah swasta yang telah berinvestasi membangun sarana pendidikan justru kehilangan peserta didik, sementara pemerintah terus menghadapi tekanan untuk membangun sekolah baru.
Langkah Disdikbud yang menyiapkan PKBM sebagai alternatif memang dapat menjadi solusi jangka pendek. Namun kebijakan tersebut tidak boleh menjadi jalan keluar utama. Pendidikan formal tetap harus menjadi prioritas karena memiliki sistem pembelajaran, lingkungan sosial, dan proses pembinaan yang lebih komprehensif bagi perkembangan peserta didik.
Pemerintah Kabupaten Karawang perlu melakukan pemetaan yang lebih mendalam terkait sebaran siswa dan kapasitas sekolah di setiap kecamatan. Daerah yang mengalami kekurangan daya tampung harus mendapatkan prioritas pembangunan sekolah baru. Sebaliknya, wilayah yang masih memiliki kapasitas kosong perlu mendapatkan penguatan melalui program kemitraan dan dukungan kebijakan yang mendorong masyarakat memanfaatkan sekolah yang tersedia.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kualitas SMP swasta melalui berbagai bentuk dukungan, baik berupa bantuan sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru, maupun kebijakan afirmasi yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, sekolah swasta tidak boleh dipandang sebagai pilihan kedua, melainkan sebagai bagian penting dari sistem pendidikan daerah.
Persoalan yang dihadapi Karawang saat ini sesungguhnya menjadi cermin bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berbicara tentang menambah gedung sekolah. Pemerintah harus mampu membangun sistem yang adil, merata, dan berkelanjutan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa harus terjebak dalam persaingan yang tidak sehat akibat keterbatasan kuota sekolah tertentu.
Karawang memiliki potensi besar untuk menyelesaikan persoalan ini apabila seluruh pemangku kepentingan duduk bersama mencari solusi yang tepat. Pemerintah, sekolah negeri, sekolah swasta, dunia usaha, dan masyarakat harus membangun komitmen yang sama bahwa tidak boleh ada satu pun anak Karawang yang kehilangan haknya untuk melanjutkan pendidikan.
Karena tantangan terbesar bukan sekadar menampung 10 ribu siswa yang berpotensi tersisih dari sistem, melainkan memastikan bahwa seluruh anak Karawang memperoleh akses pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Jika hal itu dapat diwujudkan, maka persoalan daya tampung bukan lagi menjadi ancaman, melainkan momentum untuk memperbaiki tata kelola pendidikan di Kabupaten Karawang.▪︎
