Artikel Regulasi

MTQ Jabar 2026 dijadwalkan ulang dan akan digelar pada Januari 2027. Keputusan tersebut memunculkan pertanyaan terkait kesiapan serta status anggaran yang telah dialokasikan pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Karawang.

Regulasi

MTQ Jabar 2026 Diundur, Bagaimana Nasib Anggaran yang Telah Dialokasikan Pemkab Karawang?

Regulasi | Senin, 3 Agustus 2026 - 06:32 WIB

Senin, 3 Agustus 2026 - 06:32 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil alih pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Jawa Barat 2026 setelah Pemerintah Kabupaten Garut mengundurkan…

Kementerian ATR/BPN menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat proses balik nama sertifikat tanah.

Regulasi

ATR/BPN Gandeng Kemendagri, Balik Nama Sertifikat Tanah Ditargetkan Selesai Maksimal 10 Hari

Regulasi | Senin, 3 Agustus 2026 - 06:12 WIB

Senin, 3 Agustus 2026 - 06:12 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat transformasi pelayanan pertanahan. Salah satu langkah yang disiapkan ialah memangkas…

Mulai 17 Agustus 2026, seluruh kantor pertanahan ditargetkan menerapkan sistem pengukuran tanah secara terjadwal.

Regulasi

Mulai Agustus 2026, Balik Nama Sertifikat Tanah Ditarget Maksimal 10 Hari, Pengukuran 7 Hari

Regulasi | Senin, 3 Agustus 2026 - 05:57 WIB

Senin, 3 Agustus 2026 - 05:57 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mempercepat transformasi pelayanan pertanahan. Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah…

Pembangunan kandang ayam broiler skala besar di atas lahan sawah produktif wajib memenuhi berbagai persyaratan hukum dan perizinan.

Regulasi

Bangun Kandang Ayam Broiler Skala Besar di Atas Sawah Produktif, Ini Perizinan yang Wajib Dipenuhi

Regulasi | Jumat, 19 Juni 2026 - 07:39 WIB

Jumat, 19 Juni 2026 - 07:39 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Pembangunan usaha peternakan ayam broiler berskala besar di atas lahan sawah produktif tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kepemilikan tanah atau…

PP Nomor 16 Tahun 2026 membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.

Regulasi

PP Nomor 16 Tahun 2026 Ubah Tata Kelola Desa, Ini Poin-Poin Penting yang Perlu Diketahui

Regulasi | Rabu, 3 Juni 2026 - 08:24 WIB

Rabu, 3 Juni 2026 - 08:24 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa….