KARAWANG | GEMPAR.CO — Anggota DPRD Jawa Barat, H. Budiwanto, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan operasional PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 2 di Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Desakan ini muncul setelah dugaan kebocoran gas kembali mencuat pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Budiwanto menilai dugaan insiden tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian risiko di lingkungan perusahaan. Evaluasi diperlukan mengingat fasilitas industri itu memiliki catatan kebocoran gas dalam beberapa tahun terakhir, termasuk insiden pada Januari 2024 yang menyebabkan lebih dari seratus warga menjalani perawatan medis.
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan Karawang–Purwakarta itu meminta pemerintah tidak hanya menangani dampak setiap kejadian, tetapi juga mengidentifikasi akar persoalan yang berpotensi menyebabkan insiden serupa terulang.
“Jika kejadian terus berulang dalam rentang waktu bertahun-tahun, efektivitas sistem mitigasi risiko dan pengendalian keselamatan perusahaan patut dievaluasi secara serius,” kata Budiwanto, Kamis (29/10/2026).
Menurut dia, insiden berulang tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan teknis operasional atau kesalahan individu pekerja. Pemerintah perlu memeriksa apakah perusahaan telah menerapkan sistem manajemen keselamatan secara menyeluruh dan konsisten.
Audit Instalasi dan Pengendalian Bahan Kimia
Budiwanto mendesak Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Ketenagakerjaan, instansi terkait di Jawa Barat, serta Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan investigasi terpadu dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten.
Audit tersebut, menurut dia, perlu mencakup kelayakan instalasi produksi, sistem penyimpanan dan pengamanan bahan kimia berbahaya, prosedur operasional, pemeliharaan peralatan, serta kesiapan perusahaan menghadapi keadaan darurat.
Pemerintah juga perlu mengevaluasi efektivitas pengawasan manajemen terhadap pelaksanaan prosedur keselamatan di lapangan.
Bagi Budiwanto, investigasi harus menghasilkan rekomendasi teknis yang terukur, transparan, dan memiliki tenggat waktu pelaksanaan. Pemerintah juga perlu memastikan perusahaan menjalankan setiap rekomendasi melalui pengawasan yang ketat.
“Jangan sampai setiap terjadi insiden hanya dilakukan penanganan korban dan pemeriksaan sesaat, kemudian aktivitas kembali berjalan tanpa pembenahan mendasar. Negara harus hadir untuk memastikan keselamatan masyarakat dan pekerja benar-benar terlindungi,” ujarnya.
Sertifikasi Keselamatan Perlu Dievaluasi
Budiwanto turut menyoroti penerapan standar manajemen lingkungan dan keselamatan kerja di perusahaan tersebut.
PT Pindo Deli diketahui memiliki riwayat penerapan sertifikasi ISO 14001 mengenai sistem manajemen lingkungan dan ISO 45001 mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
Namun, ia menilai pemerintah perlu memeriksa status sertifikasi terkini, hasil audit, serta kesesuaian penerapan standar tersebut dengan kondisi operasional di lapangan.
Menurut dia, sertifikasi tidak cukup menjadi bukti administratif bahwa perusahaan telah memenuhi standar keselamatan. Perusahaan harus menunjukkan efektivitas sistem tersebut melalui pencegahan kecelakaan, keandalan fasilitas, dan perlindungan terhadap pekerja maupun masyarakat sekitar.
Apabila hasil investigasi menemukan pelanggaran atau risiko yang membahayakan masyarakat, Budiwanto meminta pemerintah mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghentian sementara operasional unit yang berisiko, menurut dia, perlu dipertimbangkan sampai aspek keselamatannya dapat dipastikan.
Keselamatan Warga Menjadi Prioritas
Budiwanto menegaskan bahwa kegiatan industri memiliki peran penting dalam mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karawang.
Namun, kepentingan ekonomi tidak boleh mengesampingkan keselamatan manusia dan perlindungan lingkungan.
Ia meminta pemerintah memberikan kepastian kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri mengenai kondisi keselamatan fasilitas, potensi paparan bahan kimia, serta prosedur penanganan apabila terjadi keadaan darurat.
“Industri harus tumbuh dan investasi harus dijaga, tetapi keselamatan manusia merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar,” katanya.
Catatan kejadian sebelumnya menunjukkan kebocoran gas di PT Pindo Deli 2 pernah terjadi pada 2017, 2018, 2021, dan 2022, sebelum kembali menjadi perhatian publik pada Januari 2024.
Pada insiden Januari 2024, kebocoran gas klorin menyebabkan ratusan warga mengalami gangguan kesehatan. Penanganan perkara tersebut juga berlanjut ke proses hukum.
Riwayat itu memperkuat pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perusahaan, sekaligus memastikan setiap rekomendasi perbaikan benar-benar diterapkan.
Sementara itu, dugaan insiden terbaru pada 29 Oktober 2026 masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Jenis dan sumber gas yang diduga bocor, penyebab kejadian, serta jumlah warga yang terdampak perlu dipastikan melalui pemeriksaan instansi berwenang.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari manajemen PT Pindo Deli 2 mengenai dugaan kejadian terbaru tersebut belum diperoleh. Klarifikasi perusahaan dan hasil pemeriksaan pemerintah diperlukan agar penyebab insiden, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah penanganan yang dilakukan dapat diketahui secara utuh.
Laporan: Redaksi
