Nasib Nelayan di Pesisir Karawang: Rumah Terancam Abrasi, Penghasilan Terus Menurun

Avatar photo

- Redaksi

Senin, 1 Juni 2026 - 15:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Catim (kanan), nelayan kepiting di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, memperbaiki jaring bersama anaknya sebelum kembali melaut.

Catim (kanan), nelayan kepiting di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, memperbaiki jaring bersama anaknya sebelum kembali melaut.

KARAWANG | GEMPAR.CO – Jarum jam menunjukkan pukul 23.00 WIB ketika Catim mulai bersiap meninggalkan rumahnya di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang. Di saat sebagian besar warga terlelap, pria paruh baya itu justru memulai aktivitas yang telah dilakoninya sejak masih anak-anak: melaut mencari kepiting.

Dengan perahu kayu sederhana bersama tiga rekannya, Catim berlayar menembus gelapnya malam menuju perairan Laut Jawa. Perjalanan yang ditempuh tidak sebentar. Ia baru kembali menginjak daratan sekitar pukul 13.00 WIB keesokan harinya.

Hampir 14 jam waktunya dihabiskan di laut. Namun, kerja keras tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh.

“Berangkat jam 11 malam, pulang sekitar jam 1 siang. Satu perahu biasanya empat orang,” ujar Catim saat ditemui di kawasan pesisir Cemarajaya.

Bagi Catim, melaut bukan sekadar pekerjaan, melainkan jalan hidup yang telah diwariskan turun-temurun. Ia mengaku mulai ikut mencari ikan dan kepiting sejak duduk di bangku sekolah dasar. Keterbatasan ekonomi membuatnya tidak sempat menyelesaikan pendidikan formal.

Kini, puluhan tahun kemudian, ia masih menggantungkan hidup dari laut yang sama. Namun kondisi yang dihadapinya jauh berbeda dibanding masa lalu.

Menurut Catim, pendapatan nelayan saat ini terus menurun. Dalam sekali melaut, satu perahu biasanya hanya memperoleh hasil sekitar Rp500.000 hingga Rp1.000.000.

Jumlah tersebut bukan pendapatan bersih yang langsung diterima para nelayan. Sebelum dibagikan kepada awak kapal, hasil tangkapan terlebih dahulu dipotong sebesar 20 persen untuk pemilik perahu.

Setelah itu, nelayan masih harus menanggung berbagai biaya operasional, mulai dari bahan bakar minyak (BBM), kebutuhan logistik, hingga perawatan alat tangkap.

“Kami dapat Rp200 ribu sampai Rp300 ribu satu perahu. Dari hasil itu dipotong dulu 20 persen untuk pemilik perahu,” katanya.

Kondisi semakin berat karena biaya melaut terus meningkat. Catim mengatakan nelayan di wilayahnya masih kesulitan mendapatkan solar bersubsidi.

Akibatnya, mereka terpaksa membeli solar secara eceran dengan harga yang lebih tinggi, yakni sekitar Rp9.000 per liter.

“Kami beli solar eceran karena tempat pengisian jauh. Banyak nelayan juga belum punya barkot, jadi sulit mendapatkan BBM yang lebih murah,” ujarnya.

Tingginya biaya operasional membuat keuntungan yang dibawa pulang nelayan semakin kecil. Tidak jarang hasil tangkapan yang diperoleh hanya cukup untuk menutup biaya melaut.

Situasi tersebut diperparah oleh perubahan kondisi lingkungan di kawasan pesisir Cemarajaya yang terus mengalami abrasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, garis pantai terus bergeser ke arah daratan. Gelombang laut perlahan mengikis bibir pantai dan menelan lahan yang sebelumnya menjadi tempat tinggal maupun sumber penghidupan masyarakat.

Sejumlah rumah warga yang dahulu berdiri aman di kawasan pesisir kini telah hilang akibat terjangan ombak. Sementara lahan tambak yang selama ini menjadi sumber pendapatan tambahan juga banyak yang rusak dan tidak lagi bisa dimanfaatkan.

Padahal, bagi masyarakat pesisir, tambak memiliki peran penting sebagai penopang ekonomi ketika cuaca buruk membuat nelayan tidak dapat melaut.

Kini, pilihan tersebut semakin terbatas.

Ketika musim angin kencang datang dan ombak meninggi, sebagian nelayan hanya bisa menunggu di rumah tanpa penghasilan yang pasti.

Beban ekonomi yang dihadapi nelayan kemudian menjalar ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan anak-anak mereka.

Catim yang kini memiliki empat anak mengaku belum mampu memberikan pendidikan tinggi kepada keluarganya.

Tiga anaknya hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Sementara anak bungsunya yang saat ini duduk di kelas 2 SMP masih berjuang melanjutkan sekolah di tengah keterbatasan ekonomi keluarga.

“Kadang sekolah, kadang tidak berangkat karena tidak ada ongkos,” tuturnya.

Kalimat singkat itu menggambarkan realitas yang dihadapi sebagian keluarga nelayan di pesisir Karawang. Ketika pendapatan harian tidak menentu, biaya transportasi sekolah yang bagi sebagian orang mungkin terlihat kecil, dapat menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan secara layak.

Meski menghadapi berbagai kesulitan, Catim belum kehilangan harapan. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap kehidupan nelayan tradisional yang selama ini menjadi bagian penting dari perekonomian pesisir.

Menurut dia, bantuan yang paling dibutuhkan saat ini adalah perahu dan jaring tangkap yang memadai untuk meningkatkan produktivitas nelayan.

“Kami berharap ada bantuan jaring dan bantuan perahu,” katanya.

Selain bantuan sarana melaut, nelayan juga berharap adanya kemudahan akses terhadap BBM bersubsidi serta program pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Bagi warga Cemarajaya, abrasi bukan lagi sekadar persoalan lingkungan. Fenomena tersebut telah berkembang menjadi masalah sosial dan ekonomi yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Di satu sisi, laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan terus mengalami perubahan. Di sisi lain, daratan yang menjadi tempat tinggal perlahan terkikis gelombang.

Di tengah himpitan itu, nelayan seperti Catim tetap memilih bertahan. Setiap malam mereka kembali melaut, berharap laut masih menyisakan rezeki untuk dibawa pulang demi keluarga yang menunggu di rumah.


Penulis: Iwan Setiawan 

Follow WhatsApp Channel gempar.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPR Setujui RAPBN 2027, Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun
Lapas Cibinong Masuk Babak Baru, Ombudsman Siap Buka Temuan di DPR
Klaster Mewah Lapas Cibinong Berujung Pencopotan Kalapas dan Empat Pejabat
DBHP Purwakarta 2025 Dipertanyakan: Selisih Rp46,87 Miliar, Jejak Tunggakan Rp19,74 Miliar
Klaster Mewah Lapas Cibinong Berubah Setelah Disidak Ombudsman, Menteri Imipas Janji Investigasi 7 Hari
Ombudsman Bongkar Temuan di Lapas Cibinong: Ada 10 Bangunan Mirip Hunian, Akses Tak Terkunci hingga Dugaan Pungutan
Uang Dikembalikan, Perkara Selesai? Dugaan Penyimpangan BOS Rp879 Juta di Karawang Tetap Perlu Diusut
KPK Dalami Sejumlah Proyek Pemkab Bekasi yang Diduga Terkait Ipda Yayat

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 04:58 WIB

DPR Setujui RAPBN 2027, Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun

Senin, 28 September 2026 - 15:12 WIB

Lapas Cibinong Masuk Babak Baru, Ombudsman Siap Buka Temuan di DPR

Senin, 28 September 2026 - 07:25 WIB

Klaster Mewah Lapas Cibinong Berujung Pencopotan Kalapas dan Empat Pejabat

Jumat, 25 September 2026 - 20:55 WIB

DBHP Purwakarta 2025 Dipertanyakan: Selisih Rp46,87 Miliar, Jejak Tunggakan Rp19,74 Miliar

Jumat, 25 September 2026 - 19:20 WIB

Klaster Mewah Lapas Cibinong Berubah Setelah Disidak Ombudsman, Menteri Imipas Janji Investigasi 7 Hari

Berita Terbaru

Mahfud MD dorong penelusuran dokumen dan peran KPU dalam polemik ijazah Gibran.

Laporan Khusus

Polemik Ijazah Gibran: Mahfud Dorong Penelusuran Dokumen dan Peran KPU

Minggu, 11 Okt 2026 - 05:26 WIB

Perselisihan Kepala DLH Bekasi dengan wartawan berujung laporan polisi dan memicu sorotan insan pers.

Laporan Khusus

Perselisihan Kepala DLH Bekasi dengan Wartawan Berujung Laporan Polisi

Sabtu, 10 Okt 2026 - 22:22 WIB