Penanganan Dugaan Kasus Ruislag Ramayana Karawang Dipertanyakan Publik

Avatar photo

- Redaksi

Selasa, 26 Mei 2026 - 04:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KARAWANG | GEMPAR.CO – Penanganan dugaan kasus ruislag atau tukar guling aset daerah yang berkaitan dengan kawasan Ramayana/Ciplaz Karawang kembali menjadi perhatian publik. Perkara yang sempat ramai setelah adanya proses penyelidikan dan penggeledahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun GEMPAR.CO dari sejumlah sumber dan pemberitaan sebelumnya, dugaan persoalan dalam proses ruislag tersebut mulai mencuat sejak 2023. Sejumlah pihak menyoroti mekanisme tukar guling aset milik Pemerintah Kabupaten Karawang dengan pihak swasta yang dinilai perlu dikaji secara transparan.

Isu yang menjadi perhatian publik di antaranya menyangkut proses administrasi, penilaian aset, hingga kesesuaian nilai tukar aset yang dilakukan dalam proses ruislag tersebut.

Pada 2024, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat diketahui sempat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah pihak terkait guna mengumpulkan dokumen serta keterangan yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan.

Langkah tersebut saat itu mendapat perhatian luas masyarakat karena dinilai menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pengelolaan aset daerah.

Namun, hingga saat ini belum terdapat informasi resmi terkait perkembangan terbaru perkara tersebut, termasuk hasil pendalaman penyidik maupun kemungkinan peningkatan status hukum kasus.

Sejumlah aktivis dan pemerhati kebijakan publik di Karawang berharap proses penanganan perkara dapat berjalan secara transparan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Publik tentu berharap ada kejelasan terkait perkembangan penanganan kasus tersebut,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Karawang.

Selain itu, masyarakat juga menunggu penjelasan resmi terkait proses valuasi atau penilaian aset yang menjadi bagian dari mekanisme tukar guling tersebut.

Pengamat kebijakan publik menilai keterbukaan informasi penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola aset daerah dan proses penegakan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, GEMPAR.CO masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait perkembangan terbaru penanganan perkara tersebut.


Laporan: Tim Investigasi
Editor: Redaksi GEMPAR.CO

Follow WhatsApp Channel gempar.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPR Setujui RAPBN 2027, Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun
Lapas Cibinong Masuk Babak Baru, Ombudsman Siap Buka Temuan di DPR
Klaster Mewah Lapas Cibinong Berujung Pencopotan Kalapas dan Empat Pejabat
DBHP Purwakarta 2025 Dipertanyakan: Selisih Rp46,87 Miliar, Jejak Tunggakan Rp19,74 Miliar
Klaster Mewah Lapas Cibinong Berubah Setelah Disidak Ombudsman, Menteri Imipas Janji Investigasi 7 Hari
Ombudsman Bongkar Temuan di Lapas Cibinong: Ada 10 Bangunan Mirip Hunian, Akses Tak Terkunci hingga Dugaan Pungutan
Uang Dikembalikan, Perkara Selesai? Dugaan Penyimpangan BOS Rp879 Juta di Karawang Tetap Perlu Diusut
KPK Dalami Sejumlah Proyek Pemkab Bekasi yang Diduga Terkait Ipda Yayat

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 04:58 WIB

DPR Setujui RAPBN 2027, Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun

Senin, 28 September 2026 - 15:12 WIB

Lapas Cibinong Masuk Babak Baru, Ombudsman Siap Buka Temuan di DPR

Senin, 28 September 2026 - 07:25 WIB

Klaster Mewah Lapas Cibinong Berujung Pencopotan Kalapas dan Empat Pejabat

Jumat, 25 September 2026 - 20:55 WIB

DBHP Purwakarta 2025 Dipertanyakan: Selisih Rp46,87 Miliar, Jejak Tunggakan Rp19,74 Miliar

Jumat, 25 September 2026 - 19:20 WIB

Klaster Mewah Lapas Cibinong Berubah Setelah Disidak Ombudsman, Menteri Imipas Janji Investigasi 7 Hari

Berita Terbaru

Mahfud MD dorong penelusuran dokumen dan peran KPU dalam polemik ijazah Gibran.

Laporan Khusus

Polemik Ijazah Gibran: Mahfud Dorong Penelusuran Dokumen dan Peran KPU

Minggu, 11 Okt 2026 - 05:26 WIB

Perselisihan Kepala DLH Bekasi dengan wartawan berujung laporan polisi dan memicu sorotan insan pers.

Laporan Khusus

Perselisihan Kepala DLH Bekasi dengan Wartawan Berujung Laporan Polisi

Sabtu, 10 Okt 2026 - 22:22 WIB