Pendaftaran SPMB Sekolah Maung Terkendala, DPRD Jabar Desak Perbaikan Sistem

Avatar photo

- Redaksi

Minggu, 31 Mei 2026 - 07:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Jabar Desak Perbaikan Sistem SPMB Sekolah Maung.
Gangguan aplikasi selama masa pendaftaran menjadi perhatian DPRD Jawa Barat. Evaluasi menyeluruh dinilai penting untuk menjamin proses seleksi yang transparan, adil, dan mudah diakses seluruh calon peserta didik.

DPRD Jabar Desak Perbaikan Sistem SPMB Sekolah Maung. Gangguan aplikasi selama masa pendaftaran menjadi perhatian DPRD Jawa Barat. Evaluasi menyeluruh dinilai penting untuk menjamin proses seleksi yang transparan, adil, dan mudah diakses seluruh calon peserta didik.

BANDUNG | GEMPAR.CO – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Maung Tahun 2026 di Jawa Barat diwarnai berbagai kendala teknis yang dikeluhkan calon peserta didik dan orang tua selama proses pendaftaran berlangsung. Gangguan pada aplikasi pendaftaran dinilai menghambat akses layanan dan berpotensi memengaruhi kelancaran proses seleksi.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, melakukan peninjauan langsung ke SMAN 3 Bandung dan SMAN 5 Bandung pada Jumat (29/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai ketentuan sekaligus menampung berbagai keluhan yang muncul di lapangan.

Dari hasil pemantauan, DPRD Jawa Barat menemukan sejumlah kendala pada aplikasi SPMB yang menyebabkan proses registrasi peserta tidak berjalan optimal. Beberapa calon siswa dilaporkan mengalami kesulitan mengakses sistem, sementara petugas sekolah harus bekerja ekstra untuk membantu proses pendaftaran.

Menurut Zaini, persoalan yang terjadi kali ini berbeda dengan kendala penerimaan peserta didik pada tahun-tahun sebelumnya yang umumnya disebabkan oleh gangguan server akibat tingginya jumlah pengguna. Pada pelaksanaan SPMB Sekolah Maung, kendala lebih banyak ditemukan pada aspek aplikasi yang digunakan dalam proses pendaftaran.

“Aplikasi yang digunakan masih mengalami sejumlah kendala sehingga mengganggu proses pendaftaran. Ini menjadi catatan penting yang harus segera dievaluasi,” ujarnya.

Ia menilai program Sekolah Maung sebagai salah satu kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus didukung oleh sistem yang andal dan mudah diakses masyarakat. Karena itu, perbaikan aplikasi menjadi langkah mendesak agar pelayanan kepada calon peserta didik tidak terganggu.

Zaini juga menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi tidak berkaitan dengan infrastruktur jaringan komunikasi maupun layanan internet yang dikelola instansi terkait. Berdasarkan hasil peninjauan, kendala utama berada pada sistem aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan SPMB.

Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong Dinas Pendidikan Jawa Barat bersama tim pengembang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang digunakan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta.

Dengan berakhirnya masa pendaftaran SPMB Sekolah Maung, DPRD berharap seluruh kendala yang muncul dapat menjadi bahan perbaikan sehingga pelaksanaan penerimaan peserta didik pada tahun-tahun berikutnya dapat berlangsung lebih baik dan minim hambatan teknis.


Laporan: Dedi Suryadi 

Follow WhatsApp Channel gempar.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Juga

Benarkah Karawang Kekurangan SMP, atau Tata Kelola Pendidikan yang Perlu Dievaluasi?
SPMB Jawa Barat: Ketika Transparansi Menjadi Barang Langka
Wabup Cianjur Soroti Dugaan PKBM Tak Jalankan Fungsi Pendidikan dengan Benar
Anggaran Rp39 Miliar di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jadi Sorotan, Paket Berlabel Pengadaan Langsung Dipertanyakan
70 Ribu Siswa Berpotensi Tak Tertampung di Sekolah Negeri, Pemprov Jabar Siapkan Program Sekolah Swasta Gratis
Kabar Baik dari Kadisdik Jabar, 77 Ribu Calon Murid Tak Tertampung di Sekolah Negeri Digratiskan di Sekolah Swasta
Peran Kadisdik Jabar Disorot dalam Polemik SPMB 2026, Pengamat: Tanggung Jawab Melekat pada Pimpinan
SMA Pasundan Purwakarta Tegaskan Tidak Menahan Ijazah Lulusan, Dukung Penuh Kebijakan Gubernur Jabar

Baca Juga

Kamis, 25 Juni 2026 - 21:33 WIB

Benarkah Karawang Kekurangan SMP, atau Tata Kelola Pendidikan yang Perlu Dievaluasi?

Kamis, 25 Juni 2026 - 05:33 WIB

SPMB Jawa Barat: Ketika Transparansi Menjadi Barang Langka

Selasa, 23 Juni 2026 - 20:56 WIB

Wabup Cianjur Soroti Dugaan PKBM Tak Jalankan Fungsi Pendidikan dengan Benar

Rabu, 17 Juni 2026 - 03:12 WIB

Anggaran Rp39 Miliar di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jadi Sorotan, Paket Berlabel Pengadaan Langsung Dipertanyakan

Selasa, 16 Juni 2026 - 13:08 WIB

70 Ribu Siswa Berpotensi Tak Tertampung di Sekolah Negeri, Pemprov Jabar Siapkan Program Sekolah Swasta Gratis

Update Terbaru