Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Diduga Terlibat Kasus OTT Imigrasi Jakarta Barat

Avatar photo

- Redaksi

Kamis, 4 Juni 2026 - 11:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Silmy Karim Ditahan KPK.
Wamen Imipas resmi mengenakan rompi tahanan usai diperiksa terkait OTT Imigrasi Jakarta Barat. KPK masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat.

Silmy Karim Ditahan KPK. Wamen Imipas resmi mengenakan rompi tahanan usai diperiksa terkait OTT Imigrasi Jakarta Barat. KPK masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat.

JAKARTA | GEMPAR.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, setelah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Silmy Karim terlihat keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 08.38 WIB dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye khas KPK. Kedua tangannya tampak diborgol saat digiring penyidik bersama sejumlah pihak lain yang turut diamankan dalam pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan praktik korupsi di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Pantauan di lokasi menunjukkan Silmy lebih banyak tertunduk dan tidak memberikan pernyataan kepada awak media saat dibawa menuju ruang konferensi pers KPK.

Penahanan Silmy menjadi babak baru dalam pengungkapan kasus yang sebelumnya menghebohkan publik setelah KPK melakukan OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Dalam proses penyelidikan, KPK sempat menyatakan tengah mencari keberadaan Silmy untuk kepentingan pemeriksaan.

Namun pada Rabu malam (3/6/2026), Silmy akhirnya mendatangi Gedung Merah Putih KPK dan menyerahkan diri kepada penyidik. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa yang bersangkutan datang secara sukarela dan langsung menjalani pemeriksaan.

“Yang bersangkutan sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan,” ujar Budi kepada wartawan.

Saat tiba di gedung KPK, Silmy mengenakan kemeja abu-abu dan hanya memberikan jawaban singkat ketika ditanya mengenai statusnya yang sempat dicari penyidik.

“Ya gini aja, menyelesaikan agenda,” katanya singkat.

Penahanan terhadap Silmy memperkuat dugaan keterlibatan pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam perkara yang sedang diusut KPK. Hingga berita ini diturunkan, lembaga antirasuah tersebut masih mendalami konstruksi perkara, termasuk dugaan aliran dana dan pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan dari praktik yang menjadi objek OTT.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan tersangka, penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan serta penyegelan di beberapa lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk rumah pribadi Silmy Karim.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat negara aktif di tingkat wakil menteri. Sejumlah kalangan menilai pengungkapan perkara tersebut akan menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik, khususnya di bidang keimigrasian yang selama ini rentan terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan.

KPK memastikan proses penyidikan akan terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru apabila ditemukan alat bukti yang cukup.


Laporan: Dani Sofyan

Follow WhatsApp Channel gempar.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPR Setujui RAPBN 2027, Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun
Lapas Cibinong Masuk Babak Baru, Ombudsman Siap Buka Temuan di DPR
Klaster Mewah Lapas Cibinong Berujung Pencopotan Kalapas dan Empat Pejabat
DBHP Purwakarta 2025 Dipertanyakan: Selisih Rp46,87 Miliar, Jejak Tunggakan Rp19,74 Miliar
Klaster Mewah Lapas Cibinong Berubah Setelah Disidak Ombudsman, Menteri Imipas Janji Investigasi 7 Hari
Ombudsman Bongkar Temuan di Lapas Cibinong: Ada 10 Bangunan Mirip Hunian, Akses Tak Terkunci hingga Dugaan Pungutan
Uang Dikembalikan, Perkara Selesai? Dugaan Penyimpangan BOS Rp879 Juta di Karawang Tetap Perlu Diusut
KPK Dalami Sejumlah Proyek Pemkab Bekasi yang Diduga Terkait Ipda Yayat

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 04:58 WIB

DPR Setujui RAPBN 2027, Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun

Senin, 28 September 2026 - 15:12 WIB

Lapas Cibinong Masuk Babak Baru, Ombudsman Siap Buka Temuan di DPR

Senin, 28 September 2026 - 07:25 WIB

Klaster Mewah Lapas Cibinong Berujung Pencopotan Kalapas dan Empat Pejabat

Jumat, 25 September 2026 - 20:55 WIB

DBHP Purwakarta 2025 Dipertanyakan: Selisih Rp46,87 Miliar, Jejak Tunggakan Rp19,74 Miliar

Jumat, 25 September 2026 - 19:20 WIB

Klaster Mewah Lapas Cibinong Berubah Setelah Disidak Ombudsman, Menteri Imipas Janji Investigasi 7 Hari

Berita Terbaru

Mahfud MD dorong penelusuran dokumen dan peran KPU dalam polemik ijazah Gibran.

Laporan Khusus

Polemik Ijazah Gibran: Mahfud Dorong Penelusuran Dokumen dan Peran KPU

Minggu, 11 Okt 2026 - 05:26 WIB

Perselisihan Kepala DLH Bekasi dengan wartawan berujung laporan polisi dan memicu sorotan insan pers.

Laporan Khusus

Perselisihan Kepala DLH Bekasi dengan Wartawan Berujung Laporan Polisi

Sabtu, 10 Okt 2026 - 22:22 WIB