Petani Indramayu Dinilai Sulit Sejahtera, Rokhmin Dahuri Soroti Ketimpangan Kepemilikan Lahan

Avatar photo

- Redaksi

Sabtu, 16 Mei 2026 - 06:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rokhmin Dahuri soroti ketimpangan lahan di Indramayu yang dinilai membuat petani sulit sejahtera. Reforma agraria diminta dijalankan lebih serius.

Rokhmin Dahuri soroti ketimpangan lahan di Indramayu yang dinilai membuat petani sulit sejahtera. Reforma agraria diminta dijalankan lebih serius.

JAKARTA | GEMPAR.CO – Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri menyoroti masih tingginya ketimpangan kepemilikan lahan yang dialami petani di Kabupaten Indramayu. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama petani sulit meningkatkan taraf hidup dan keluar dari lingkar kemiskinan.

Dalam keterangannya yang dikutip dari Parlementaria di Jakarta, Jumat (15/5/2026), Rokhmin menyebut rata-rata luas lahan garapan petani di Indramayu masih jauh dari standar ideal untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.

“Tahu enggak petani Indramayu lahan garapannya berapa rata-rata? Hanya 0,4 hektar. Padahal skala ekonomi kalau petani itu mau sejahtera minimal 2,5 hektar,” ujar Rokhmin.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut menilai persoalan agraria bukan hanya terjadi di Indramayu, melainkan menjadi masalah nasional yang berkaitan dengan ketimpangan penguasaan aset produksi di Indonesia.

Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, sebagian besar lahan produktif masih dikuasai kelompok tertentu dalam skala besar, sementara petani kecil hanya memiliki akses terbatas terhadap lahan pertanian.

“Ada 0,2 persen pengusaha besar yang punya lahan sekitar 70 persen dari total lahan di Indonesia,” katanya.

Rokhmin menegaskan reforma agraria harus dijalankan lebih serius agar petani dan nelayan memperoleh akses ekonomi yang lebih adil dan merata. Ia menilai tanpa pembenahan distribusi lahan, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil akan sulit terwujud.

“Pemerintah yang berhasil itu pemerintah yang mampu menyejahterakan rakyat,” tegasnya.

Selain menyoroti persoalan agraria, Rokhmin juga menyinggung kondisi ekonomi di kawasan Pantura Jawa Barat yang dinilai mulai mengalami perlambatan. Menurutnya, menurunnya aktivitas industri dan perdagangan di sejumlah wilayah berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat kecil, khususnya petani dan nelayan.


Laporan: Slamet Riyadi 

Follow WhatsApp Channel gempar.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPR Setujui RAPBN 2027, Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun
Lapas Cibinong Masuk Babak Baru, Ombudsman Siap Buka Temuan di DPR
Klaster Mewah Lapas Cibinong Berujung Pencopotan Kalapas dan Empat Pejabat
DBHP Purwakarta 2025 Dipertanyakan: Selisih Rp46,87 Miliar, Jejak Tunggakan Rp19,74 Miliar
Klaster Mewah Lapas Cibinong Berubah Setelah Disidak Ombudsman, Menteri Imipas Janji Investigasi 7 Hari
Ombudsman Bongkar Temuan di Lapas Cibinong: Ada 10 Bangunan Mirip Hunian, Akses Tak Terkunci hingga Dugaan Pungutan
Uang Dikembalikan, Perkara Selesai? Dugaan Penyimpangan BOS Rp879 Juta di Karawang Tetap Perlu Diusut
KPK Dalami Sejumlah Proyek Pemkab Bekasi yang Diduga Terkait Ipda Yayat

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 04:58 WIB

DPR Setujui RAPBN 2027, Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun

Senin, 28 September 2026 - 15:12 WIB

Lapas Cibinong Masuk Babak Baru, Ombudsman Siap Buka Temuan di DPR

Senin, 28 September 2026 - 07:25 WIB

Klaster Mewah Lapas Cibinong Berujung Pencopotan Kalapas dan Empat Pejabat

Jumat, 25 September 2026 - 20:55 WIB

DBHP Purwakarta 2025 Dipertanyakan: Selisih Rp46,87 Miliar, Jejak Tunggakan Rp19,74 Miliar

Jumat, 25 September 2026 - 19:20 WIB

Klaster Mewah Lapas Cibinong Berubah Setelah Disidak Ombudsman, Menteri Imipas Janji Investigasi 7 Hari

Berita Terbaru

Pemkot Bandung rencanakan sentra wisata kuliner di setiap kecamatan untuk mendorong PKL naik kelas.

Jawa Barat

Pemkot Bandung Siapkan Sentra Wisata Kuliner di Setiap Kecamatan

Sabtu, 10 Okt 2026 - 16:31 WIB