JAKARTA |GEMPAR.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), badan usaha yang ditunjuk sebagai pintu tunggal ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).
Menurut Purbaya, sistem ekspor satu pintu justru akan mempermudah negara dalam mengawasi potensi penyimpangan, termasuk dugaan praktik suap dan permainan ekspor yang selama ini dinilai rawan terjadi di sektor SDA.
“Pengawasannya gampang, kita awasi saja pegawai PT DSI-nya. Kalau dia tiba-tiba jadi kaya, kita pecat,” ujar Purbaya, dikutip dari news.ddtc.co.id.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut pemerintah akan menempatkan unsur pengawasan dari Kementerian Keuangan dan sejumlah lembaga negara lain di internal PTSI. Langkah tersebut dilakukan agar operasional perusahaan tetap berjalan sesuai regulasi serta kebijakan negara.
Purbaya juga meyakini kebijakan ekspor SDA melalui satu pintu dapat menekan praktik under invoicing, manipulasi transfer pricing, hingga penyelundupan komoditas ke luar negeri.
Menurutnya, selama ini potensi kebocoran penerimaan negara dari sektor SDA masih cukup besar akibat lemahnya pengawasan rantai ekspor. Dengan sistem terpusat, pemerintah optimistis penerimaan pajak dan devisa negara dapat meningkat signifikan.
“Dengan pendekatan itu, under invoicing dan segala macam bisa hilang. Pendapatan negara bisa naik dua kali lipat atau lebih,” katanya.
menilai pembentukan PT DSI bukan hanya berkaitan dengan tata niaga ekspor, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan pengamanan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam strategis.
Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga memunculkan kritik publik. Sejumlah kalangan menilai pembentukan badan baru harus dibarengi transparansi, pengawasan independen, serta penegakan hukum yang kuat agar tidak menimbulkan potensi monopoli maupun penyalahgunaan kewenangan baru di sektor ekspor SDA.
Laporan: Slamet Riyadi | Editor: Redaksi GEMPAR.CO
