Berita Utama

Edaran larangan pungutan sekolah kembali diterbitkan, namun publik menunggu langkah nyata pemerintah dalam pengawasan dan penindakan. Praktik pungutan berkedok sumbangan, study tour, hingga penjualan seragam masih menjadi sorotan di sejumlah sekolah negeri.

Utama

Surat Edaran Disdik Karawang Dinilai Belum Tegas, Pengawasan dan Sanksi Jadi Sorotan

Utama | Rabu, 20 Mei 2026 - 18:57 WIB

Rabu, 20 Mei 2026 - 18:57 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Surat edaran larangan pungutan yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang menuai apresiasi sekaligus kritik dari berbagai kalangan. Meski dinilai…

Komunitas Madani Purwakarta (KMP) menegaskan negara wajib menyediakan akses publik yang adil dan layak bagi rakyat, bukan menjadikan mobilitas masyarakat sebagai objek pungutan berkali-kali.

Utama

KMP Kritik Wacana Jalan Berbayar di Jabar: Negara Jangan Jadikan Mobilitas Rakyat Sebagai Komoditas

Utama | Rabu, 20 Mei 2026 - 18:16 WIB

Rabu, 20 Mei 2026 - 18:16 WIB

PURWAKARTA | GEMPAR.co – Wacana penerapan jalan berbayar secara luas di Jawa Barat menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP), Zaenal…

Jangan biarkan mimpi berhenti di tengah jalan. 
PKBM Sekolah Rakyat hadir membuka kesempatan bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan melalui Program Paket C setara SMA.

Utama

PKBM Sekolah Rakyat Buka Pendaftaran Paket C, Ajak Pelajar Jangan Putus Sekolah

Utama | Rabu, 20 Mei 2026 - 17:54 WIB

Rabu, 20 Mei 2026 - 17:54 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sekolah Rakyat kembali membuka pendaftaran peserta didik baru untuk program Paket C setara SMA tahun…

Disdikbud Karawang resmi melarang pungutan, study tour, penjualan LKS, hingga pengelolaan tabungan siswa di sekolah negeri. Kebijakan ini ditegaskan melalui surat edaran terbaru guna mencegah beban biaya tambahan bagi orang tua peserta didik menjelang tahun ajaran baru.

Utama

Disdikbud Karawang Larang Pungutan dan Study Tour di Sekolah Negeri

Utama | Rabu, 20 Mei 2026 - 10:55 WIB

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:55 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang menerbitkan surat edaran tentang larangan pungutan pada awal maupun akhir tahun pelajaran baru…

Ilustrasi: 20 Mei 1908 menjadi titik awal lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu, bergerak, dan bangkit melawan penjajahan. Kebangkitan Nasional bukan sekadar sejarah, tetapi semangat perjuangan yang terus hidup dalam pendidikan, persatuan, dan cita-cita menuju Indonesia yang maju.

Utama

Sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia

Utama | Rabu, 20 Mei 2026 - 09:21 WIB

Rabu, 20 Mei 2026 - 09:21 WIB

Lahirnya Kesadaran Bangsa Menuju Indonesia Merdeka KEBANGKITAN Nasional merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi awal tumbuhnya…

KMP resmi surati Kejari Purwakarta dan tembuskan ke KPK, dorong transparansi penanganan dugaan gratifikasi dan TPPU. Pengawasan publik disebut sebagai bagian dari upaya menjaga integritas penegakan hukum yang objektif dan akuntabel.

Utama

KMP Surati Kejari Purwakarta dan KPK, Minta Transparansi Penanganan Dugaan Gratifikasi dan TPPU

Utama | Rabu, 20 Mei 2026 - 05:50 WIB

Rabu, 20 Mei 2026 - 05:50 WIB

PURWAKARTA | GEMPAR.co – Komunitas Madani Purwakarta (KMP) melayangkan surat kepada Kejaksaan Negeri Purwakarta terkait permohonan penjelasan atas penanganan perkara dugaan gratifikasi dan Tindak…

Setelah resign, BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa langsung dicairkan untuk semua program.
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hanya diberikan bagi pekerja yang terkena PHK, bukan yang mengundurkan diri.

Utama

Habis Resign, Bisakah Langsung Klaim BPJS Ketenagakerjaan? Simak Penjelasannya

Utama | Selasa, 19 Mei 2026 - 20:41 WIB

Selasa, 19 Mei 2026 - 20:41 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Banyak pekerja yang memutuskan mengundurkan diri atau resign masih bertanya-tanya mengenai hak jaminan sosial ketenagakerjaan yang dimiliki setelah tidak lagi…

Polres Karawang kembali menorehkan prestasi pada Rakernis Humas Polda Jawa Barat Tahun 2026 dengan meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Juara 1 E-Learning Terbanyak dan Amplifikasi Link Berita Positif.

Utama

Polres Karawang Ukir Prestasi di Rakernis Humas Polda Jabar 2026, Kapolres Sebut Keberhasilan Hasil Soliditas dan Dedikasi Personel

Utama | Selasa, 19 Mei 2026 - 19:17 WIB

Selasa, 19 Mei 2026 - 19:17 WIB

KARAWANG | GGEMPARco –  Polres Karawang kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polda Jawa Barat Tahun 2026 yang digelar…

SMAN 5 Karawang resmi ditunjuk sebagai Sekolah Manusia Unggul (Sekolah Maung) dalam program pendidikan unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai tahun ajaran 2026. Program ini mengedepankan jalur prestasi akademik dan non-akademik guna mencetak generasi unggul, kompetitif, dan berkarakter.

Utama

SMAN 5 Karawang Ditunjuk Jadi Sekolah Maung dalam Program Pendidikan Unggulan Jabar

Utama | Selasa, 19 Mei 2026 - 11:25 WIB

Selasa, 19 Mei 2026 - 11:25 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai merealisasikan program transformasi sekolah unggulan melalui pembentukan Sekolah Manusia Unggul atau “Sekolah Maung” yang akan…

Legalitas penunjukan Plt camat memang dimungkinkan dalam hukum administrasi. Namun, efektivitas pelayanan publik dan optimalisasi fungsi pemerintahan tetap harus menjadi prioritas utama.

Utama

Rangkap Jabatan Camat dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Utama | Selasa, 19 Mei 2026 - 09:56 WIB

Selasa, 19 Mei 2026 - 09:56 WIB

PRAKTIK rangkap jabatan camat melalui penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) di kecamatan lain kembali menjadi perhatian publik. Meski secara administratif mekanisme tersebut dimungkinkan dalam sistem…

Monitoring dan evaluasi Dana Desa 2026 di Kecamatan Batujaya mulai bergulir. Pemerintah kecamatan melakukan pengawasan administrasi, keuangan, hingga realisasi pembangunan fisik untuk memastikan penggunaan anggaran desa berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Masyarakat berharap monev tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menghadirkan perbaikan tata kelola dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh warga. Ilustrasi foto GEMPAR.co

Utama

Pengawasan Dana Desa 2026 Bergulir di Batujaya, Warga Minta Monev Berdampak Nyata

Utama | Selasa, 19 Mei 2026 - 08:50 WIB

Selasa, 19 Mei 2026 - 08:50 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Pemerintah Kecamatan Batujaya mulai menggulirkan monitoring dan evaluasi (monev) Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya pengawasan terhadap pengelolaan…

Kualitas sebuah gugatan tidak hanya diukur dari kerasnya tuduhan, tetapi dari ketepatan menyusun dasar hukum, kejelasan tuntutan, serta kecermatan memenuhi hukum acara perdata. Dalam praktik peradilan, kesalahan formil dapat membuat perkara gugur bahkan sebelum pokok sengketa diperiksa.

Utama

Menguji Kualitas Gugatan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata

Utama | Selasa, 19 Mei 2026 - 06:43 WIB

Selasa, 19 Mei 2026 - 06:43 WIB

Oleh: Mulyadi | Pemimpin Redaksi GEMPAR.co DALAM praktik peradilan perdata, gugatan bukan sekadar dokumen administratif yang diajukan untuk memulai persidangan. Gugatan adalah instrumen hukum…

KMP soroti penghentian penyelidikan dugaan korupsi Dana Desa di 11 desa Kabupaten Purwakarta. Pengembalian kerugian negara dinilai tidak otomatis menghapus kewajiban pengujian pidana secara transparan dan akuntabel. Ilustrasi foto GEMPAR.co

Utama

KMP Soroti Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Dana Desa di 11 Desa Purwakarta

Utama | Senin, 18 Mei 2026 - 20:27 WIB

Senin, 18 Mei 2026 - 20:27 WIB

PURWAKARTA | GEMPAR.co – Komunitas Madani Purwakarta (KMP) mempertanyakan penghentian penyelidikan dugaan korupsi Dana Desa di 11 desa di Kabupaten Purwakarta yang sebelumnya ditangani…

Revitalisasi SMPN 2 Jayakerta di Kabupaten Karawang menjadi sorotan publik setelah muncul polemik terkait pengelolaan material hasil bongkaran bangunan sekolah. Transparansi tata kelola aset dan mekanisme penggunaan hasil penjualan material kini menjadi perhatian berbagai pihak. Foto: GEMPAR.co

Utama

Material Bongkaran Revitalisasi SMPN 2 Jayakerta Jadi Sorotan, Transparansi Pengelolaan Aset Dipertanyakan

Utama | Senin, 18 Mei 2026 - 18:19 WIB

Senin, 18 Mei 2026 - 18:19 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Pengelolaan material hasil bongkaran proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Jayakerta, Kabupaten Karawang, menjadi perhatian publik. Pemanfaatan hingga penjualan sebagian material…

Komisi IV DPRD Karawang mendesak KCD Wilayah IV Jawa Barat segera membuka hasil verifikasi dugaan ketidaksesuaian data pendidikan di salah satu SMK swasta di Karawang. Keterbukaan informasi dinilai penting agar polemik yang berkembang tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Utama

DPRD Karawang Minta KCD Wilayah IV Segera Buka Hasil Verifikasi Dugaan Ketidaksesuaian Data Pendidikan

Utama | Senin, 18 Mei 2026 - 12:34 WIB

Senin, 18 Mei 2026 - 12:34 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang meminta Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah IV Provinsi Jawa Barat segera menyampaikan hasil verifikasi terkait…

Bangunan sekolah boleh direvitalisasi, tetapi tata kelola aset negara tidak boleh diabaikan. Material bongkaran sekolah negeri tetap merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang pengelolaannya wajib mengikuti prosedur hukum, transparan, dan akuntabel.

Utama

Penjualan Aset Bongkaran Sekolah Negeri Harus Mematuhi Hukum dan Tata Kelola Keuangan Daerah

Utama | Senin, 18 Mei 2026 - 09:19 WIB

Senin, 18 Mei 2026 - 09:19 WIB

Oleh: Mulyadi Pemimpin Redaksi GEMPAR.co PRAKTIK penjualan material bongkaran bangunan sekolah negeri pasca revitalisasi masih sering terjadi di berbagai daerah. Pihak sekolah umumnya menjual besi…

Sebuah mobil box diduga mengangkut BBM subsidi jenis solar dan bensin menggunakan jerigen berkapasitas besar. Aktivitas pemuatan terpantau di kawasan Pasar Karangjati menuju Desa Labanjaya, Kecamatan Pedes, Sabtu malam (16/5/2026).

Utama

Diduga Angkut BBM Subsidi, Mobil Box Terpantau Memuat Jerigen di Karawang

Utama | Minggu, 17 Mei 2026 - 20:42 WIB

Minggu, 17 Mei 2026 - 20:42 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Sebuah mobil box bernomor polisi B 9818 FCK diduga mengangkut bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar dan bensin dari…

RUP Bapenda Karawang 2026 menjadi sorotan setelah muncul paket Belanja Tagihan Listrik senilai Rp9,2 miliar dan pengadaan Mobil Pelayanan Pajak Daerah Rp1,4 miliar. Selain itu, puluhan paket dengan nomenklatur serupa diduga terfragmentasi dalam pengadaan rutin operasional. (Ilustrasi Foto  Gempar.co)

Utama

RUP Bapenda Karawang 2026 Disorot, Tagihan Listrik Rp 9,2 Miliar dan Mobil Pajak Rp 1,4 Miliar Dipertanyakan

Utama | Minggu, 17 Mei 2026 - 15:55 WIB

Minggu, 17 Mei 2026 - 15:55 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang menjadi sorotan setelah sejumlah paket belanja…

Sorotan publik terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bapenda Karawang Tahun 2026 terus menguat. Paket belanja listrik senilai Rp9,2 miliar dan pengadaan mobil pelayanan pajak Rp1,4 miliar menjadi perhatian karena dinilai perlu penjelasan terbuka kepada masyarakat.

Utama

RUP Bapenda Karawang 2026 Rp16,1 Miliar, Anggaran Perjalanan Dinas dan Honorarium Dipertanyakan

Utama | Minggu, 17 Mei 2026 - 14:45 WIB

Minggu, 17 Mei 2026 - 14:45 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Rencana Umum Pengadaan (RUP) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan setelah total anggaran swakelola tercatat…

Bidkum Polda Jabar menggelar penyuluhan hukum di Aula Presisi Polres Purwakarta sebagai upaya meningkatkan pemahaman personel terhadap KUHAP baru dan paradigma hukum modern. Kegiatan ini diharapkan memperkuat profesionalisme, integritas, serta pelayanan humanis anggota Polri kepada masyarakat.

Utama

Bidkum Polda Jabar Berikan Penyuluhan Hukum di Polres Purwakarta, Personel Didorong Adaptif Hadapi KUHAP Baru

Utama | Minggu, 17 Mei 2026 - 10:37 WIB

Minggu, 17 Mei 2026 - 10:37 WIB

PURWAKARTA | GEMPAR.CO – Jajaran Polda Jabar terus memperkuat kapasitas dan profesionalisme anggota kepolisian melalui kegiatan penyuluhan hukum yang digelar Bidang Hukum (Bidkum) di…