JAKARTA | GEMPAR.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas layanan, memperkuat tata kelola, serta memastikan manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan intervensi gizi.
Langkah tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, dalam Konferensi Pers Badan Gizi Nasional yang digelar di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026). Kegiatan itu menjadi momentum konsolidasi awal jajaran pimpinan baru BGN untuk menyusun arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program ke depan.
Menurut Nanik, evaluasi dan penataan program diperlukan agar setiap anggaran serta sumber daya yang digunakan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” ujar Nanik.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya, BGN menilai perlu dilakukan berbagai penyesuaian agar program tidak hanya berjalan secara luas, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari proses penataan, BGN melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang memiliki kebutuhan paling mendesak. Selain itu, lembaga tersebut juga menerapkan moratorium sementara pembangunan dapur baru dan mengoptimalkan pemanfaatan dapur yang telah beroperasi.
Kebijakan tersebut diambil untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memastikan fasilitas yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal sebelum dilakukan ekspansi lebih lanjut.
Di samping itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Penguatan dilakukan melalui peningkatan standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Menurut Nanik, kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahap pelaksanaan program.
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” katanya.
Selain aspek kualitas layanan, BGN juga menyoroti tantangan pemerataan akses program di berbagai daerah. Hingga saat ini, distribusi fasilitas layanan masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih memerlukan penguatan layanan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus pembenahan yang dilakukan oleh BGN agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” tutur Nanik.
Untuk memperluas jangkauan layanan di wilayah 3T, BGN tengah menyiapkan berbagai skema implementasi yang lebih adaptif. Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata melalui pembangunan fasilitas baru, melainkan juga dengan memanfaatkan sarana yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi standar operasional program.
Menurut BGN, pemanfaatan fasilitas yang sudah ada dinilai dapat mempercepat perluasan layanan sekaligus mengurangi kebutuhan investasi pembangunan baru di sejumlah wilayah.
Dalam mendukung perluasan program tersebut, BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, lembaga filantropi, hingga organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu gizi dan kesehatan anak.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penguatan tata kelola menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan program ke depan. Menurut dia, tata kelola yang baik harus dibangun melalui sistem yang kuat, terintegrasi, dan berbasis data.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ujar Agustina.
Ia menjelaskan bahwa penguatan tata kelola akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, validasi data penerima manfaat, integrasi informasi antarunit kerja, serta pengembangan mekanisme pemantauan yang lebih terukur dan transparan.
Menurut Agustina, langkah tersebut penting untuk memastikan program dapat berjalan secara akuntabel dan mampu menjawab berbagai tantangan pelaksanaan di lapangan.
Selain memperkuat sistem pengelolaan program, BGN juga melakukan penajaman sasaran intervensi kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini dinilai memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
“Kami ingin memastikan bahwa intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal dalam mendukung tumbuh kembang anak dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” kata Agustina.
Melalui berbagai langkah penataan tersebut, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pemerintah juga menargetkan agar program ini tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju generasi yang lebih sehat dan produktif.
Laporan: Slamet Riyadi
