SUKABUMI | GEMPAR.co – Alokasi dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Kota Sukabumi disebut mengalami penurunan tajam pada periode pemerintahan saat ini. Kondisi tersebut menuai sorotan dari kalangan legislatif daerah karena dinilai dapat memengaruhi kapasitas pembangunan dan pelayanan publik.
Anggota DPRD Kota Sukabumi, , mengungkapkan bahwa besaran bantuan keuangan provinsi yang diterima Kota Sukabumi saat ini jauh menurun dibandingkan periode sebelumnya. Menurutnya, nilai bantuan yang sebelumnya mencapai puluhan miliar rupiah kini hanya tersisa sekitar Rp1,5 miliar.
“Sekarang kita hanya menerima dana bantuan dari provinsi sekitar Rp1,5 miliar, dari sebelumnya Rp80 miliar pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil,” ujar Henry saat ditemui di Gedung DPRD Kota Sukabumi.
Ia memaparkan, besaran bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat kepada Kota Sukabumi mengalami perubahan signifikan dalam beberapa periode kepemimpinan gubernur.
Pada masa , Kota Sukabumi disebut menerima bantuan sekitar Rp113 miliar. Selanjutnya, pada era , nilai bantuan berada di kisaran Rp80 miliar. Sementara pada masa , bantuan yang diterima diklaim turun menjadi sekitar Rp1,5 miliar.
Menurut Henry, meskipun kebijakan efisiensi anggaran merupakan hal yang dapat dipahami, penurunan tersebut dinilai terlalu drastis dan berpotensi mengurangi kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
“Kalau pun ada pengurangan, jangan sampai turun drastis seperti ini. Idealnya masih di kisaran Rp40 sampai Rp50 miliar,” ujarnya.
Selain persoalan bantuan daerah, DPRD Kota Sukabumi juga menyoroti belum adanya alokasi bantuan kuota BPJS dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun berjalan. Sebelumnya, program tersebut dinilai cukup membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
Henry menilai kebijakan anggaran pemerintah provinsi seharusnya lebih memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, terutama sektor kesehatan dan pembangunan yang berdampak langsung terhadap warga.
“Lebih dibutuhkan itu bantuan untuk orang sakit daripada program seremonial,” tegasnya.
Isu menurunnya bantuan provinsi ini kini menjadi perhatian publik sekaligus memunculkan diskusi mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah daerah dan provinsi. DPRD Kota Sukabumi berharap ada evaluasi serta komunikasi lebih lanjut agar kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat penjelasan resmi secara rinci dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dasar dan skema penurunan alokasi bantuan tersebut.
Laporan: Redaksi
Editor: Redaksi GEMPAR.co
