Petani Indramayu Dinilai Sulit Sejahtera, Rokhmin Dahuri Soroti Ketimpangan Kepemilikan Lahan

Avatar photo

- Redaksi

Sabtu, 16 Mei 2026 - 06:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rokhmin Dahuri soroti ketimpangan lahan di Indramayu yang dinilai membuat petani sulit sejahtera. Reforma agraria diminta dijalankan lebih serius.

Rokhmin Dahuri soroti ketimpangan lahan di Indramayu yang dinilai membuat petani sulit sejahtera. Reforma agraria diminta dijalankan lebih serius.

JAKARTA | GEMPAR.CO – Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri menyoroti masih tingginya ketimpangan kepemilikan lahan yang dialami petani di Kabupaten Indramayu. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama petani sulit meningkatkan taraf hidup dan keluar dari lingkar kemiskinan.

Dalam keterangannya yang dikutip dari Parlementaria di Jakarta, Jumat (15/5/2026), Rokhmin menyebut rata-rata luas lahan garapan petani di Indramayu masih jauh dari standar ideal untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.

“Tahu enggak petani Indramayu lahan garapannya berapa rata-rata? Hanya 0,4 hektar. Padahal skala ekonomi kalau petani itu mau sejahtera minimal 2,5 hektar,” ujar Rokhmin.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut menilai persoalan agraria bukan hanya terjadi di Indramayu, melainkan menjadi masalah nasional yang berkaitan dengan ketimpangan penguasaan aset produksi di Indonesia.

Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, sebagian besar lahan produktif masih dikuasai kelompok tertentu dalam skala besar, sementara petani kecil hanya memiliki akses terbatas terhadap lahan pertanian.

“Ada 0,2 persen pengusaha besar yang punya lahan sekitar 70 persen dari total lahan di Indonesia,” katanya.

Rokhmin menegaskan reforma agraria harus dijalankan lebih serius agar petani dan nelayan memperoleh akses ekonomi yang lebih adil dan merata. Ia menilai tanpa pembenahan distribusi lahan, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil akan sulit terwujud.

“Pemerintah yang berhasil itu pemerintah yang mampu menyejahterakan rakyat,” tegasnya.

Selain menyoroti persoalan agraria, Rokhmin juga menyinggung kondisi ekonomi di kawasan Pantura Jawa Barat yang dinilai mulai mengalami perlambatan. Menurutnya, menurunnya aktivitas industri dan perdagangan di sejumlah wilayah berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat kecil, khususnya petani dan nelayan.


Laporan: Slamet Riyadi 

Follow WhatsApp Channel gempar.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Juga

Bupati Karawang Tegaskan LKS dan Buku Modul Gratis, Kepala Sekolah yang Jual Bisa Dicopot
Pemprov Jabar Ambil Alih Pelaksanaan MTQ Jabar 2026, Digelar Januari 2027
Sekda Karawang Evaluasi APBD 2026, OPD Diminta Percepat Belanja dan Optimalkan Pendapatan
Diskominfo Purwakarta Tingkatkan Kapasitas Pengelola Pengaduan di SDN Ciwangi
Pemerintah Siapkan Rp240 Triliun untuk Kopdes Merah Putih, Pembayaran Pinjaman Hanya bagi Koperasi yang Lolos Audit
Pernyataan Oknum Pengurus PWI Bogor soal UKW Tuai Polemik, Begini Ketentuan dalam UU Pers
Kapolres Karawang Berganti, Tongkat Estafet Kepemimpinan Menuju Era Polresta
KMP Minta Kejari Purwakarta Jelaskan Dasar Hukum Pengembangan Dugaan Gratifikasi Menjadi TPPU

Baca Juga

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 07:42 WIB

Bupati Karawang Tegaskan LKS dan Buku Modul Gratis, Kepala Sekolah yang Jual Bisa Dicopot

Senin, 3 Agustus 2026 - 05:37 WIB

Pemprov Jabar Ambil Alih Pelaksanaan MTQ Jabar 2026, Digelar Januari 2027

Selasa, 28 Juli 2026 - 14:07 WIB

Sekda Karawang Evaluasi APBD 2026, OPD Diminta Percepat Belanja dan Optimalkan Pendapatan

Senin, 27 Juli 2026 - 11:58 WIB

Diskominfo Purwakarta Tingkatkan Kapasitas Pengelola Pengaduan di SDN Ciwangi

Selasa, 21 Juli 2026 - 19:29 WIB

Pemerintah Siapkan Rp240 Triliun untuk Kopdes Merah Putih, Pembayaran Pinjaman Hanya bagi Koperasi yang Lolos Audit

Update Terbaru