BANDUNG | GEMPAR.CO — Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Program Jabar Sakola (PJS) untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini mencakup bantuan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), kebutuhan pribadi siswa, hingga beasiswa pendidikan penuh bagi peserta didik di sekolah mitra industri.
Program tersebut menyasar siswa jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Pemprov Jabar merancang empat skema bantuan untuk meringankan beban biaya pendidikan sekaligus menekan risiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Dinas Pendidikan Jawa Barat, Mohammad Ibrahim, mengatakan pemerintah akan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai salah satu acuan untuk menentukan penerima bantuan.
Pemerintah menerapkan mekanisme tersebut untuk memastikan bantuan menjangkau siswa yang membutuhkan serta menghindari tumpang tindih dengan program bantuan pemerintah lainnya, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Ibrahim berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan kebijakan tersebut secara optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa yang memenuhi kriteria.
Empat Skema Bantuan Pendidikan
Dinas Pendidikan Jawa Barat menetapkan empat skema utama dalam Program Jabar Sakola.
Pertama, PJS Personal, yakni bantuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa dari keluarga rentan secara ekonomi. Bantuan ini mencakup kebutuhan seragam, buku pelajaran, dan biaya transportasi.
Skema tersebut menyasar siswa dalam kelompok kesejahteraan Desil 1 yang tidak menerima bantuan PKH atau PIP. Pemerintah menargetkan bantuan ini dapat membantu siswa tetap bersekolah meskipun keluarganya menghadapi keterbatasan ekonomi.
Kedua, PJS Operasional, berupa pembebasan atau keringanan biaya SPP tahunan bagi siswa kelas XI dan XII SMA atau SMK swasta yang masuk kategori Desil 1 dan 2. Skema ini juga mencakup seluruh siswa SLB swasta tanpa membatasi kategori desil ekonomi.
Ketiga, PJS Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK). Melalui skema ini, pemerintah memberikan bantuan dana sumbangan pendidikan dan subsidi SPP bulanan bagi siswa SMA atau SMK swasta yang menjadi mitra Pemprov Jabar. Program tersebut dirancang untuk mendukung pembiayaan pendidikan sejak Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Keempat, PJS Mitra Industri, berupa beasiswa pendidikan penuh selama tiga tahun bagi siswa yang menempuh pendidikan di SMK Mitra Industri Bekasi. Program ini diarahkan untuk mempersiapkan lulusan agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Keempat skema tersebut memiliki sasaran dan mekanisme berbeda. Karena itu, ketepatan pendataan serta kejelasan persyaratan menjadi faktor penting dalam memastikan setiap bantuan diterima oleh kelompok yang berhak.
KCD Diminta Verifikasi Penerima Bantuan
Untuk menjaga ketepatan penyaluran, Dinas Pendidikan Jawa Barat menginstruksikan Kantor Cabang Dinas (KCD) di 13 wilayah agar melakukan verifikasi faktual terhadap calon penerima manfaat.
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ai Nurhasan, mengatakan petugas KCD akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kesesuaian data penerima bantuan.
Verifikasi tersebut bertujuan memastikan bantuan pendidikan tidak salah sasaran dan benar-benar menjangkau warga Jawa Barat yang memenuhi persyaratan.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program, terutama untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi sosial ekonomi keluarga siswa.
Pemprov Jabar berharap program tersebut dapat mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini menghalangi sebagian anak untuk melanjutkan pendidikan.
Pelaksanaan Program Menjadi Tantangan Berikutnya
Dinas Pendidikan Jawa Barat telah menggelar peluncuran dan sosialisasi Program Jabar Sakola di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan KCD Wilayah I hingga XIII.
Peluncuran program ini menjadi langkah pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
Namun, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada peluncuran dan sosialisasi. Pemerintah juga perlu memastikan kejelasan kriteria penerima, mekanisme pengajuan bantuan, ketepatan penyaluran, serta pengawasan pelaksanaannya.
Masyarakat dan satuan pendidikan juga perlu memperoleh informasi yang transparan mengenai persyaratan, besaran bantuan, jadwal penyaluran, serta prosedur pengaduan apabila siswa yang memenuhi kriteria belum menerima manfaat.
Dengan pelaksanaan yang tepat sasaran dan pengawasan yang memadai, Program Jabar Sakola diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan sekaligus memperluas kesempatan siswa untuk menyelesaikan pendidikan menengah.
Laporan: Redaksi
