Berita Investigasi

Kondisi bangunan SMPN 2 Pebayuran, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan di tengah anggaran pemeliharaan yang tercatat mencapai Rp568,95 juta selama 2023–2025.

Investigasi

Anggaran Pemeliharaan Rp568,95 Juta, Sejumlah Bagian Bangunan SMPN 2 Pebayuran Masih Rusak

Investigasi | Jumat, 9 Oktober 2026 - 17:28 WIB

Jumat, 9 Oktober 2026 - 17:28 WIB

BEKASI | GEMPAR.CO — Anggaran pemeliharaan SMP Negeri 2 Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tercatat mencapai Rp568,95 juta selama 2023–2025. Namun, kondisi fisik sekolah masih…

Pekerja beraktivitas di proyek pembangunan RKB SMA Negeri 1 Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Investigasi

Pekerja Proyek SMA Negeri 1 Pebayuran Tak Lengkapi APD, Ini Penjelasan Pengawas

Investigasi | Jumat, 2 Oktober 2026 - 16:10 WIB

Jumat, 2 Oktober 2026 - 16:10 WIB

BEKASI | GEMPAR.CO — Sejumlah pekerja pada proyek pembangunan RKB SMA Negeri 1 Pebayuran, Kabupaten Bekasi, terpantau tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara…

Lahan sawah produktif terus menyusut, sementara komitmen menjaga LP2B terus digaungkan. Komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menjaga Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kembali menjadi sorotan.

Investigasi

Komitmen Bupati Karawang Lindungi LP2B Dipertanyakan, Di Mana Tanggung Jawab Camat dan Kepala Desa?

Investigasi | Sabtu, 13 Juni 2026 - 15:47 WIB

Sabtu, 13 Juni 2026 - 15:47 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menjaga Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kembali menjadi sorotan. Di…

Tim Investigasi GEMPAR.CO menelusuri regulasi, pendapat pakar, sikap resmi KPK, hingga proses uji materi di Mahkamah Konstitusi untuk mengungkap fakta di balik kontroversi yang menjadi sorotan nasional ini.

Investigasi

Benarkah Bos BUMN Kini Kebal dari Jerat KPK?

Investigasi | Rabu, 3 Juni 2026 - 06:57 WIB

Rabu, 3 Juni 2026 - 06:57 WIB

Menelusuri Polemik Pasal 9G UU BUMN dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi Oleh Tim Investigasi GEMPAR.CO JAKARTA | GEMPAR.CO – Satu pasal dalam Undang-Undang Nomor…

Sorotan terhadap pengadaan belanja makan dan minum di lingkungan Setda Purwakarta mencuat setelah nilai kontraknya mencapai Rp2,39 miliar pada Tahun Anggaran 2026.

Investigasi

Anggaran Mamin Setda Purwakarta Rp2,39 Miliar Jadi Sorotan, Publik Pertanyakan Urgensi dan Transparansi Pengadaan

Investigasi | Selasa, 2 Juni 2026 - 13:48 WIB

Selasa, 2 Juni 2026 - 13:48 WIB

PURWAKARTA | GEMPAR.CO – Alokasi anggaran belanja makan dan minum (mamin) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan publik…

Bangunan liar kembali bermunculan di sepanjang jalur Provinsi Rengasdengklok–Batujaya setelah sebelumnya dilakukan penertiban. Warga menyoroti lemahnya pengawasan pasca-pembongkaran yang dinilai membuka peluang munculnya bangli baru di atas lahan milik negara.

Investigasi

Bangli Kembali Menjamur di Jalur Rengasdengklok–Batujaya, Warga Soroti Lemahnya Pengawasan Pasca-Penertiban

Investigasi | Senin, 1 Juni 2026 - 09:53 WIB

Senin, 1 Juni 2026 - 09:53 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Fenomena pembangunan bangunan liar (bangli) kembali muncul di sepanjang jalur jalan provinsi Rengasdengklok–Batujaya. Kondisi tersebut memicu sorotan masyarakat yang menilai…

Publik mendesak pemerintah membuka secara transparan realisasi pengadaan, mulai dari jumlah, jenis, bobot, hingga lokasi penempatan ternak. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Investigasi

Pengadaan 11 Ekor Sapi Kurban Rp440 Juta Disorot, Publik Desak Pemkab Karawang Buka Realisasi di Lapangan

Investigasi | Sabtu, 30 Mei 2026 - 12:58 WIB

Sabtu, 30 Mei 2026 - 12:58 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Pengadaan 11 ekor sapi kurban senilai Rp440 juta yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Karawang…

Publik meminta pemerintah daerah, Bea Cukai, Satpol PP, dan aparat penegak hukum bertindak tegas karena praktik tersebut dinilai merugikan negara dan melanggar Undang-Undang Cukai.

Investigasi

Rokok Ilegal Diduga Marak di Karawang, Pemda dan Aparat Penegak Hukum Diminta Bertindak Tegas

Investigasi | Minggu, 17 Mei 2026 - 11:04 WIB

Minggu, 17 Mei 2026 - 11:04 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai diduga masih marak di sejumlah wilayah Kabupaten Karawang. Hasil penelusuran tim GEMPAR.co menemukan produk…

Caption:
Dugaan penjualan material bekas bongkaran revitalisasi SMP Negeri 2 Jayakerta menjadi sorotan publik. Pengelolaan aset hasil pembongkaran bangunan sekolah pemerintah wajib mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Investigasi

Penjualan Material Bongkaran Sekolah Wajib Ikuti Aturan, Ini Ketentuan Hukumnya

Investigasi | Jumat, 15 Mei 2026 - 14:42 WIB

Jumat, 15 Mei 2026 - 14:42 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Pengelolaan material bekas bongkaran bangunan sekolah negeri menjadi perhatian publik menyusul informasi dugaan penjualan material hasil revitalisasi di SMP Negeri 2…

Sorotan dugaan keberadaan THL di lingkungan Dinas PUPR Karawang memunculkan pertanyaan soal kepatuhan terhadap kebijakan penghentian tenaga non-ASN. Pengamat meminta Pemkab Karawang segera melakukan klarifikasi dan evaluasi secara terbuka.

Investigasi

Dugaan THL di Dinas PUPR Karawang Disorot, Pengamat Minta Pemkab Bertindak Tegas

Investigasi | Senin, 11 Mei 2026 - 07:59 WIB

Senin, 11 Mei 2026 - 07:59 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Dugaan masih adanya Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di lingkungan Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Karawang…