Evaluasi Total MBG Dimulai, BGN Diminta Perkuat Pengawasan dan Kualitas Gizi

Avatar photo

- Redaksi

Jumat, 12 Juni 2026 - 03:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase evaluasi menyeluruh. Penguatan pengawasan, kualitas makanan, dan transparansi anggaran menjadi fokus utama untuk memastikan manfaat program tepat sasaran bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase evaluasi menyeluruh. Penguatan pengawasan, kualitas makanan, dan transparansi anggaran menjadi fokus utama untuk memastikan manfaat program tepat sasaran bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

JAKARTA, GEMPAR.CO – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah berbagai sorotan yang muncul dalam beberapa waktu terakhir, BGN didorong memperkuat sistem pengawasan sekaligus memastikan kualitas makanan dan pemenuhan gizi penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama.

Ekonom Universitas Paramadina yang juga Ketua DPP PKS, Handi Risza, menilai keberhasilan program MBG tidak dapat diukur hanya dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah dapur yang beroperasi. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan program harus terlihat dari kualitas makanan yang diterima peserta didik, tingkat keamanan pangan, serta dampaknya terhadap peningkatan status gizi anak-anak Indonesia.

“Pengawasan yang ketat terhadap dapur umum dan mitra penyedia makanan dari hulu hingga hilir menjadi kunci utama keberhasilan program ini,” ujar Handi dalam keterangannya, Kamis (5/6/2026).

Menurut Handi, berbagai persoalan yang sempat muncul dalam pelaksanaan MBG menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa sistem pengawasan yang kuat harus diterapkan mulai dari proses pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, distribusi, hingga makanan diterima oleh siswa di sekolah.

Selain pengawasan, ia juga menekankan pentingnya penegakan disiplin terhadap seluruh prosedur operasional standar atau Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Setiap pelanggaran, baik yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah, harus ditindak tegas demi menjaga integritas program.

Handi menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan restrukturisasi pimpinan BGN merupakan langkah yang tepat dalam merespons berbagai masukan dan kritik publik terhadap pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, pergantian kepemimpinan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan selama program berjalan. Evaluasi total yang dilakukan diharapkan tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga memperbaiki sistem pengawasan, pengelolaan anggaran, dan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Evaluasi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik serta berupaya memperbaiki tata kelola program secara menyeluruh,” katanya.

Lebih lanjut, Handi mengingatkan bahwa Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional dengan dukungan anggaran yang sangat besar. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran harus menjadi perhatian utama manajemen baru BGN.

Ia menegaskan bahwa anggaran negara yang dialokasikan untuk MBG harus benar-benar digunakan untuk kepentingan penerima manfaat, bukan terserap oleh biaya operasional birokrasi yang berlebihan.

Menurutnya, manajemen baru BGN perlu melakukan efisiensi terhadap berbagai pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan. Dengan demikian, porsi anggaran yang lebih besar dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas makanan, memperbaiki kandungan gizi, serta memperluas manfaat program bagi masyarakat.

“Anggaran harus difokuskan pada kualitas dan kuantitas makanan yang diterima siswa agar tujuan peningkatan gizi dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.

Di tengah berbagai dinamika yang mengiringi pelaksanaan MBG, sejumlah pihak mengingatkan agar program ini tetap berjalan sesuai tujuan awal yang telah ditetapkan pemerintah. Program MBG dirancang untuk menekan angka stunting dan malnutrisi, meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Selain itu, program tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM pangan, dan berbagai rantai pasok lokal lainnya.

Karena itu, penguatan pengawasan, perbaikan tata kelola, transparansi anggaran, dan peningkatan kualitas layanan dinilai menjadi agenda mendesak yang harus segera diwujudkan oleh kepemimpinan baru BGN. Langkah tersebut diperlukan agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dapat dirasakan masyarakat sekaligus menjawab berbagai kritik yang berkembang selama ini.


Laporan: Dani Sofyan

Follow WhatsApp Channel gempar.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Juga

Warga Apresiasi Pj Kepala Desa Sumbereja, Semangat Siskamling Kembali Bangkit
KMP Minta Penjelasan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan di Purwakarta, Soroti Pengaduan Sejak 2022
Moratorium Dapur MBG Dinilai Berisiko Picu Kekecewaan Publik, Karawang Masih Kekurangan SPPG
DPRD Jabar Terima Aspirasi LSM Prabhu Indonesia Jaya: Soroti Dana Hibah, Budaya, hingga Isu Lingkungan
Guru Mengaji di Purwakarta Jadi Sorotan, KMP Ingatkan Bahaya Stigma dan Penghakiman Sosial
Partisipasi Perusahaan Meningkat, Bantuan Hewan Kurban ke Pemkab Karawang Naik Tajam Dibanding Tahun Lalu
Polres Karawang Gelar Jumat Berkah, Bagikan Makanan untuk Pemohon SKCK dan Penghuni Rutan
Pemkab Karawang Salurkan Hewan Kurban untuk Tekan Stunting Lewat Program ASN Berbagi

Baca Juga

Sabtu, 27 Juni 2026 - 09:16 WIB

Warga Apresiasi Pj Kepala Desa Sumbereja, Semangat Siskamling Kembali Bangkit

Selasa, 16 Juni 2026 - 07:03 WIB

KMP Minta Penjelasan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan di Purwakarta, Soroti Pengaduan Sejak 2022

Jumat, 12 Juni 2026 - 03:50 WIB

Evaluasi Total MBG Dimulai, BGN Diminta Perkuat Pengawasan dan Kualitas Gizi

Rabu, 10 Juni 2026 - 08:48 WIB

Moratorium Dapur MBG Dinilai Berisiko Picu Kekecewaan Publik, Karawang Masih Kekurangan SPPG

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:16 WIB

DPRD Jabar Terima Aspirasi LSM Prabhu Indonesia Jaya: Soroti Dana Hibah, Budaya, hingga Isu Lingkungan

Update Terbaru