Topik Breaking News

Utama

Diduga Langgar Instruksi Bupati, Pungutan SPMB di SMPN 2 Kutawaluya Jadi Sorotan

Utama | Senin, 20 Juli 2026 - 09:44 WIB

Senin, 20 Juli 2026 - 09:44 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Dugaan adanya pungutan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di SMP Negeri 2 Kutawaluya, Kabupaten Karawang,…

Utama

Diduga Ada Pungutan saat SPMB di SMPN 2 Kutawaluya, Orang Tua Keluhkan Biaya Pendaftaran hingga Daftar Ulang

Utama | Minggu, 19 Juli 2026 - 19:48 WIB

Minggu, 19 Juli 2026 - 19:48 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Praktik penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 2 Kutawaluya, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya pungutan yang…

Utama

Fiskal Daerah Tertekan, Pemkab Purwakarta Pastikan Gaji 4.200 PPPK Tetap Aman, Tunggu Regulasi Pemerintah Pusat

Utama | Minggu, 19 Juli 2026 - 09:17 WIB

Minggu, 19 Juli 2026 - 09:17 WIB

PURWAKARTA | GEMPAR.CO – Di tengah peringatan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai puluhan pemerintah daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan…

Editorial

Surat Edaran Tak Bertaji: Ketika Larangan Pungutan Hanya Berhenti di Atas Kertas

Editorial | Minggu, 19 Juli 2026 - 08:49 WIB

Minggu, 19 Juli 2026 - 08:49 WIB

Oleh: Mulyadi, Pemimpin Redaksi GEMPAR.CO – Sebuah surat edaran semestinya menjadi instrumen kebijakan yang mampu mengubah perilaku birokrasi dan memberikan kepastian hukum di lapangan….

Kolom

Menyoal Kewenangan Aparatur Desa Menolak Wartawan Tanpa UKW

Kolom | Minggu, 19 Juli 2026 - 08:02 WIB

Minggu, 19 Juli 2026 - 08:02 WIB

Oleh: Mulyadi, Pemimpin Redaksi GEMPAR.CO – Wacana agar aparatur pemerintah desa hanya menerima wartawan yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) memunculkan perdebatan mengenai batas…

Utama

Pernyataan Oknum Pengurus PWI Bogor soal UKW Tuai Polemik, Begini Ketentuan dalam UU Pers

Utama | Minggu, 19 Juli 2026 - 07:40 WIB

Minggu, 19 Juli 2026 - 07:40 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Pernyataan seorang oknum pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor yang diduga mengimbau aparatur desa agar menolak wartawan yang belum…

Utama

LKS Gratis untuk Siswa SD-SMP di Karawang: Dari Mana Sumber Anggarannya? APBD, Dana BOS, atau Skema Lain?

Utama | Minggu, 19 Juli 2026 - 06:55 WIB

Minggu, 19 Juli 2026 - 06:55 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Komitmen Bupati Karawang Aep Syaepuloh untuk menyediakan Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis bagi seluruh siswa SD dan SMP mendapat apresiasi…

Utama

Warga Pertanyakan Pelaksanaan Proyek P3-TGAI di Bekasi, BBWS Citarum Diminta Lakukan Pemeriksaan

Utama | Sabtu, 18 Juli 2026 - 20:47 WIB

Sabtu, 18 Juli 2026 - 20:47 WIB

BEKASI | GEMPAR.CO – Warga Desa Karangharum, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, mempertanyakan pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026….

Cek Fakta

Surat Edaran Disdikbud Karawang Diduga Timbulkan Celah Hukum, Klausul Pengecualian Penjualan Seragam Disorot

Cek Fakta | Jumat, 17 Juli 2026 - 09:22 WIB

Jumat, 17 Juli 2026 - 09:22 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Nomor 800.1/…/Disdikbud tertanggal 18 Mei 2026 menuai sorotan. Bukan karena larangan…

Utama

Dua Proyek Pokir DPRD Tahun Anggaran 2024 Diduga Belum Dikerjakan, Keterangan Dinas Pertanian Karawang Dipertanyakan

Utama | Rabu, 15 Juli 2026 - 13:23 WIB

Rabu, 15 Juli 2026 - 13:23 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Hasil penelusuran GEMPAR.CO pada 8 Juli 2026 mengungkap dugaan bahwa dua proyek Tahun Anggaran 2024 yang merupakan bagian dari Pokok…

Ilustrasi siswa SMA/SMK negeri di Jawa Barat. Pemerintah dan DPRD Jabar mengkaji kemungkinan pemberlakuan kembali SPP dengan skema berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga.

Kebijakan Pendidikan

SPP SMA/SMK Negeri di Jabar Berpotensi Diberlakukan Kembali, Pemerintah Kaji Skema Khusus bagi Keluarga Mampu

Kebijakan Pendidikan | Selasa, 14 Juli 2026 - 17:00 WIB

Selasa, 14 Juli 2026 - 17:00 WIB

BANDUNG | GEMPAR.CO – Wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat kembali mengemuka. Pemerintah Provinsi Jawa…

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menahan seorang ASN yang juga Ketua Yayasan Anwarurohman Bandung Barat sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1,5 miliar.

Utama

ASN di Bandung Barat Ditahan, Kejari Ungkap Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp1,5 Miliar untuk Yayasan

Utama | Selasa, 14 Juli 2026 - 07:16 WIB

Selasa, 14 Juli 2026 - 07:16 WIB

BANDUNG | GEMPAR.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung menahan seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial S alias Solehudin dalam perkara dugaan tindak pidana…

Utama

Bidang Tanah Diduga Bergeser ke Laut, BPN Karawang Dipersoalkan; Kuasa Hukum Layangkan Somasi

Utama | Senin, 13 Juli 2026 - 23:55 WIB

Senin, 13 Juli 2026 - 23:55 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Polemik mengenai keberadaan sertifikat tanah yang diduga berada di kawasan laut kembali menjadi perhatian publik. Setelah sebelumnya mencuat di Kabupaten…

Caption:
Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah mantan Jampidsus Febrie Adriansyah bepergian ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU.

Utama

Imigrasi Cegah Eks Jampidsus Febrie Adriansyah ke Luar Negeri, Penanganan Tiga Perkara Korupsi Memasuki Babak Baru

Utama | Senin, 13 Juli 2026 - 06:48 WIB

Senin, 13 Juli 2026 - 06:48 WIB

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) resmi mencegah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, bepergian ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ilustrasi: Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa. Keberhasilannya diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar jumlah koperasi yang dibentuk.

Ekonomi

Kopdes Merah Putih: Mampukah Menjadi Pilar Ekonomi Kerakyatan atau Sekadar Program Seremonial?

Ekonomi | Minggu, 12 Juli 2026 - 17:28 WIB

Minggu, 12 Juli 2026 - 17:28 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang digagas pemerintah sebagai salah satu strategi memperkuat ekonomi kerakyatan membawa harapan besar bagi…

Utama

Tiga Kasus Korupsi Seret Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Polri Sita Emas dan Valas Bernilai Miliaran

Utama | Minggu, 12 Juli 2026 - 16:31 WIB

Minggu, 12 Juli 2026 - 16:31 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Penanganan tiga perkara dugaan korupsi berskala besar yang berkaitan dengan sektor batu bara, PT ASABRI, dan penyelesaian utang PT Krakatau…

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diawasi secara terbuka. Kepala daerah, aparat, masyarakat, hingga pers didorong berperan aktif mengawal pelaksanaannya.

Utama

Prabowo Buka Ruang Pengawasan MBG, Masyarakat dan Pers Diminta Ikut Awasi Pelaksanaan Program

Utama | Minggu, 12 Juli 2026 - 16:04 WIB

Minggu, 12 Juli 2026 - 16:04 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berlangsung secara terbuka, transparan, dan bebas dari praktik…

Dugaan penjualan seragam di SMAN 1 Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan.

Utama

Dugaan Penjualan Seragam di SMAN 1 Kedungwaringin Disoal, Kepala Sekolah Membantah; RAMBO Akan Lapor ke Gubernur

Utama | Minggu, 12 Juli 2026 - 14:06 WIB

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:06 WIB

BEKASI | GEMPAR.CO – Dugaan praktik penjualan seragam di SMAN 1 Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan. Di tengah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang…

Tan Kian kembali diperiksa sebagai saksi usai penggeledahan 12 lokasi. Penyidik mendalami dugaan suap, gratifikasi, dan TPPU, sementara jejak kasus Asabri kembali menjadi sorotan.

Utama

Mengapa Tan Kian Kembali Diperiksa? Jejak Kasus Asabri, SP3 Kontroversial, hingga Dugaan TPPU Kembali Mengemuka

Utama | Minggu, 12 Juli 2026 - 10:29 WIB

Minggu, 12 Juli 2026 - 10:29 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Pemeriksaan terhadap konglomerat properti Tan Kian oleh penyidik Polda Metro Jaya membuka kembali lembaran lama perkara yang sempat menghebohkan publik,…

BPK mengungkap sejumlah kelemahan dalam pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Purwakarta.

Utama

BPK Bongkar Dugaan Kebocoran Pajak di Purwakarta, Bapenda Diminta Tagih Rp197,8 Juta dan Benahi Sistem Pengawasan

Utama | Minggu, 12 Juli 2026 - 09:52 WIB

Minggu, 12 Juli 2026 - 09:52 WIB

PURWAKARTA | GEMPAR.CO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kelemahan mendasar dalam pengelolaan pajak daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta….