Distribusi MBG di Cirebon Terganggu, Sejumlah Dapur SPPG Hentikan Operasional karena Dana Belum Cair

Avatar photo

- Redaksi

Rabu, 10 Juni 2026 - 06:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon mengalami gangguan setelah sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan sementara operasionalnya akibat belum cairnya anggaran dari pemerintah pusat.

Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon mengalami gangguan setelah sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan sementara operasionalnya akibat belum cairnya anggaran dari pemerintah pusat.

CIREBON | GEMPAR.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon mengalami gangguan setelah sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan operasionalnya akibat belum cairnya anggaran dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut menyebabkan distribusi makanan kepada penerima manfaat tidak dapat dilakukan pada Senin (8/6/2026). Beberapa dapur penyedia MBG dilaporkan tidak beroperasi dan menghentikan aktivitas pelayanan hingga waktu yang belum dapat dipastikan.

Salah satu lokasi yang terdampak adalah SPPG Pegambiran 01. Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas dapur yang biasanya melayani penerima manfaat tampak berhenti dan tidak menunjukkan kegiatan operasional seperti hari-hari sebelumnya.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Koordinator SPPG Kecamatan Kejaksan, Igo Prasetya, mengatakan penghentian sementara operasional dilakukan karena dana operasional yang menjadi sumber pembiayaan kegiatan belum diterima sejak beberapa hari terakhir.

Menurutnya, keterlambatan pencairan dana tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan dapur dalam memenuhi kebutuhan belanja bahan makanan maupun biaya operasional harian lainnya.

“Untuk wilayah Kecamatan Kejaksan terdapat empat dapur yang tidak beroperasi mulai hari ini karena anggaran dari pemerintah belum turun,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihak SPPG belum mengetahui secara pasti penyebab keterlambatan pencairan dana tersebut. Namun, kemungkinan terdapat penyesuaian sistem atau proses administrasi di tingkat pusat.

“Kami hanya menunggu arahan lebih lanjut dari pusat terkait kapan operasional dapat kembali berjalan normal,” katanya.

Senada dengan itu, Pengawas Keuangan SPPG Pegambiran 01, Salikun, membenarkan bahwa belum cairnya dana operasional menjadi penyebab utama penghentian sementara kegiatan dapur.

Akibat kondisi tersebut, ribuan penerima manfaat program MBG di sejumlah wilayah Kota Cirebon berpotensi mengalami keterlambatan menerima layanan makan bergizi yang selama ini dijalankan melalui jaringan SPPG.

Para pengelola berharap pemerintah segera menyelesaikan kendala pencairan anggaran agar distribusi MBG dapat kembali berjalan normal dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dalam waktu yang lebih lama.

Situasi ini menjadi perhatian karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pemerintah pusat maupun pengelola program tingkat nasional terkait penyebab keterlambatan pencairan anggaran yang mengakibatkan sejumlah SPPG menghentikan operasionalnya.


Laporan: Asep Anwar Fatoni 

Follow WhatsApp Channel gempar.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Juga

Warga Pertanyakan Mekanisme Seleksi BPD Desa Curug, Soroti Tidak Dibukanya Keterwakilan Perempuan
Dugaan Pungutan SPMB di SMPN 2 Kutawaluya Tetap Bisa Dilaporkan ke APH Meski Uang Sudah Dikembalikan
Disdikbud Karawang Diminta Bertindak Tegas, Pungutan di SMPN 2 Kutawaluya Dinilai Tak Cukup Diselesaikan dengan Pengembalian Uang
BPD Soroti Realisasi APBDes 2025 Desa Kutaampel, Sisa Anggaran Rp17,83 Juta Disepakati untuk Bangun Jembatan
DBH Pajak dan Retribusi Desa Kutaampel Tembus Rp605,7 Juta, Warga Diminta Awasi Penggunaannya
Di Balik Mundurnya Nanik S. Deyang: Isu Kesehatan, Trauma Anggaran, dan Masa Depan Program MBG
PT Indorama Diduga Tolak Audiensi XTC Indonesia DPC Purwakarta, Persoalan Outsourcing Akan Dibawa ke DPRD
Disdikbud Karawang Akan Panggil Kepala SMPN 2 Kutawaluya Terkait Dugaan Pungutan SPMB

Baca Juga

Selasa, 28 Juli 2026 - 17:47 WIB

Warga Pertanyakan Mekanisme Seleksi BPD Desa Curug, Soroti Tidak Dibukanya Keterwakilan Perempuan

Sabtu, 25 Juli 2026 - 19:18 WIB

Dugaan Pungutan SPMB di SMPN 2 Kutawaluya Tetap Bisa Dilaporkan ke APH Meski Uang Sudah Dikembalikan

Sabtu, 25 Juli 2026 - 18:52 WIB

Disdikbud Karawang Diminta Bertindak Tegas, Pungutan di SMPN 2 Kutawaluya Dinilai Tak Cukup Diselesaikan dengan Pengembalian Uang

Sabtu, 25 Juli 2026 - 00:54 WIB

BPD Soroti Realisasi APBDes 2025 Desa Kutaampel, Sisa Anggaran Rp17,83 Juta Disepakati untuk Bangun Jembatan

Kamis, 23 Juli 2026 - 09:07 WIB

DBH Pajak dan Retribusi Desa Kutaampel Tembus Rp605,7 Juta, Warga Diminta Awasi Penggunaannya

Update Terbaru