logo✖

Benarkah Karawang Kekurangan SMP, atau Tata Kelola Pendidikan yang Perlu Dievaluasi? Penyidikan Kasus Korupsi MBG Mulai Menyasar Pengambil Keputusan Strategis Jaksa Agung Usulkan Pidum dan Pidsus Disatukan dalam Satu Struktur Operasi BPK Temukan 17 Permasalahan dalam Pengelolaan APBD Purwakarta Tahun 2025 SPMB Jawa Barat: Ketika Transparansi Menjadi Barang Langka

Artikel Opini Hukum

Menguji akuntabilitas pengadaan buku sekolah dari Dana BOS. Transparansi, inventarisasi, dan keterbukaan data menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan digunakan secara tepat, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Opini Hukum

Menguji Akuntabilitas Pengadaan Buku Sekolah dan Menelaah Potensi Celah Hukum dalam Pengelolaan Dana BOS

Opini Hukum | Selasa, 16 Juni 2026 - 12:04 WIB

Selasa, 16 Juni 2026 - 12:04 WIB

Oleh: Mulyadi | Pemimpin Redaksi PENGELOLAAN Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selalu menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan uang negara untuk mendukung layanan pendidikan….

Pernyataan Jaksa Agung mengenai kepala desa memunculkan diskusi mengenai batas antara pembinaan administrasi dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sejumlah kalangan menilai diperlukan pedoman yang lebih jelas agar prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga dalam pengelolaan dana desa.

Opini Hukum

Instruksi Jaksa Agung Soal Kepala Desa: Antara Kebijakan Pembinaan dan Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum

Opini Hukum | Minggu, 31 Mei 2026 - 10:50 WIB

Minggu, 31 Mei 2026 - 10:50 WIB

Oleh: Mulyadi, Pemimpin Redaksi GEMPAR.CO PERNYATAAN Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, yang meminta jajaran kejaksaan agar tidak mudah menjadikan kepala desa sebagai tersangka dalam…

Pecahan gelas menjadi metafora rapuhnya kepercayaan dalam sebuah hubungan. Opini ini mengulas bagaimana kejujuran, masa lalu, dan tuntutan moral dapat berhadapan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. (Ilustrasi: GEMPAR.CO)

Opini Hukum

Apakah Kejujuran Layak Dibayar dengan Perceraian? Ini Kisahnya

Opini Hukum | Sabtu, 30 Mei 2026 - 08:32 WIB

Sabtu, 30 Mei 2026 - 08:32 WIB

Oleh: Mulyadi, Pemimpin Redaksi GEMPAR.CO Kejujuran selama ini dianggap sebagai fondasi utama dalam sebuah hubungan. Orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk berkata jujur. Agama memuliakan…

Utang yang tidak terbayar belum tentu merupakan tindak pidana. Hukum membedakan secara tegas antara wanprestasi dalam perjanjian perdata dan perbuatan pidana yang mengandung unsur penipuan atau penggelapan. (Ilustrasi/GEMPAR.CO)

Opini Hukum

Opini Hukum: Gagal Bayar Utang Tidak Otomatis Dipidana, Ini Dasar KUHPerdata dan KUHP

Opini Hukum | Sabtu, 30 Mei 2026 - 07:35 WIB

Sabtu, 30 Mei 2026 - 07:35 WIB

DALAM praktik hukum di Indonesia, masih sering ditemukan anggapan bahwa seseorang yang tidak mampu membayar utang dapat langsung dipenjara. Padahal, secara yuridis, tidak semua…

Polemik SP3 Rismon Sianipar dan status P21 Roy Suryo serta dr Tifa memunculkan pertanyaan besar di tengah publik: apakah satu rangkaian perkara bisa dihentikan terhadap satu pihak namun tetap berlanjut terhadap pihak lain?

Opini Hukum

Apakah P21 Roy Suryo dan dr Tifa Tetap Sah Setelah SP3 Rismon?

Opini Hukum | Kamis, 28 Mei 2026 - 10:18 WIB

Kamis, 28 Mei 2026 - 10:18 WIB

Oleh: Mulyadi Iden POLEMIK hukum terkait dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memantik perhatian publik setelah muncul kabar penghentian penyidikan (SP3) terhadap…

Dipergoki berduaan di rumah perempuan bersuami pada malam hari, apakah otomatis bisa dipidana? Secara sosial mungkin memicu dugaan perselingkuhan. Namun dalam hukum pidana, semua harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah.

Opini Hukum

Dipergoki Berduaan di Rumah Perempuan Bersuami pada Malam Hari, Ini Konsekuensi Hukumnya

Opini Hukum | Minggu, 24 Mei 2026 - 16:12 WIB

Minggu, 24 Mei 2026 - 16:12 WIB

Oleh: Redaksi GEMPAR.co SEORANG suami memergoki tetangganya sedang berduaan dengan istrinya di dalam rumah pada malam hari. Peristiwa itu langsung memicu keributan dan menarik…

Kualitas sebuah gugatan tidak hanya diukur dari kerasnya tuduhan, tetapi dari ketepatan menyusun dasar hukum, kejelasan tuntutan, serta kecermatan memenuhi hukum acara perdata. Dalam praktik peradilan, kesalahan formil dapat membuat perkara gugur bahkan sebelum pokok sengketa diperiksa.

Opini Hukum

Menguji Kualitas Gugatan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata

Opini Hukum | Selasa, 19 Mei 2026 - 06:43 WIB

Selasa, 19 Mei 2026 - 06:43 WIB

Oleh: Mulyadi | Pemimpin Redaksi GEMPAR.co DALAM praktik peradilan perdata, gugatan bukan sekadar dokumen administratif yang diajukan untuk memulai persidangan. Gugatan adalah instrumen hukum…

Bangunan sekolah boleh direvitalisasi, tetapi tata kelola aset negara tidak boleh diabaikan. Material bongkaran sekolah negeri tetap merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang pengelolaannya wajib mengikuti prosedur hukum, transparan, dan akuntabel.

Opini Hukum

Penjualan Aset Bongkaran Sekolah Negeri Harus Mematuhi Hukum dan Tata Kelola Keuangan Daerah

Opini Hukum | Senin, 18 Mei 2026 - 09:19 WIB

Senin, 18 Mei 2026 - 09:19 WIB

Oleh: Mulyadi Pemimpin Redaksi GEMPAR.co PRAKTIK penjualan material bongkaran bangunan sekolah negeri pasca revitalisasi masih sering terjadi di berbagai daerah. Pihak sekolah umumnya menjual besi…

Dalam hukum perdata, waktu bukan sekadar hitungan kalender, melainkan penentu hidup atau gugurnya hak hukum seseorang. Jangan biarkan hak menggugat hilang karena terlambat memperjuangkannya.

Opini Hukum

Daluarsa Gugatan Perdata: Jangan Sampai Hak Hukum Hilang Karena Terlambat Menggugat

Opini Hukum | Minggu, 17 Mei 2026 - 10:08 WIB

Minggu, 17 Mei 2026 - 10:08 WIB

Oleh: Mulyadi | Pemimpin Redaksi GEMPAR.co SENGKETA kerja sama investasi maupun persoalan wanprestasi dalam hubungan bisnis sering kali berujung pada ancaman gugatan perdata. Namun…

Daluwarsa penuntutan dalam KUHP baru menjadi penanda penting reformasi hukum pidana nasional. Kepastian hukum harus berjalan seimbang dengan profesionalisme penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Opini Hukum

Daluwarsa Penuntutan dalam KUHP Baru: Antara Kepastian Hukum dan Tantangan Penegakan Keadilan

Opini Hukum | Sabtu, 16 Mei 2026 - 22:09 WIB

Sabtu, 16 Mei 2026 - 22:09 WIB

Oleh: Mulyadi | Pemimpin Redaksi GEMPAR.co PEMBERLAKUAN Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai babak baru reformasi hukum pidana…

Hukum pidana bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang kapan negara harus berhenti menggunakan kekuasaannya.

Opini Hukum

Gugurnya Kewenangan Penuntutan dalam KUHP Baru: Antara Kepastian Hukum, Keadilan, dan Batas Kekuasaan Negara

Opini Hukum | Sabtu, 16 Mei 2026 - 19:45 WIB

Sabtu, 16 Mei 2026 - 19:45 WIB

Oleh: Mulyadi | Pemimpin Redaksi PERUBAHAN besar dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana…