JAKARTA | GEMPAR.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menata ulang sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bantuan pemerintah tersebut lebih tepat sasaran. Dalam evaluasi yang sedang berjalan, BGN berencana menghentikan pemberian MBG kepada kelompok masyarakat yang dinilai mampu secara ekonomi, termasuk sejumlah sekolah elite.
Kepala BGN, , menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
“Yang mampu, yang kaya, nanti tidak dapat lagi,” ujar Nanik kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Nanik, pembahasan mengenai penataan ulang penerima manfaat MBG masih menunggu arahan lebih lanjut dalam rapat bersama Presiden RI yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Karena itu, BGN belum merinci mekanisme maupun indikator yang akan digunakan dalam proses penyaringan penerima program.
Langkah evaluasi tersebut sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan, , yang meminta BGN melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Dalam rapat koordinasi bersama BGN, Zulhas menyoroti masih adanya sekolah-sekolah elite yang menerima manfaat MBG, meskipun kondisi ekonomi peserta didiknya relatif baik. Di sisi lain, sejumlah sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum tersentuh program tersebut.
Menurut Zulhas, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyesuaian kebijakan agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok yang paling membutuhkan.
“Kita perlu melakukan refocusing agar penerima manfaat tepat sasaran. Ada sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak memerlukan bantuan makan bergizi, sementara daerah yang membutuhkan justru belum memperoleh layanan,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan proses penataan ulang penerima manfaat dapat mulai berjalan dalam satu bulan ke depan. Fokus utama akan diarahkan pada pemerataan layanan MBG di wilayah-wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses terhadap program pemerintah.
Selain persoalan sasaran penerima, Zulhas juga meminta BGN memperketat pengawasan terhadap kualitas dan kebersihan dapur penyedia makanan. Evaluasi tersebut dilakukan menyusul munculnya sejumlah kasus keracunan makanan yang sempat menjadi perhatian publik.
Pemerintah menegaskan bahwa aspek keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. Karena itu, seluruh penyelenggara program diminta menerapkan standar kebersihan dan keamanan makanan secara ketat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
“Kami tidak memberikan toleransi terhadap masalah keamanan pangan. Jangan sampai ada lagi kasus keracunan, sekecil apa pun,” tegas Zulhas.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dengan penataan ulang penerima manfaat dan peningkatan pengawasan kualitas layanan, pemerintah berharap program tersebut dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.
Laporan: Dani Sofyan
