KARAWANG | GEMPAR.co – Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah IV Provinsi Jawa Barat hingga kini belum memberikan klarifikasi resmi terkait hasil verifikasi dugaan ketidaksesuaian data siswa dan tenaga pendidik di salah satu sekolah menengah kejuruan swasta di Kabupaten Karawang.
Sorotan publik mengarah kepada KCD Wilayah IV yang dipimpin Riesye Silvana, dan bagian hubungan masyarakat yang dikoordinasikan Naufal Ridwan, setelah proses verifikasi yang disebut telah berjalan sejak April 2026 belum juga menghasilkan penjelasan terbuka kepada publik.
Sebelumnya, pada 27 April 2026, GEMPAR.co mendatangi kantor KCD Wilayah IV guna meminta penjelasan terkait dugaan perbedaan data dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan kondisi faktual di lapangan di SMKS Saintek Nurul Muslimin.
Saat itu, Naufal Ridwan menyampaikan bahwa pihak pengawas pendidikan masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap data yang dipersoalkan. Ia menyebut hasil pemeriksaan akan disampaikan setelah proses tersebut selesai dilakukan.
Namun hingga pertengahan Mei 2026, belum terdapat klarifikasi resmi mengenai hasil akhir verifikasi maupun tindak lanjut dari proses pemeriksaan tersebut.
Dugaan ketidaksesuaian data itu sebelumnya mencuat setelah mantan humas sekolah, Anggi Fauzi, mengungkap adanya dugaan selisih sekitar 283 siswa dan sedikitnya 15 tenaga pendidik nonaktif yang masih tercatat dalam administrasi pendidikan.
Temuan tersebut menjadi perhatian publik karena data Dapodik merupakan dasar utama pemerintah dalam penyaluran anggaran pendidikan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
Berdasarkan skema pembiayaan pendidikan yang berlaku, potensi anggaran yang perlu diverifikasi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah setiap tahun. Meski demikian, nilai tersebut masih bersifat estimatif dan memerlukan audit resmi guna memastikan ada atau tidaknya dampak terhadap keuangan negara.
Di sisi lain, Pengawas Pembina KCD Wilayah IV, Cecep Rony, menyatakan bahwa proses verifikasi masih terus berlangsung.
“Masih dilakukan terus pa, karena saya perlu bukti lengkap,” ujar Cecep Rony melalui pesan singkat kepada GEMPAR.co, Selasa (13/5).
Pernyataan tersebut menunjukkan proses pendalaman data masih berjalan. Namun sejumlah pihak mempertanyakan lamanya proses verifikasi, mengingat pencocokan data administrasi pendidikan pada prinsipnya dapat dilakukan melalui pemeriksaan faktual di lapangan.
Dalam struktur pendidikan menengah di Jawa Barat, KCD memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap SMA dan SMK di wilayah kerjanya, termasuk memastikan validitas data pendidikan dan pelaksanaan administrasi berjalan sesuai ketentuan.
Sejumlah pemerhati pendidikan menilai keterbukaan informasi diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Publik kini menunggu kejelasan terkait hasil verifikasi yang dilakukan pengawas pendidikan, sekaligus langkah tindak lanjut yang akan diambil KCD Wilayah IV apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian data.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi secara lengkap dari Riesye Silvana maupun Naufal Ridwan terkait hasil akhir proses verifikasi tersebut.
Laporan: Tim Investigasi | Editor: Redaksi GEMPAR.co
